Copas: Landasan Normatif Bisnis Dalam Islam

Copas: Landasan Normatif Bisnis dalam Islam
Pertama, tauhid (kesatuan). Tauhid merupakan konsep serba eksklusif dan serba inklusif. Pada tingkat absolut ia membedakan khalik dengan makhluk, memerlukan penyerahan tanpa syarat kepada kehendak-Nya, tetapi pada eksistensi manusia memberikan suatu prinsip perpaduan yang kuat sebab seluruh umat manusia  dipersatukan dalam ketaatan kepada Allah semata. Konsep tauhid merupakan dimensi vertikal Islam sekaligus horizontal yang memadukan segi politik, sosial ekonomi kehidupan manusia menjadi kebulatan yang homogen yang konsisten dari dalam dan luas sekaligus terpadu dengan alam luas.[1]

Dari konsepsi ini, maka  Islam  menawarkan  keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini maka pengusaha muslim dalam melakukan aktivitas bisnis harus memperhatikan tiga hal[2]: (1), tidak diskriminasi  terhadap  pekerja, penjual, pembeli, mitra kerja atas dasar pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin atau agama[3]. (2), Allah yang paling ditakuti dan dicintai. (3), tidak menimbun kekayaan atau serakah, karena hakikatnya kekayaan merupakan amanah Allah.[4]

Kedua, keseimbangan (Keadilan). Ajaran Islam berorientasi pada terciptanya  karakter  manusia  yang  memiliki  sikap  dan  prilaku  yang seimbang dan adil dalam konteks hubungan antara manusia dengan diri sendiri, dengan orang lain (masyarakat) dan dengan lingkungan.[5]

Keseimbangan ini sangat ditekankan oleh Allah dengan menyebut umat Islam sebagai ummatan wasathan. Ummatan wasathan adalah umat yang memiliki kebersamaan,  kedinamisan dalam gerak, arah dan tujuannya serta memiliki aturan-aturan kolektif yang berfungsi sebagai penengah atau pembenar. Dengan demikian keseimbangan, kebersamaan, kemoderenan merupakan prinsip etis mendasar yang harus diterapkan dalam aktivitas maupun entitas landasan bisnis dalam islam.[6]

Dalam al-Qur’an dijelaskan bahwa pembelanjaan harta benda harus dilakukan dalam kebaikan atau jalan Allah dan tidak pada sesuatu yang dapat membinasakan diri[7]. Harus menyempurnakan takaran dan timbangan dengan neraca yang benar[8]. Dijelaskan juga bahwa ciri-ciri orang yang mendapat kemuliaan dalam pandangan Allah adalah mereka yang membelanjakan harta bendanya tidak secara berlebihan dan tidak pula kikir, tidak melakukan kemusyrikan, tidak  membunuh  jiwa  yang diharamkan, tidak berzina, tidak memberikan kesaksian palsu, tidak tuli dan tidak buta terhadap ayat-ayat Allah.[9]
Agar keseimbangan ekonomi dapat terwujud maka harus terpenuhi syarat-syarat berikut: (1), produksi, konsumsi dan distribusi harus berhenti pada titik keseimbangan tertentu demi menghindari pemusatan kekuasaan ekonomi dan bisnis  dalam genggaman segelintir orang. (2), setiap kebahagiaan individu harus mempunyai nilai yang sama dipandang dari sudut sosial, karena manusia adalah makhluk  teomorfis yang harus memenuhi ketentuan keseimbangan nilai yang sama antara nilai sosial marginal dan individual dalam masyarakat. (3), tidak mengakui hak milik yang tak terbatas dan pasar bebas yang tak terkendali.[10]

Ketiga, Kehendak Bebas. Manusia sebagai khalifah di muka bumi sampai  batas-batas  tertentu mempunyai kehendak bebas untuk mengarahkan kehidupannya kepada tujuan yang akan dicapainya. Manusia  dianugerahi  kehendak bebas (free will) untuk membimbing kehidupannya sebagai khalifah. Berdasarkan aksioma kehendak bebas ini, dalam bisnis manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian atau tidak, melaksanakan bentuk aktivitas bisnis tertentu, berkreasi mengembangkan potensi bisnis yang ada.[11]

