.

Keadilan ilahiyah: Dialektika Muktazilah dan Asy’ariah (Seri Filsafat Hukum)

Keadilan ilahiyah: Dialektika Muktazilah dan Asy’ariah (Seri Filsafat Hukum) - Gagasan  Islam  tentang  keadilan dimulai  dari  diskursus  tentang keadilan ilahiyah, apakah rasio manusia dapat mengetahui baik dan buruk untuk menegakkan keadilan dimuka bumi tanpa bergantung pada wahyu atau sebaliknya manusia itu hanya dapat mengetahui baik dan buruk melalui wahyu (Allah). Pada optik inilah perbedaan-perbedaan teologis di kalangan cendekiawan Islam muncul. Perbedaan-perbedaan tersebut berakar pada dua konsepsi  yang  bertentangan mengenai tanggung jawab manusia untuk menegakkan keadilan ilahiah, dan perdebatan tentang hal itu melahirkan dua mazhab utama teologi dialektika Islam yaitu: mu`tazilah dan asy`ariyah.

Tesis dasar Mu`tazilah adalah bahwa manusia, sebagai yang bebas, bertanggung jawab di hadapan Allah yang adil. Selanjutnya, baik dan buruk merupakan kategori-kategori  rasional  yang  dapat diketahui  melalui  nalar yaitu,  tak  bergantung  pada wahyu. Allah  telah menciptakan akal manusia sedemikian rupa sehingga mampu melihat yang baik dan buruk secara obyektif.

Ini  merupakan akibat wajar dari tesis pokok mereka bahwa keadilan Allah tergantung pada pengetahuan obyektif tentang baik dan buruk, sebagaimana ditetapkan oleh nalar, apakah sang Pembuat hukum menyatakannya atau tidak. Dengan kata lain,  kaum  Mu`tazilah menyatakan kemujaraban nalar  naluri sebagai sumber pengetahuan etika dan spiritual, dengan demikian menegakkan bentuk obyektivisme rasionalis.

Pendirian Mu`tazilah tentu  mendapat  tentangan.  Kaum  Asy`ariah menolak gagasan akal manusia sebagai sumber otonomi pengetahuan etika. Mereka mengatakan bahwa baik dan buruk itu adalah sebagaimana Allah tentukan, dan adalah angkuh untuk menilai Allah berdasarkan kategori -kategori yang  diberikan-Nya  untuk  mengarahkan  kehidupan  manusia.  Bagi  kaum Mu`tazilah tidak ada cara, dalam batas-batas logika biasa, untuk menerangkan hubungan kekuasaan Allah dengan tindakan manusia. Lebih realistis untuk mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan hasil kehendakNya, tanpa penjelasan atau pembenaran. Namun, penting untuk membedakan antara tindakan manusia yang bertanggung jawab dan gerakan-gerakan yang dinisbahkan  kepada hukum -hukum alam. Tanggung  jawab manusia bukan merupakan hasil pemilihan bebas, suatu fungsi  yang,  menurut Mu`tazilah, menentukan cara bertindak yang dihasilkan. Namun hanya Allah semata -mata yang menciptakan segala tindakan secara langsung. Tetapi, dalam beberapa tindakan, suatu kualitas tindakan sukarela digantikan kehendak Allah, yang menjadikan  seseorang  sebagai  wakil  sukarela  dan  bertanggung  jawab. Karenanya, tanggung jawab manusia merupakan hasil kehendak ilahiah yang diketahui melalui bimbingan wahyu. Kalau tidak, nilai -nilai tidak memiliki dasar selain kehendak Allah yang mengenai nilai -nilai itu.10

Konsepsi Asy`ariah tentang  pengetahuan etika  ini  dikenal sebagai subyektivisme teistis, yang berarti bahwa semua nilai etika tergantung pada ketetapan-ketetapan kehendak Allah yang diungkapkan dalam bentuk wahyu yang kekal dan tak berubah. Kedua pendirian teologis tersebut berdasarkan pada penafsiran ayat-ayat  Al-Quran,  yang  mempunyai  pandangan  kompleks  tentang  peranan tanggung jawab manusia dalam mewujudkan kehendah ilahiah di muka bumi.

Di  satu  pihak,  al-Quran  berisikan  ayat-ayat  yang  mendukung  penekanan Mu`tzilah pada tanggung jawab penuh manusia dalam menjawab panggilan bimbingan alamiah maupun wahyu. Di lain pihak, juga memiliki ayat -ayat yang dapat mendukung pandangan Asy`ariah tentang kemahakuasaan Allah yang tak memberi manusia peranan dalam menjawab bimbingan ilahiah. Betapapun, Al-Quran mempertimbangkan keputusan dan kemahakuasaan ilahiah dalam masalah bimbingan.

