.

Upaya-upaya Penanaman Modal yang terkait dengan Perdagangan (Trade Related Investment Measures / TRIM)


Upaya-upaya  Penanaman  Modal  yang  terkait  dengan  Perdagangan (Trade Related Investment Measures / TRIM)

Dewasa ini, negara-negara penerima penanaman modal asing tidak lagi menganggap masuknya modal asing sebagai suatu ancaman. Mereka  tidak  lagi  memandangnya  dengan  kecurigaan.  Pendirian  ini berbeda  di  waktu awal tahun 1960-an hingga tahun 1970-an. Pada waktu itu negara-negara sedang berkembang masih kental menganggap bahwa masuknya modal asing adalah suatu ancaman penjajahan (ekonomi) baru dari bekas negara kolonial-nya (asing). Karena itu, setiap bentuk modal asing akan dipandang sebagai  sesuatu  yang patut dicurigai.

Dewasa ini pandangan tersebut berubah. Modal asing tidak lagi dipandang sebagai suatu, istilah Sir Leon Brittan, ‘Trojan Horses’ (‘Kuda-kuda bangsa Troja’)[1]. Sekarang negara berkembang berpendapat  bahwa modal asing dapat memberi modal kerja dan mendatangkan keahlian manajerial, ilmu pengetahuan, modal  dan koneksi pasar.[2]

Penanaman modal asing dapat pula berperan dalam meningkatkan pendapatan mata uang asing melalui aktivitas ekspor oleh perusahaan multinasional (Multinational Enterprise atau MNE).[3] Yang  juga  penting, penanaman modal asing (PMA) tidak melahirkan utang baru. Selain itu negara penerima tidakperlu merisaukan atau menghadapi risiko manakala suatu PMA yang masuk ke negerinya ternyata tidak mendapatkan untung dari modal yang ditanamnya.[4]

Meskipun adanya aspek-aspek positif dari PMA dalam membantu upaya-upaya   pembangunan kepada perekonomian negara-negara penerima, PMA ternyata dapat pula berdampak negatif terhadap perekonomian negara penerima. Namun  demikian sudah lama  diakui bahwa PMA dapat melahirkan sengketa dengan negara  penerima  atau dengan penduduk asli setempat, khususnya di negara-negara sedang berkembang.

Dampak lainnya adalah bahwa PMA oleh MNE dapat mengontrol atau mendominasi perusahaan-perusahaan lokal.[5] Sebagai akibatnya, mereka dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan ekonomi atau bahkan kebijakan-kebijakan politis dari negara penerima.

Di samping itu pula, MNE banyak dikecam telah mengembalikan keuntungan-keuntungan dari kegiatan bisnisnya ke negara di mana perusahaan induknya berada. Praktek seperti ini sedikitnya telah mengurangi cadangan persediaan mata uang  asing (foreign  exchange reserves) dari negara penerima.

Yang lebih banyak dikecam pula adalah adanya tuduhan-tuduhan terhadap MNE yang kegiatan usahanya ternyata telah merusak lingkungan di sekitar lokasi usahanya, terutama di negara-negara sedang berkembang. Pasalnya adalah, MNE ini telah menggunakan zat-zat yang membahayakan lingkungan atau menerapkan teknologi yang tidak atau kurang memperhatikan kelestarian lingkungan.[6]

Dampak negatif lainnya adalah bahwa MNE dikritik telah merusak aspek-aspek positif dari penanaman modal itu sendiri di negara-negara sedang berkembang. Misalnya, adanya praktek MNE yang acapkali menerapkan kegiatan-kegiatan usahanya yang bersifat restriktif (restrictive business practices).[7]



[1] Sir  Leon  Brittan,  'Building  on  the  Singapore  Ministerial:  Trade, Investment and Competition,' dalam: Jagdisch Bhagwati & Mathias Hirsch, supra, note 4, hlm. 272.
[2] William  A.  Fennel  and  Joseph  W.  Tyler,  Trade  and  International Investment  from  the  GATT  to  the  Multilateral  Agreement  on  Investment (1995), hlm. 2003.
[3] Lihat  Eric  M.  Burt, 'Developing Countries and the Framework for Negotiations on Foreign Direct Investment in the World Trade Organization,' 12:6 Am. U.J.Int'l.L & Pol'y 1022 (1997); Ibrahim F.I. Shihata, 'Factors Influencing the Flow of Foreign Investment and the Relevance of a Multilateral Guarantee Scheme,' 21 Int'l. Law 671, 675 (1987).
[4] William A. Fennel, supra, note 9, hlm. 23.
[5] Sir  Leon  Brittan,  supra,  note 8, hlm. 271  (berpendapat bahwa banyak negara maju, khususnya di Eropa dan sekutunya menganggap penanaman modal sebagai saingan yang potensial terhadap perusahaan di dalam negeri).
[6] Misalnya  saja,  perusakan  lingkungan  di  Papua    (Irian  Jaya)  sebagai akibat  dari  pengoperasian  proyek  tembaga  dan  mas  oleh  PT  Freeport Indonesia (suatu  anak  perusahaan  Amerika  Serikat,  the  Freeport-McMoran Company),  atau  kasus  bocornya  reaktor  nuklir  di  India  yang  terkenal dengan kasus the Bhopal case.
[7] Eric M. Burt, Supra, note 10, hlm. 1023