.

Menilik Unsur-unsur Hukum Islam


A. MAHKUM FIHI

Yang dimaksud dengan mahkum fihi ialah perbuatan orang mukallaf yang menjadi obyek hukum syara’. Misalnya : transaksi jual beli, sewa menyewa, kerjasama untuk pengembangan modal,  menepati janji, mencatat hutang piutang, menqashar shalat bagi musafir, berbuka puasa bagi orang sakit dan lain-lain. Hukum taklifi mengatur perbuatan mukallaf,  karena itu agar perbuatan tersebut  dapat dijadikan obyek hukum syara’ para ahli ushul fiqih mensyaratkan hal-hal sebagai berikut :
  1. Hukum tersebut telah diketahui dengan jelas oleh mukallaf sehingga dapat dilaksanakan sesusi dengan yang dikehendaki oleh  syara’.
  2. Mukallaf harus mengetahui bahwa kewajiban yang dibebankan kepadanya adalah dari Allah, sehingga dapat mendorong kesadaran untuk mempelajari, mematuhi dan mengamalkannya.
  3. Kewajiban yang dibebankan kepada mukallaf baik melaksanakan yang dituntut atau tidak melaksanakan sesuatu perbuatan memang dapat dilaksanakannya. Allah tidak mewajibkan sesuatu   yang mustahil menurut akal sehat manusia.

Dari ketentuan di atas jelaslah bahwa taklif  itu hanya berlaku terhadap apa yang dapat  diketahui dan dikerjakan oleh manusia serta  tidak akan menimbulkan kesulitan. Padahal  dalam taklif itu sendiri terdapat pembebanan yang  mengandung suatu kesukaran atau kesulitan.  Dalam hal ini harus diketahui bahwa taklif yang ditentukan oleh syara’ tidak bertentangan dengan kemampuan manusia. Bahkan dalam beberapa ayat Al Qur’an telah dijelaskan bahwa Allah tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya. Dalam Al Qur’an surat Al Baqarah ayat 286 Allah berfirman :

Artinya :”Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya”

Dengan demikian dapat dipahami bahwa taklif (pembebanan) itu berlaku umum dan seklipun bentuknya ringan, tetapi terkadang terdapat kesulitan bagi orang-orang tertentu untuk mengerjakannya.  Misalnya  : orang yang akan berwdlu atau mandi besar jika tidak mendapatkan air atau menjadi sakit apabila menggunakan air, boleh menggantinya dengan  bertayamum. Orang yang tidak sanggup shalat dengan berdiri diperbolehkan shalat dengan duduk atau menurut kesanggupannya.   Orang sakit atau bepergian di bulan Ramadlan boleh berbuka puasa. Dalam keadaan darurat ada ketentuan-ketentuan khusus yang berbeda dengan keadaan normal, seperti makan bangkai dalam keadaan normal diharamkan oleh agama, tetapi dalam  keadaan darurat diperbolehkan dan lain-lain.

B. MAHKUM ‘ALAIH
Yang dimaksud dengan mahkum alaih (obyek hukum) ialah orang mukallaf, yaitu orang yang dibebani ketentuan-ketentuan hukum syariat. Seseorang dapat dikatakan mukallaf jika memenuhi tiga  syarat yaitu :
  • Mengetahui dan memahami dalil-dalil penetapan hukum baik yang berasal dari Al Qur’an maupun  Al Hadits  atau dengan melalui orang lain.
  • Berakal sempurna karena dengan kemampuan akal seseorang dapat mengetahui dan memahami dalil-dalil yang menetapkan hukum. Menurut syariat tanda kesempurnaan akal itu dapat diketahui jika seseorang sudah berusia baligh. Karena itu, anak kecil dan orang gila tidak dinamakan mukallaf. Demikian juga orang yang dalam keadaan tidak sadar sehingga tidak dapat menggunakan akalnya.
  • Mempunyai kemampuan (ahliyyah)  untuk melaksanakan ketentuan hukum yang dibebankan kepadanya. Yang dimaksud dengan “ahliyyah” adalah sifat yang ditetapkan oleh syariat  pada diri seseorang untuk menjadi ukuran dalam menentukan beban hukum dan kecakapannya.  Para ahli usul fikih membedakannya menjadi dua macam, yaitu : ahliyyatul wujub dan ahliyyatul ada’.

Ahliyyatul wujub adalah kecakapan seseorang untuk menerima hak tanpa harus mencapai usia tertentu. Ukurannya adalah sifat kemanusiaan dan tidak dibatasi oleh umur atau kemampuan akal. Asalkan ia lahir dan hidup sebagai manusia dia mendapatkan haknya. Ia  dapat menerima hibah dari orang lain, tetapi tidak dapat menghibahkan sesuatu kepada orang lain. Jika hartanya dirusak orang lain, ia berhak atas ganti rugi. Selain itu, ia juga berhak menerima warisan dari keluarganya

Sedangkan yang dimaksud dengan ahliyyatul ada’ adalah kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan yang dipandang sah menurut syara’ baik dalam bidang ibadah, muamalah, jinayah dan sebagainya. Ukurannya adalah kemampuan akal (akil-baligh). Orang yang sudah akil-baligh disebut mukallaf dan semua tindakannya dianggap sah oleh syara’ selama tidak ada pada dirinya yang dapat mengurangi atau menghilangkan kecakapannya. Karena itu, ia  harus melaksanaan ketentuan agama serta  mempertanggung jawabkannya. Jika mengerjakan perintah agama maka ia dianggap telah memenuhi kewajibannya dan mendapatkan pahala. Namun  jika meninggalkannya maka akan mendapat siksa. Sebaliknya  orang yang belum mempunyai kemampuan akal yang sempurna seperti anak yang belum mencapai usia baligh atau orang gila tidak memiliki “ahliyyatul ada’ “.  

C. AL AWARID AL AHLIYAH
Yang dimaksud dengan “Al Awarid Al Ahliyyah” adalah hal-hal yang dapat mengurangi atau menghilangkan kecakapannya dan hanya berlaku pada ahliyyatul ada’. Para ulama mengelompokkannya menjadi dua macam, yaitu: Awaridus Samawiyah” dan “Awaridul Muktasabah”.


Awaridus Samawiyah adalah hal-hal yang dapat mengurangi atau menghilangkan kecakapan yang berasal dari syara’, seperti gila, rusak akal, tidur, lupa, pingsan, sakit, haid, nifas dan meninggal dunia. Sedangkan Awaridul Muktasabah berasal dari perbuatan mukallaf sendiri, seperti safah (boros), mabuk, bepergian, kekeliruan, main-main, hutang, dan ancaman (paksaan).