.

Trade Related Investment Measures (TRIMS) di Negara Berkembang

Negara-negara berkembang umumnya,[1] menerapkan pengawasan modal yang  tertuang dalam bentuk berbagai upaya penanaman modal dan persyaratan-persyaratan penanaman modal. Persyaratan-persyaratan demikian sekarang dikenal dengan istilah TRIMs atau trade related investment measures terhadap perusahaan-perusahaan asing yang hendak menanamkan modalnya. Tujuan utama dari pengenaan upaya-upaya atau persyaratan-persyaratan ini oleh negara penerima adalah untuk mengatur dan mengontrol aliran PMA sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi tujuan pembangunannya.[2]

Dengan mengingat dampak-dampak negatif PMA, dewasa ini negara-negara berkembang umumnya berpendapat bahwa akivitas atau ruang lingkup usaha perusahaan-perusahaan besar ini perlu dibatasi. Mereka tidak boleh dengan bebas menanamkan modalnya di segala sektor. Negara-negara ini memandang bahwa PMA harus diawasi guna mencegah timbulnya aspek-aspek negatif tersebut tadi.[3]

Pada prinsipnya TRIMs ini merupakan unsur yang penting bagi kebijakan-kebijakan  negara tuan rumah, terutama negara sedang berkembang. Beberapa negara sedang berkembang bahkan ada pula yang menganggap TRIMs sebagai sarana pembangunannya.[4] Negara berkembang lainnya menggunakan TRIMS ini untuk meminimalkan dampak dari  PMA.  Negara-negara  ini  telah  pula  menjadikan  upaya-upaya tersebut sebagai bagian dari pembangunan ekonominya untuk mencapai tingkat pertumbuhan pembangunan negaranya.[5]

Tujuan lainnya dari negara tuan rumah didalam menerapkan TRIMS ini adalah mencegah perusahaan PMA untuk membuat putusan atau kebijakan yang sifatnya lintas batas. Putusan atau kebijakan seperti ini biasanya dapat mempengaruhi kebijakan atau perekonomian negara tuan rumahnya.[6] Di samping itu pula, penerapan TRIMS dipandang semata-mata sebagai suatu hak atau kebijakan setiap negara yang merdeka untuk mengatur perekonomiannya termasuk PMA didalamnya (guna  mencegah  dampak buruk dari PMA).[7]

Kebijakan seperti ini sudah barang tentu suatu langkah yang lebih menguntungkan negara  penerima (khususnya  negara  sedang berkembang)  daripada  negara-negara  maju (pengimpor modal dan negara dimana perusahaan-perusahaan besar berdomisili).[8]

Para investor asing sebaliknya berpendapat lain. Mereka beranggapan, TRIMS merupakan rintangan terhadap perdagangan dunia dan aliran penanaman modal  serta  telah menghalangi mereka dalam menerapkan strategi kompetitif global yang terpadu.[9] Suatu penelitian yang dilakukan pada tahun 1977 dan 1982, misalnya, menunjukkan bahwa   45 hingga 60  persen  perusahaan-perusahaan Amerika Serikat terkena pengaruh dari adanya TRIMS ini.[10]

Pada umumnya, persyaratan penanaman modal dapat digolongkan kedalam dua   bentuk.[11] Pertama, persyaratan masuk (entry requirement) dan kedua, persyaratan  operasional (operational requirement). Kebijakan negara-negara menunjukkan  bahwa  pada umumnya negara-negara menerapkan kedua bentuk persyaratan tersebut sebagai syarat untuk masuknya modal asing ke negaranya.[12]

Pada tahap pertama, yaitu persyaratan masuk (entry requirement), biasanya badan penanaman modal dari negara penerima memeriksa apakah usulan atau proposal penanaman modal asing sesuai atau cocok dengan tujuan-tujuan pembangunan negaranya. Pertimbangan lainnya, apakah proposal tersebut memberikan keuntungan  kepada negara penerima.[13] Karena itu, manakala negara penerima setelah memeriksa  suatu proposal PMA beranggapan bahwa proposal tersebut tidak memenuhi persyaratan masuk atau persyaratan kebijakan penanaman modal nasionalnya, maka pemerintah tersebut dapat menolak permohonan penanaman modal.

Sebaliknya, manakala pemerintah negara penerima beranggapan bahwa suatu usulan PMA memenuhi persyaratan untuk masuknya suatu penanaman modal, maka negara yang bersangkutan akan menerapkan persyaratan yang kedua, yaitu persyaratan operasional atau persyaratan pelaksanaan (operational atau performance requirements).  Ruang  lingkup  persyaratan-persyaratan  ini  cukup luas,  bergantung  kepada  tujuan  atau  kebijakan  masing-masing negara.