Sesungguhnya, konsep bimbingan natural atau universal mempunyai implikasi-implikasi  yang  lebih  luas  daripada  mempertunjukkan eksistensi kapasitas kemauan dalam jiwa manusia, dan membuktikan tanggung jawab manusia dalam mengembangkan pengertian tajam persepsi moral dan spiritual serta motivasi,  yang akan membawa kepada penegakan keadilan di muka bumi. Nampak bahwa Al-Quran menganggap manusia seluruhnya sebagai satu bangsa berhubung dengan bimbingan unuversal sebelum bimbingan khusus melalui  para  Nabi  diturunkan,  dan dengan demikian  menganggap mereka semua secara bersama -sama bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan:

“Manusia adalah umat yang satu; maka Allah mengutus para Nabi, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Ia menurunkan bersama mereka Kitab denga benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan.”

Berdasarkan bimbingan universal, maka dapat dibicarakan tentang dasar-dasar natural-moral tingkah laku manusia di dalam Al-Quran. Ayat-ayat tersebut  menunjuk kepada watak moral  yang universal dan obyektif  yang membuat  semua  manusia diperlakukan  secara  sama  dan  sama-sama bertanggung jawab kepada Allah. Dengan kata lain, perintah-perintah moral tertentu jelaslah didasarkan pada watak umum manusia dan dianggap sebagai terlepas dari  keyakinan-keyakinan  spiritual  tertentu,  meskipun  semua bimbingan praktis pada akhirnya berasal dari sumber yang sama, yaitu, dari Allah.

Karena itu, penting untuk menekankan dalam konteks al-Quran, bahwa gagasan keadilan teistis menjadi relevan dengan mapannya tatanan sosial, karena secara logis membangkitkan keadilan obyektif universal yang mendarah daging dalam jiwa manusia. Dalam satu ayat yang sangat penting artinya, Al Quran mengakui watak obyektif dan universalitas keadilan yang disamakan dengan perbuatan-perbuatan baik (kebajikan-kebajikan moral), yang mengatasi masyarakat-masyrakat  agama  yang  berlainan  dan  memperingatkan  umat manusia untuk “tampil dengan perbuatan-perbuatan baik”:

“Untuk tiap-tiap  umat di  antara kamu  (umat religius) Kami berikan aturan dan jalan  (tingkah laku). Apabila Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (berdasarkan pada aturan dan jalan itu), tetapi, (ia tidak melakukan demikian). Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian Nya kepadamu. Oleh karena itu, berlomba-lombalah  (yaitu, bersaing satu samalain) dalam berbuat baik. Karena Allah -lah kamu semua akan kembali, lalu Ia  akan memberitahukan kepadamu (kebenaran) mengenai apa yang kamu perselisihkan itu.”.

Terhadap suatu asumsi yang jelas dalam ayat ini bahwa semua umat manusia harus berusaha keras menegakkan suatu skala keadilan tertentu, yang diakui secara obyektif, tak soal dengan perbedaan keyakinan-keyakinan religius.   Cukup   menarik,  manusia   yang   idael   disebutkan   sebagai menggabungkan kebajikan moral tersebut dengan kepasrahan religius yang sempurna . Bahkan, “barangsiapa menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat  baik,  maka  baginya  pahala  pada  sisi  Tuhannya,  dan  tidak  ada kekhawatiran bagi mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati ”.

Jelaslah,   disini kita mempunyai dasar yang jelas untuk membedakan antara keadilan obyektif dan teistis, dimana keadilan obyektif   diperkuat lagi oleh tindakan-religius kepatuhan kepada Allah. Dalam bidang keadilan obyektif universal, manusia di perlakukan secara sama dan memikul tanggung jawab yang sama untuk menjawab bimbingan universal. Lagi pula, tanggung jawab moral asasiah semua manusia pada tingkat bimbingan universal inilah yang membuatnya masuk akal untuk mengatakan bahwa Al-Quran menunjukkan sesuatu yang sama dengan pemikiran barat tentang hukum natural,  yang merupakan sumber  keadilan  positif  dalam  masyarakat  yang  berdasarkan persetujuan yang tak di ucapkan atau oleh tindakan resmi. Karena Al-Quran mengakui keadilan teitis dan obyektif, maka mungkin untuk mengistilahkannya keadilan natural dalam arti yang dipakai oleh Aristoteles - yaitu, suatu produk dari kekuatan natural bukan dari kekuatan sosial.

Mengakui Aristoteles, para sarjana seringkali menyamakan keadilan Ilahiah dengan keadilan natural, tetapi, tidak seperti pakar-pakar hukum natural yang memperhatikan    hubungan keadilan dengan masyarakat, faqih -faqih memusatkan usaha mereka pada konsep keadilan dalam kaitannya dengan kehendak Tuhan dan menghubungkannya dengan nasib manusia. Alim-alim tersebut  berpendapat bahwa keadilan Ilahiah merupakan tujuan akhir dari wahyu islam, yang diungkapkan dalam bentuk awalnya dalam hukum-hukum islam yang suci (syari`ah).

=============

ref:
Mumtaz Ahmad (ed), Masalah-Masalah Teori politik Islam, Bandung: Mizan, 1994.
Ahmad Zaenal Fanani, SHI., M.Si., Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam., hal 6-10.