CONTOH MAKALAH : Peningkatan Kompetensi Guru Untuk Meningkatkan Minat Siswa Pada Bidang MIPA 3

sebelumnya | CONTOH MAKALAH : Peningkatan Kompetensi Guru Untuk Meningkatkan Minat Siswa Pada Bidang MIPA 2
 

FAKTOR KEBIJAKAN PEMERINTAH
1.     Payung Hukum
Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, mulai dari upaya pengubahan kurikulum (sekarang berlaku KTSP), peningkatan guru (penataran, seminar, pelatihan), manajemen sekolah, melengkapi media, laboratorium (sarana, prasarana), hingga ke penerbitan payung hukum dalam peningkatan mutu pendidikan dengan dikeluarkannya UU No 14 tentang Guru dan Dosen, serta Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.   Dalam UU no 14 Tahun 2005, guru dianggap sebagai tenaga profesional yang memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian,  kompetensi sosial,  dan kompetensi profesional. Di antara 4 kompetensi tersebut, terdapat 2 kompetensi yang terkait langsung dengan tugas guru yaitu kompetesi pedagogik dan profesional.
            Peraturan dan undang-undang tentang pendidikan  memuat norma-norma  baku, dan pelaksanaan memiliki faktanya tersendiri. Misalnya berdasar Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005  tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 19 menyatakan:
(1)       Proses Pemebelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif,  menyenangkan,  memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang cukup bagi prakarsa,  kreativitas, dan kemandirian sesuai bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik;
(2)       Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam proses pembelajaran pendidik memberikan keteladanan;
(3)       Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran,  penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.
          Untuk menyukseskan upaya peningkatan mutu pendidikan tersebut, Pemerintah (KEMENDIKNAS) melakukan kerjasama dengan berbagai negara misalnya dengan Australia, Amerika, Jepang, Jerman, dsb.  Namun kerjasama tersebut umumnya kurang berarti dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Hasil-hasil survai menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah. Biasanya, para guru bersemangat ketika “proyek” berlangsung, namun mereka akan kembali ke kebiasaan aslinya ketika “proyek” itu usai.
          Untuk mengimplementasikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Pemerintah telah melakukan penataran, pelatihan serta upaya-upaya lain misalnya memberikan block grant  dsb. Dengan kata lain, apa yang dilakukan Pemerintah pada tataran ini sudah cukup memadai.
          Mengingat payung hukum sudah baik,  pelatihan, penataran sudah dilaksanakan, maka seharusnya kualitas pendidikan berangsur membaik pula. Namun kenyataan menunjukkan lain. Kualitas pendidikan kita (termasuk pendidikan bidang MIPA) tetap rendah. Mengapa?