Namun demikian persyaratan pelaksanaan yang paling umum adalah persyaratan menggunakan kandungan local (local content requirements), persyaratan perdagangan  yang berimbang (trade balancing requirements) persyaratan ekspor (export performance requirements), pembatasan impor (limitation on imports), persyaratan mata uang  asing dan pengiriman  mata  uang  asing (foreign exchange and remittance requirements), persyaratan modal minimum (minimum local equity  requirements), persyaratan alih teknologi (technology transfer requirements), dan persyaratan lisensi produk (product licensing requirements).[14]

Dengan  diterapkannya  persyaratan-persyaratan  ini,  negara tuan  rumah  akan  memastikan  bahwa  PMA  akan  memberikan  keuntungan maksimum  kepada  pembangunan  ekonominya.  Dalam  hal  ini,  PMA  akan digunakan  sebaik-baiknya  untuk  membangun  atau  untuk  memenuhi rencana pembangunan atau rencana perekonomian negaranya.

Semua  persyaratan  ini  lebih  banyak  dan  lazim  dipraktekkan oleh  negara  tuan  rumah.  Legalitas  upaya  ini  disandarkan  pada alasan untuk memelihara kedaulatan atau pengawasan negara terhadap PMA.[15]  Setiap  usulan  penanaman  modal  yang  tidak  memenuhi  tujuan dari  negara  tuan  rumah  atau  usulan  PMA yang  diduga  akan membahayakan  tujuan  pembangunan  negaranya,  maka  negara  tersebut akan menolak masuknya PMA.[16]

Semua  upaya  atau  kebijakan  tersebut  adalah  sah.  Pada prinsipnya  hukum  internasional  memberikan  kekuasaan,  jurisdiksi atau hak-hak berdaulat kepada suatu negara untuk mengatur setiap kegiatan.  Termasuk  di  dalamnya  adalah  kegiatan  perdagangan  atau ekonomi di wilayahnya.

Perlu ditekankan di sini bahwa jangka waktu penanaman modal MNEs  di  negara  tuan  rumah  biasanya  cukup  lama.  Karena  itu, pertimbangan waktu inilah yang juga menjadi latar belakang mengapa negara  tuan  rumah  mengatur  ruang  lingkup  PMA. Langkah  ini  perlu guna mengantisipasi akibat-akibat yang mungkin timbul di kemudian hari dari PMA melalui berbagai kebijakan atau persyaratan.[17]

Kewenangan  negara  tuan  rumah  untuk  mengatur  masuknya  PMA hanya tunduk kepada perjanjian-perjanjian internasional (di bidang PMA) yang ditandatangani   oleh negara yang bersangkutan.[18] Pengakuan atas hak ini sangat penting untuk negara-negara, khususnya negara sedang berkembang. Hak tersebut diperlukan untuk mengatur dan mengawasi masuknya PMA kedalam wilayahnya.[19] Prof. M. Sornarajah menjelaskan hak ini sebagai berikut:[20]

'The right of a state to control entry of foreign investment is  unlimited,  as  it  is a right that flows from sovereignty. Entry  of  any  foreign  investment can be excluded by a state. Once  an  alien  enters  a  state,  both  he  and  his  property  are subject to the law of the host state. This result flows from the fact that the foreign investor had voluntarily subjected himself to the regime of the host state by making entry into it. The absoluteness of the right to exclude the alien prior to  entry  becomes  somewhat  modified  after  entry  as  the  alien then  comes  to  enjoy  a  status,  which  is  protected  by international law.'

Tampak  bahwa  hukum  internasional  berperan  penting  di  dalam penanaman  modal.  Peranan  hukum  ini  juga  cukup  luas.  Ia  juga berperan  penting  di  dalam  menyelesaikan  sengketa  yang  timbul antara dua negara, yakni antara negara penerima dengan negara dari para investor.[21]

Uraian diatas menunjukkan hukum internasional telah mengakui hak negara-negara untuk mengontrol orang asing (investor asing atau MNE). Ironisnya perkembangan hukum internasional di bidang ini (khususnya PMA) masih diwarnai oleh berbagai debat di antara para ahli hukum internasional.[22]

Latar belakang dari keadaan ini adalah masih adanya sengketa atau polarisasi pandangan antara (sarjana-sarjana) negara maju dan negara sedang berkembang. Pada prinsipnya sarjana dari negara maju berpandangan perlunya suatu rejim hukum internasional yang liberal, yaitu rejim yang tidak boleh menghalangi aliran penanaman modal ke mana pun juga.