Dalam  mengembangkan  kreasi  terhadap  pilihan-pilihan, ada dua konsekuensi yang melekat. Di satu sisi ada niat dan konsekuensi buruk yang dapat dilakukan dan diraih,  tetapi di sisi lain ada niat dan konsekuensi baik yang dapat dilakukan dan diraih. Konsekuensi baik dan buruk sebagai bentuk risiko dan manfaat yang bakal diterimanya yang dalam Islam berdampak pada pahala dan dosa.[12]

Keempat, Pertanggungjawaban. Segala kebebasan dalam melakukan bisnis  oleh  manusi  tidak  lepas  dari  pertanggungjawaban  yang  harus diberikan atas aktivitas yang dilakukan sesuai dengan apa yang ada dalam al-Qur’an  ”Tiap-tiap  diri bertanggung  jawab  atas  apa  yang  telah diperbuatnya[13]”. Kebebasan yang dimiliki manusia dalam menggunakan potensi  sumber  daya  mesti  memiliki  batas-batas  tertentu, dan tidak digunakan sebebas-bebasnya, melainkan dibatasi oleh koridor  hukum, norma dan etika yang tertuang dalam al-Qur’an dan Sunnah rasul yang harus dipatuhi dan dijadikan referensi atau acuan dan landasan dalam menggunakan  potensi  sumber  daya  yang  dikuasai.  Tidak  kemudian digunakan untuk melakukan kegiatan  bisnis  yang  terlarang  atau yang diharamkan, seperti judi, riba dan lain sebagainya. Apabila digunakan untuk melakukan  kegiatan  bisnis yang  jelas-jelas halal, maka  cara pengelolaan yang dilakukan harus juga dilakukan dengan cara-cara yang benar, adil dan mendatangkan manfaat optimal bagi semua komponen masyarakat yang secara kontributif ikut mendukung dan terlibat dalam kegiatan bisnis yang dilakukan.[14]

Pertanggunjawaban ini secara mendasar akan mengubah perhitungan ekonomi dan  bisnis karena segala sesuatunya harus mengacu pada keadilan. Hal ini diimplementasikan minimal pada tiga hal, yaitu: (1), dalam menghitung margin, keuntungan nilai upah harus dikaitkan dengan upah minimum yang secara sosial dapat diterima oleh masyarakat. (2), economic return bagi pemberi pinjaman modal harus dihitung berdasarkan pengertian yang tegas bahwa besarnya tidak dapat diramalkan dengan probabilitas nol dan tak dapat lebih dahulu ditetapkan (seperti sistem bunga). (3), Islam melarang semua transaksi alegotoris yang dicontohkan dengan istilah gharar.[15]


[1] Syed Nawab Naqvi, Ethict and Economics: An Islamic Syntesis, telah diterjemahkan  oleh Husin  Anis: Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islami, (Bandung: Mizan, 1993), h. 50-51.
[2] Rafiq Issa Beekun, Islamic Business Ethict, (Virginia: International Institute of Islamic Thought, 1997), h. 20-23.
[3] QS. Al-Hujurat (49): 13.
[4] QS. Al-An’am (6): 163.
[5] Muslich, Etika Bisnis Islami; Landasan Filosofis, Normatif, dan Substansi Implementatif, (Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomin UII, 2004), h. 37
[6] Muhammad dan Lukman Fauroni, Visi al-Qur’an tentang Etika dan Bisnis, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h.13
[7] QS. Al-Baqarah (2): 195.
[8] QS. Al-Isra (17): 35
[9] QS. Al-Furqan (25): 67-68, 72-73.
[10] Syed Nawab Naqvi, Op.Cit., h. 99
[11] Rafik Issa Beekun, Op.Cit., h. 24.
[12] Muslich, Op.cit., h. 42, Lihat QS. An-Nisa (4): 85, QS. Al-Kahfi (18): 29
[13] QS. Al Mudassir (74): 38
[14] Muslich, Op.cit., h. 43
[15] Syed Nawab Naqvi, Op.cit., h.103