2.        Ujian Nasional Membelenggu Guru
                Faktor Kebijakan Pemerintah yang cukup mengganggu proses pembelajaran adalah Ujian Nasional (UN). Menjelang UN, semua perhatian sekolah tertuju pada persiapan menghadapi UN. Para guru yang biasanya aktif di MGMP menjadi tidak aktif.  Mereka sibuk mengadakan dril  dan latihan menyelesaikan soal untuk para siswanya.  Para kepala sekolah diperintahkan oleh DIKNAS agar serius melakukan persiapan dengan melakukan dril, sebab kelulusan dalam UN menunjukkan kualitas sekolah. Para Walikota/Bupati juga sering menghimbau (menginstruksikan) para KaDIKNAS untuk melakukan persiapan menjelang UN.  Seringkali para Bupati/Walikota/KaDinas dalam pidatonya menyinggung kelulusan siswa dalam UN, karena jika semua siswa di suatu daerah lulus UN, maka daerah tersebut dikatakan sebagai daerah yang pendidikannya berhasil.  Peringkat kelulusan juga menjadi kebanggaan tersendiri. Karena itu, UN tidak lagi menjadi prestasi pendidikan melainkan menjadi prestise daerah.
                Itulah sebabnya mengapa dalam menghadapi UN terjadi berbagai tindakan yang mencoreng dunia pendidikan itu sendiri. Guru, Kepala sekolah, melakukan kecurangan agar siswanya lulus UN demi meningkatkan prestise daerah.  Kalau tidak, DIKNAS dan Kepala Daerah akan marah.
                Menyimak dari upaya yang dilakukan sebelum UN, yakni melakukan dril dan latihan penyelesaian soal,  kita cukup prihatin karena dril dan latihan soal  bukanlah upaya pembelajaran siswa. Dril dan latihan mengerjakan soal bukanlah pendidikan. Tidak heran jika setelah seminggu mengikuti UN,  semua yang dihafalkan siswa hilang terlupakan.  Siswa hanya disuruh menghafal fakta-fakta dalam ilmu melalui dril, padahal kemampuan seseorang menghafal ada batasnya. Menghafal tidak dapat bertahan lama.
                Ironisnya lagi, soal-soal dalam UN yang hanya berupa soal kognitif tidak banyak mengungkap apa saja yang dilakukan siswa ketika belajar di laboratorium  dan menggunakan media.  Di kelas para guru melatih siswa melakukan pengamatan, menganalisis, merumuskan hipotesis, melakukan eksperimen,  tetapi soal-soal UN tidak pernah mempermasa-lahkannya.  Mungkin guru biologi pernah mengajak siswa ke kebun atau sungai, guru kimia melakukan eksperimen dengan tabung-tabung reaksinya, guru fisika mengajak siswa membuat percobaan dengan menggunakan arus listrik, tetapi soal-soal UN tidak pernah mempermasalahkan kegiatan siswa tersebut. Akibatnya para guru enggan untuk melatih siswa berkegiatan. Untuk apa ke sungai sampai digigit lintah  kalau soal UN tidak pernah beranjak dari hafalan di buku? Begitulah kira-kira apa yang ada di benak guru. Akhirnya guru kembali ke pola lama: berceramah, menyajikan semua materi yang banyak agar target tercapai dan melakukan drill untuk para siswanya.
                Dari uraian ini nampak bahwa UN memberikan andil yang tidak sedikit kepada guru dan menentukan keputusan guru dalam proses pembelajarannya.  Segala teori belajar, pendekatan, metode, dan model pembelajaran yang dilatihkan ke guru dianggap menghambat guru dalam menyelesaikan target sesuai dengan tuntutan UN. Ceramah dan dril adalah metode yang dianggap guru paling cocok dan mudah untuk itu.  Jika demikian maka UN yang seharusnya dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia (sebagaimana harapan Zakaria, T Ramli dari Balitbang, DEPDIKNAS Jakarta), tidak akan pernah tercapai, melainkan justru menurunkan mutu pendidikan itu sendiri.
Memang ada yang berpendapat bahwa UN mendorong siswa belajar lebih giat, guru mengajar lebih baik, kepala sekolah memperbaiki mutu sekolah, dan orang tua lebih memperhatikan anak belajar (Hasil Seminar PPS Psikologi UI), tetapi yang perlu dikritisi adalah dengan adanya UN pendidikan di sekolah hanya bermuara pada tingkat kelulusan, pada nilai UN, bukan pada seberapa bermakna materi pelajaran itu bagi kehidupan dirinya, masyarakat dan lingkungannya. Di dukung oleh media informasi, masyarakat kita masih memandang bahwa hasil UN menjadi penentu kualitas pendidikan, meskipun menurut Pasal 72 PP No 19 tahun 2005, UN bukan satu-satunya penentu kelulusan.  Kebiasaan mengejar nilai hasil tes terbawa hingga ke perguruan tinggi, sehingga mahasiswa hanya mengejar IP tinggi, lalu bekerja, dan tidak berbuat apa-apa untuk kemajuan bangsanya. Berapa banyak sarjana MIPA yang kita miliki, namun kenapa permasalahan yang berkaitan dengan ke-MIPA-an di masyarakat tidak tertangani?.
                Sekiranya UN masih dipertahankan agar terjadi pemerataan mutu pendidikan dan Pemerintah dapat mendiagnosis secara tepat permasalahan pendidikan di sekolah, maka: 1) UN diberikan tidak terbatas di kelas 3, melainkan juga di kelas 2 dan kelas 1.  2) Hasil UN tidak untuk kenaikan kelas/kelulusan, melainkan untuk mendiagnosis permasalahan pembelajaran di sekolah;  3).  Soal-soal UN tidak hanya terbatas pada prinsip-prinsip yang tertera di buku pelajaran melainkan juga mempermasalahkan kegiatan siswa di laboratorium/di luar kelas.  Jika hal ini dilakukan, maka perlu adanya perubahan rumusan dalam pasal 68 PP 19 Tahun 2005 itu.

3.      Sertifikasi Guru, Sebuah Dilemma
Kebijakan Pemerintah tentang sertifikasi guru dan dosen, pada dasarnya memiliki niatan yang luhur.  Guru profesional, yang memiliki 4 kompetensi, perlu dihargai, diberi sertifikat dengan imbalan gaji yang memadai. Namun sayangnya, implementasi dari  UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen itu terkesan ada unsur “balas budi”, “bergiliran” dan mengaburkan upaya untuk mencari bibit unggul berupa guru profesional yang tanpa dibatasi usia, pangkat dan senioritas. 
Sertifikat sudah dibagikan dan sebagian gaji sudah dibayarkan. Apakah ada kemajuan proses pembelajaran antara sebelum dan setelah sertifikasi?  Mana yang lebih profesional, guru yang disertifikasi melalui portofolio ataukah melalui PLPG? Mengingat uang gaji yang disampaikan ke guru tersertifikasi adalah uang dari rakyat, apakah rakyat berhak untuk melihat proses pembelajaran oleh guru profesional tersertifikasi tersebut?