.

CONTOH MAKALAH : Kontribusi Teknologi Pendidikan Dalam Pembangunan Pendidikan 2


Profesi Teknologi Pendidikan
Setiap profesi paling sedikit harus memenuhi lima syarat. Pertama adalah pendidikan dan pelatihan yang memadai, kedua adanya komitmen terhadap tugas profesionalnya, ketiga adanya usaha untuk senantiasa mengembangkan diri sesuai dengan kondisi lingkungan dan tuntutan zaman, keempat adanya standar etik yang harus dipatuhi, dan kelima adanya lapangan pengabdian yang khas.
Pendidikan dan pelatihan dalam teknologi pendidikan telah dimulai pada tahun 1972, berupa latihan untuk pengembangan bahan ajar melalui radio. Pada tahun 1974 mulai diberikan matakuliah teknologi pendidikan di IKP Jakarta, dan pada tahun 1976 dibuka pendidikan akademik jenjang Sarjana dalam program Teknologi Pendidikan melalui kerjasama antara Tim Penyelenggara Teknologi Komunikasi untuk Pendidikan dan Kebudayaan (embrio Pustekkom) dengan IKIP Jakarta. Dua tahun kemudian pada tahun 1978 dibuka pendidikan jenjang Magister dan Doktor Teknologi Pendidikan di IKIP Jakarta. Program pendidikan tersebut merupakan bagian integral dari Proyek Pengembangan Teknologi Komunikasi Untuk Pendidikan yang sekaligus bertujuan untuk membentuk suatu lembaga yang bertanggung jawab mengkoordinasikan pengembangan teknologi pendidikan di Indonesia.
Mereka yang berprofesi atau bergerak dalam bidang teknologi pendidikan atau singkatnya disebut Teknolog Pendidikan, harus mempunyai komitmen dalam melaksanakan tugas profesionalnya yang utama yaitu terselenggaranya proses belajar bagi setiap orang, dengan dikembangkan dan digunakannya berbagai sumber belajar selaras dengan karakteristik masing-masing pebelajar (learners) serta perkembangan lingkungan. Karena lingkungan itu senantiasa berubah, maka para Teknolog Pendidikan harus senantiasa mengikuti perkembangan atau perubahan itu, dan oleh karena itu ia dtuntut untuk selalu mengembangkan diri sesuai dengan kondisi lingkungan dan tuntutan zaman, termasuk selalu mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi.
Profesi ini bukan profesi yang netral dan bebas nilai. Ia merupakan profesi yang memihak kepada kepentingan pemelajar (learners) agar mereka memperoleh kesempatan untuk belajar agar potensi dirinya dapat berkembang semaksimal mungkin. Profesi ini  juga tidak bebas nilai karena masih banyak pertimbangan lain seperti sosial, budaya, ekonomi dan rekayasa  yang mempengaruhi, sehingga tindakannya harus selaras dengan situasi dan kondisi serta berwawasan ke masa depan. Pada tahun 1987 didirikan Ikatan Profesi Teknologi Pendidikan Indonesia (IPTPI) yang mempunyai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik. Dalam kode etik tersebut dicantumkan kewenangan dan kewajiban, yang antara lain kewajiban untuk selalu mengikuti perkembangan IKTEK dan lingkungan. Kecuali itu juga dirumuskan tanggung jawab profesi kepada perorangan, masyarakat, rekan sejawat dan orgainisasi.
Profesi teknologi pendidikan, sebagaimana halnya semua profesi yang baru, menghadapi tantangan yang inheren. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah pengakuan atas profesi teknologi pendidikan. Yang saya prihatinkan adalah bahwa pengakuan profesi tersebut selalu dikaitkan dengan jabatan fungsional sebagai pegawai negeri. Padahal pendidikan keahlian teknologi pendidikan pada prinsipnya tidak mendidik calon pegawai negeri, melainkan mereka yang mampu mengabdi dan berkarya untuk mengatasi masalah belajar dimana saja. Jadi terpaksa kita harus mengikuti pengakuan pprofesi sebagai jabatan fungsional pegawai negeri. Usul pengakuan jabatan fungsional tersebut telah diajukan sejak tahun 1985 melalui Pustekkom Diknas (sewaktu masih dikenal dengan Pusat TKPK). Upaya itu digalakkan lagi dengan lahirnya organisasi profesi pada tahun 1987, dan berikutnya dengan ditetapkannya Undang-undang No. 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan selanjutnya Undang-undang No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berdasarkan UU tersebut dimungkinkan adanya jabatan pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik termasuk guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain sesuai kekhususan. Sementara pada kategori tenaga kependidikan dimungkinkan adanya jabatan pamong belajar, peneliti, pengembang dan teknisi sumber belajar. Proposal berupa Naskah Akademik dan Draft Keputusan Menpan Tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pendidikan dan Teknisi Sumber Belajar, kita ajukan lagi sesuai dengan perundangan terbaru tersebut kepada Menpan, namun sementara ini semua usulan  mengenai jabatan fungsional ditangguhkan, karena adanya niat untuk mengurangi jumlah pegawai negeri.