Sedangkan  sarjana  dari  negara  berkembang  acapkali  masih bersandar pada prinsip kedaulatan negara. Mereka berpendapat bahwa adalah  hak  berdaulat  setiap  negara  untuk  mengontrol  setiap  PMA, dari manapun asalnya, yang masuk ke dalamnya.[23]

Pandangan negara-negara maju terhadap adanya TRIMS adalah bahwa TRIMS tersebut telah memaksa mereka untuk mempertimbangkan faktor-faktor non-ekonomis di dalam rencana penanaman modal mereka. Dalam pandangan mereka, TRIMS tidaklah kondusif dan telah menjadi rintangan bagi perdagangan. Karena itu,  mereka bertekad untuk mengurangi atau bahkan menghapus adanya upaya-upaya TRIMS tersebut.


[1] Suatu survei yang dilakukan pada tahun 1982 oleh pemerintah Amerika Serikat menunjukkan   bahwa negara-negara sedang berkembang telah menerapkan sekitar 28% TRIMS dibandingkan dengan  negara-negara maju yang hanya menerapkan 7,5%. (David Greenaway, 'Why Are We Negotiating on TRIMs?', dalam: David Greenaway, et.al., Global Protectionism (Macmillan, Hampshire, 1991), hlm. 152.
[2] Mina Mashayekhi and Murray Gibbs, 'Lessons from the Uruguay Round Negotiations on Investment,' 33:6 JWT 1 (1999) (menyatakan antara lain bahwa negara-negara sedang berkembang lebih menyukai kombinasi antara insentif penanaman modal dan persyaratan pelaksanaan (performance requirements) guna memenuhi tujuan pembangunannya); United Nations Centre on Transnational Corporations, United Nations Conference on Trade and Development, The Impact of Trade Related Investment Measures on Trade and Development (UN  Doc.ST/CTC/120, U.N. Sales No. E.91.II,A.19 (1991).
[3] Pendekatan  ini  yang  diperkenalkan  oleh  Prof.  M.  Sornarajah,  yang dikenal  pula  sebagai  teori  jalan  tengah ('middle  path  theory'). Teori ini berupaya mendamaikan adanya polarisasi dari dua teori  yang saling bersilangan, yaitu teori klasik ('classical  theory') yang berpendapat bahwa semua PMA adalah baik sifatnya dan teori kedua yaitu teori ketergantungan ('dependency theory') yang beranggapan bahwa semua PMA sifatnya adalah membahayakan. (Lihat, M. Sornarajah, supra, note 1, hlm. 45 et.seqq).
[4] Lihat misalnya pernyataan yang dibuat oleh Delegasi ASEAN pada Joint ASEAN  Statement  on  the  Uruguay  Round  at  the  APEC  Ministerial  Meeting, Singapore, 30 July 1990, para. 14.
[5] Ralph H. Folsom & Michael W. Gordon,  International  Business Transactions, vol. 2 (St. Paul Minn.,: West Publishing Co., 1995), hlm. 137 (menyatakan bahwa negara-negara sedang berkembang berpendirian bahwa TRIMS adalah sarana untuk mendorong tujuan-tujuan pemerintah di dalam memajukan pembangunan ekonomi dan memastikan perdagangan yang berimbang); Rachel McCulloch, 'Investment  Policies in the GATT,' 13 World Economy  541,  545  (1990),  (mengungkapkan berbagai bentuk kebijakan nasional di bidang penanaman modal), Edmund M.A. Kwan, 'Trade  Related Investment   Measures in the Uruguay Round: Towards a GATT for Investment,' 16 N.C.J.Int'l.L.& Com.Reg. 309, 309, 319 (1991).
[6] Lars  Oxelheim, 'Foreign  Direct  Investment  and  the  Liberalization  ofCapital  Movements,'  dalam  Lars  Oxelheim (ed)., The Global  Race for Foreign Direct Investment, (Berlin: Springer-Verlag, 1993), hlm. 14. Cf., Puri dan Bondap berpendapat bahwa TRIMS tidak semata-mata mengatur FDI untuk memenuhi kebijakan negara tuan ruman tetapi juga untuk mengundang  investor datang  ke  negaranya. (Puri and Bondad, 'TRIMS, Development Aspects and the General Agreement,' dalam Uruguay  Round: Further  Papers  on  Selected  Issues, (New  York: United  Nations, 1990), hlm. 57.
