.

Etika Bisnis Dalam Islam: Praktek Kapitalisme di Indonesia


Etika Bisnis Dalam Islam: Praktek Kapitalisme di Indonesia
Apakah Indonesia  menganut sistem ekonomi kapitalisme? Jawabannya pasti tidak. Sistem ekonomi yang dibangun Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila, yang bertumpu pada ekonomi kerakyatan dengan sistem koperasi. Koperasi sebagai soko guru ekonomi Indonesia, yang diabadikan dalam undang-undang.
Namun rupanya idealitas, ya tinggal idealitas, tidak dapat diwujudkan dalam suatu kenyataan yang kuat. Prakteknya ternyata tetap menggunakan sistem kapitalisme, yang oleh Yoshihara Kunio  dikatakan dengan kapitalisme semu atau “Ersazt Capitalism”.

Salah satu ciri sistem kapitalisme adalah upah rendah dan proteksi dari pemerintah. Tenaga kerja Indonesia termasuk yang paling murah di Asia Tenggara, sementara waktu atau jam kerjanya tergolong tinggi dengan tingkat kesejahteraan kurang dari cukup. UMR (Upah Minimum Regional) atau UMP (Upah Minimun Profinsi) yang telah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum dapat memberikan jaminan kesejahteraan buruh. Buktinya demontrasi buruh sering terjadi di perusahaan-perusahaan atau instansi-instansi.

Praktek kapitalisme kedua adalah proteksi pemerintah kepada pada pengusaha. Artinya pemerintah melakukan intervensi ke dalam dunia usaha dengan membuat undang-undang atau peraturan-peraturan. Maksud dari setiap peraturan adalah baik, karena ingin melindungi dunai usaha dari praktek-praktek usaha yang tidak adil. Namun kadang justru memberikan keleluasaan para pengusaha untuk mengembangkan usahanya, bahkan sampai pada tingkat monopoli usaha dari hulu sampai hilir.

Di bawah ini beberapa pengusaha besar Indonesia yang mendapat lisensi atau fasilitas dari pemerintah untuk mengembangkan usahanya, antara lain:
  1. Arnold Baramuli. Kelompok Poleko yang dibangun bersama pengusaha lain  memproduksi serat sintesis. Departemen Dalam Negeri adalah pemilik kelompok usaha ini, dan Baramuli hanyalah pengelolanya. Menurut Yoshihara (1990: 245), yang pasti tanpa kaitan dengan Departemen Dalam Negeri, Baramuli tidak akan berhasil dalam bisnis[1].
  2. Probosutedjo. Ia menjadi pengusaha besar karena pada awalnya mendapatkan lisensi dari pemerintah Orde Baru untuk mengimpor cengkeh, kayu gelondongan, dan mendapatkan preferensi khusus proyek-proyek pemerintah. Bendera Mertju Buana yang dikerek untuk mewadahi bisnis dalam bidang perakitan mobil, manfaktur barang pecah belah, perkebunan, real estate dan agribisnis semakin besar pada masa Orde Baru, mengingat ia saudara laki-laki dari Soeharto.
  3. Sudwikatmono. Ia bersama Liem Sioe Liong membangun kerajaan bisnis dalam tepung terigu dan semen. Melalui PT Subentra Multi Petrokimia memperoleh kontrak dari pemerintah untuk membangun sebuah komplek petrokimia.
  4. Putera-puteri Soeharto. Semua menjadi pengusaha papan atas di Indonesia karena mendapatkan berbagai kemudahan dalam berbisnis. Tomy dengan Sirkuit Sentul, BPPC dan Mobil Timornya. Mbak Tutut dengan Jalan Tol dan BCA-nya, begitu juga  Bambang Triatmojo dengan berbagai macam usahanya.
  5. Bob Hasan. Ayah angkat Bob Hasan adalah Gatot Subroto, yang sejak dahulu kenal dekat dengan Soeharto. Ia mendapat konsesi-konsesi kayu gelondongan dari pemerintah. Bisnisnya menjadi besar karena mendapatkan kemudahan-kemudahan dari pemerintah. Ia juga disebut “raja hutan” karena memonopoli perdagangan kayu gelondongan.
  6. Sudono Salim atau Liem Sioe Liong. Hubungannya erat dengan Soeharto, sehingga mendapatkan berbagai macam fasilitas dari pemertintah, monopoli cengkeh, tepung dan lain-lain. Usahanya merambah ke dunia perbankan, semen, tekstil, baja dan mobil.

Nama-nama kapitalis Indonesia di atas baru sebagian saja yang disebutkan. Mereka menjadi besar karena  keterlibatan pemerintah dalam memberikan kemudahan-kemudahan, sehingga mereka dalam kendali penguasa. Kebijakan ekonomi pemerintah dapat berjalan lancar karena di back up oleh mereka. Pemerintah dan para kapitalis saling membutuhkan dan saling menarik manfaat. Kapitalis dapat hancur karena pemerintah, dan pemerintah juga dapat hancur karena kapitalis.


[1] Kunio, Yoshihara. 1990. Kapitalisme Semu Asia Tenggara. Jakarta: LP3ES.