Tugas pokok profesi teknologi pendidikan berdasarkan versi usulan tahun 1985 yang diperbaharui tersebut adalah sebagai berikut :
1.    Pengembangan bidang studi dan kawasan teknologi pendidikan
2.    Perancangan sistem pembelajaran
3.    Produksi media pendidikan
4.    Penyediaan sarana dan prasarana belajar
5.    Pemilihan dan penilaian komponen sistem pembelajaran       
6.    Penerapan/pemanfaatan sumberdaya belajar               
7.    Penyebaran konsep dan temuan teknologi pendidikan      
8.    Pengelolaan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya belajar
9.    Perumusan bahan kebijakan teknologi pendidikan
Sementara menunggu pengakuan de jure tersebut, sekarang ini mereka dengan profesi teknologi pendidikan telah mengabdikan dirinya sebagai pengelola, perencana, pengembang, pembuat, penilai, dan pengguna sistem dan komponen pembelajaran di Departemen/Lembaga Negara, Angkatan Bersenjata, Perguruan Tinggi, Lembaga Diklat, Lembaga Media (seperti TVRI, RRI, TPI, RCTI, SCTV dan "production houses"), satuan pendidikan luar sekolah, berwirausaha dalam pelatihan, serta berwiraswasta dalam produksi media dan sarana pendidikan.
Usaha memperoleh pengakuan profesi tersebut memperoleh alternatif jalan keluar dengan ditetapkannya Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  Melalui Kantor Menristek sudah diproses Keputusan Presiden RI tentang jabatan Fungsional Perekayasa dan Teknisi Litkayasa dalam berbagai bidang, yang memungkinkan pengakuan profesi Teknolog Pendidikan sebagai salah satu bentuk jabatan fungsional dengan sebutan  Perekayasa Pendidikan/Pembelajaran.
Arah perkembangan kompetensi profesi tersebut kemudian perlu dijabarkan secara operasional dalam bentuk kurikulum. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 38 ayat (3) dan (4) UUSPN No. 20 Tahun 2003 mengenai pengembangan kurikulum pendidikan tinggi, perlu digunakan standar nasional pendidikan untuk setiap program studi. Namun karena Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 19 Tahun 2005 tidak mengatur standar nasional untuk jenjang pendidikan tinggi, maka yang perlu kita jadikan acuan adalah Keputusan Menteri pendidikan Nasional R.I. Nomor 232/U/2000 dan  Nomor 045/U/2002. Kecuali itu perlu pula diperhatikan ketentuan perundangan yang terakhir yaitu UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
Berdasarkan Kepmen tersebut kurikulum inti program sarjana meliputi MPK (Matakuliah Pengembangan Kepribadian), MKK (Matakuliah Kompetensi Keilmuan), MKB (Matakuliah Kompetensi Berkarya), MPB (Matakuliah Perilaku Berkarya). Dan MBB (Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat). Konsep kompetensi tersebut dirumuskan lebih lanjut seperti tercantum dalam Lampiran. Berbagai matakuliah perlu dijabarkan dari kompetensi tersebut dan dilakukan sesuai dengan tuntutan mutu, kemampuan tenaga dan ketersediaan sarana & prasarana. Untuk itu setiap penyelenggara program studi teknologi pendidikan perlu melakukan analisis SWOT, dan ditindak lanjuti dengan berbagai kegiatan yang diperlukan, seperti penataran tenaga, pemutakhiran pengetahuan dan teknologi, pengadaan pustaka dan laboratorium dan lain-lain. Keculai landasan konseptual dan legal, kurikulum setiap program studi perlu dikembangkan atau diperbaharui sesuai dengan dinamika pembangunan, meliputi perkembangan kebijakan dan IPTEK termasuk  perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
            Pada awal diselenggarakannya, program studi teknologi pendidikan di IKIP Jakarta pada jenjang S1, S2 dan S3 adalah merupakan program studi yang berkesinambungan searah. Hal ini merupakan kesepakatan bersama dengan Pusat TKPK dalam rangka bantuan USAID. Hubungan kesinambungan itu terputus dengan berakhirnya proyek pada tahun 1984 dan dilaksanakannya keputusan Konsorsium Ilmu Pendidikan tentang Pedoman Pelaksanaan Pola Pembaharuan Sistem Pendidikan Tenaga Pendidikan (th.1981), khususnya Buku V yang mengatur program pasca sarjana. Berdasarkan pedoman tersebut maka S2 TP mempunyai misi untuk meningkatkan mutu staf pengajar jenjang S0 dan S1, sedang misi S3 adalah sebagai pusat penelitian untuk pengembangan ilmu kependidikan.
Serangkaian Peraturan dan Keputusan telah menyebabkan perubahan misi, struktur, kurikulum dan penyelenggaraan program studi teknologi pendidikan, baik pada jenjang S1, S2 maupun S3, hingga sekarang. Kurikulum S1 sudah diperbaharui pada tahun 2004. Sekarang kita perlu menelaah kembali misi, struktur, kurikulum dan penyelenggaraan program studi Teknologi Pendidikan pada Program Pasca Sarjana.  Program pendidikan keahlian itu diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tenaga dalam rangka inovasi pendidikan yaitu dikembangkan dan digunakannya konsep “resource-based learning” (bukan “teacher-based instruction”).