[7] P.T Muchlinski, supra, note 1, hlm. 172. Untuk kajian secara umum tentang TRIMS, khususnya mengenai sifat dan perkembangannya,  lihat: United Nations Centre on Transnational Corporations, United Nations Conference on Trade and Development, The Impact of Trade Related Investment Measures on Trade and Development (UN  Doc.ST/CTC/120,  U.N. Sales No. E.91.II,A.19 (1991).
[8] Cf., sewaktu Tokyo Round  (1979) berlangsung, mantan duta besar Kanada untuk GATT menyatakan  bahwa kebijakan negara-negara sedang berkembang yang mengenakan syarat-syarat terhadap penanaman  modal asing  langsung merupakan praktek yang telah lama berlangsung dan diakui.  Beliau berpendapat bahwa secara umum para investor asing pun dapat menerima adanya persyaratan-persyaratan tersebut sebagai harga yang harus dibayar atas kesempatan untuk membuat keuntungan yang besar didalam pasar negara-negara sedang berkembang. (Rodney de C. Grey, " '1992' TRIMS and Selected Issues (New York: United Nations, 1990), hlm. 238).
[9] UNCTAD, The Outcome of the Uruguay Round: An Initial Assessment  (New York: UN, 1997), hlm. 135.
[10] Low and Subramanian, 'TRIMs in the Uruguay Round: An Unfinished Business,' dalam:  Robert  M. Stern, (ed.), Multilateral Trading System (Ann  Arbor: the University of Michigan Press, 1993), hlm. 418. Cf., suatu pandangan yang berbeda dikemukakan oleh sarjana Hong Kong yang menyatakan  tidak  ada bukti yang jelas dan dapat diterima bahwa TRIMS benar-benar  merintangi  perdagangan dan aliran penanaman modal. Suatu kajian dari sudut pandang ekonomi mengungkapkan bahwa TRIMS sesungguhnya dapat digunakan secara efisien sebagai penyangkal atas akibat buruk dari akibat negative dari perdagangan dan penanaman modal. (Lihat  lebih lanjut: Eden S.H. Yu  and  Chi-Chun  Chao,  'On Investment  Measures  and Trade,' 21 World Economy 4 (1998), hlm. 549 dan khususnya hlm. 559
[11] Lihat juga Muchlinski, supra, note 1, hlm. 172 et.seq.
[12] Fennel berpendapat bahwa ada juga TRIMS yang tidak secara eksplisit merupakan bagian dari kebijakan perdagangan, yaitu rintangan-rintangan birokrasi di berbagai negara sedang berkembang yang dapat menjadi rintangan bagi penanaman modal.  (Lihat: William A. Fennel and Joseph W. Tyler, supra, note 9, hlm. 2034).
[13] M. Sornarajah, supra, note 1, hlm. 100-102.
[14] Eric M. Burt, supra, note 10, hlm. 1025.
[15] Maskus and Eby, 'Developing New Rules and Disciplines on Trade-Related Investment Measures, 'in  Robert  M. Stern (ed.), supra, note 24, hlm. 451.
[16] M. Sornarajah, supra, note 1, hlm. 100.
[17] Eric M. Burt, supra, note 10, hlm. 1027.
[18] Muchlinski, supra, note 1, hlm. 173.
[19] Dapat dikemukakan di sini bahwa adanya pengakuan untuk mengatur dan mengontrol ini telah   mencerminkan pendirian negara-negara sedang berkembang di Uruguay Round mengenai TRIMS.
[20] M. Sornarajah, supra, note 1, hlm. 83.
[21] M. Sornarajah, supra, note 1, hlm. 7-8. Secara umum, peranan yang dimainkan oleh hokum internasional antara lain adalah bahwa hukum ini meletakkan beberapa prinsip tentang penyelesaian sengketa, misalnya saja, prinsip penyelesaian sengketa melalui cara-cara damai, atau larangan menggunakan kekerasan di dalam menyelesaikan sengketa.
[22] Prof. M. Sornarajah, supra, note 1, hlm. 1 (menyatakan bahwa hukum penanaman modal telah menjadi bahan debat yang cukup sengit di antara para sarjana hukum internasional pada pertengahan abad ke dua-puluh).
[23] M. Sornarajah, supra, note 1, hlm. 85.