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka sudah sepantasnya kalau program  Teknologi Pendidikan pada program Sarjana dan Pasca Sarjana tidak lagi dikelola secara terpisah, dan untuk itu dikuasakan pengelolaannya kepada jurusan (khususnya program) Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan. Dengan demikian maka visi, misi dan tujuannyapun tidak dapat terlepas satu sama lain. Rumusan visi, misi dan tujuan itu  harus didasarkan pada konsep dasar dan filosofi teknologi pendidikan sebagai suatu bidang kajian, serta dengan kemajuan IPTEK dan kebutuhan pembangunan.
Kurikulum program studi Teknologi Pendidikan telah mengalami serangkaian perubahan. Kurikulum tersebut perlu dikembangkan dengan ketentuan : 1) memenuhi standar minimum keilmuan & keahlian yang ditentukan oleh Pemerintah; 2) kebutuhan dan kecenderungan pembangunan; 3) keinginan dan harapan dari para pemakai lulusan; 4) azas kesinambungan keahlian professional; 5) kondisi kelembagaan; dan 6) keterlibatan dan partisipasi para lulusan.
Dengan pertimbangan ketentuan tersebut khususnya butir # 2 ,3 dan 6 kurikulum S1 TP telah dikembangkan dengan memberi kesempatan kepada para mahasiswa untuk mengambil keahlian khusus (sebesar 36 SKS) dalam tiga bidang, yaitu : Pengembang Media, Pengelola Sistem Pembelajaran, dan Pengembang Teknologi Kinerja. Kurikulum S2 dan S3 dalam periode 1979 dan 1994 juga memberi kesempatan matakuliah keahlian pilihan meskipun hanya tiga-enam (3-6) SKS.  
Jurusan Teknologi Pendidikan pada Fakultas Ilmu Pendidikan UNJ, dengan para pakar Teknologi Pendidikan dan Ikatan Profesi Teknologi Pendidikan Indonesia, telah berprakarsa untuk memberikan masukan untuk pengembangan kurikulum pascasarjana dengan mempertimbangkan kesinambungannya dengan kurikulum sarjana. Konstruk kesinambungan kurikulum tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :
contoh makalah, fungsi teknologi pendidikan, kontribusi teknologi, teknologi, teknologi pendidikan, dampak teknologi, pembangunan pendidikan,

Dengan bertolak pada konsep teknologi pendidikan yang meliputi empat komponen (riset dan teori; kegiatan perancangan, pengembangan, penggunaan, pengelolan, penilaian dan peleitian; proses, sumber dan sistem; dan belajar)  maka saya berpendapat bahwa semua komponen tersebut perlu dikaji dan dipelajari pada setiap jenjang, namun dengan keluasan dan kedalaman yang berbeda. Misalnya “riset” perlu diberikan di S1 agar mampu melakukan penalaran ilmiah dasar, sedangkan di S3 untuk penalaran tingkat tinggi sampai mengujia atau bahkan menemukan teori. Kecuali itu kegiatan yang perlu dikuasai oleh semua jenjang meliputi : Perancangan, Peng-embangan, Pemanfaatan. Pengelolaan,Penilaian, dan Penelitian Proses, Sumber dan Sistem Belajar dan Pembelajaran dengan keluasan dan kedalaman yang berbeda.
Mengenai lapangan pengabdian Teknolog Pendidikan dapat digambarkan sebagai berikut : 
contoh makalah, fungsi teknologi pendidikan, kontribusi teknologi, teknologi, teknologi pendidikan, dampak teknologi, pembangunan pendidikan,

Akademisi Teknologi Pendidikan adalah mereka yang memperoleh pendidikan keahlian pada jenjang S1, S2 dan S3 dalam program keahlian Teknologi Pendidikan.. Praktisi adalah mereka yang menguasai keterampilan, baik karena belajar mandiri, mengikuti kursus, pemagangan, pelatihan dll. tanpa perlu ijazah dalam salah satu atau lebih aspek teknologi pendidikan, dengan derajat mampu, mahir dan ahli. Ketarmpilan praktisi juga tidak perlu didukung dengan teoori, konsep dan/atau hasil-hasil penelitian. Berbeda dengan akademisi yang harus mengikuti program pendidikan khusus dan jangka waktu yang relatif panjang, serta mengikuti ketentuan kurikulum tertentu.  
            Latar pengabdian Teknolog Pendidikan dapat dalam lingkungan pribadi, keluarga, masyarakat, kursus, tempat ibadah dll. dimana ada keperluan belajar. Sedangkan produk pengabdian profesi dapat berupa media, sumber belajar lain,strategi & teknik belajar dan pembelajaran s/d rumusan kebijakan yang berkaitan dengan masalah  belajar.