.

CONTOH MAKALAH : Teori-teori Keadilan Ekonomi Kontemporer dan Prinsip-prinsip Alternatif Ekonomi (Pendahuluan)

 
MEMBUMIKAN KEADILAN MENEGUHKAN PEMIHAKAN
Kajian tentang Teori-teori Keadilan Ekonomi Kontemporer dan Prinsip-prinsip Alternatif Tatanan Ekonomi Etis Pro-Mustad`afin
Zakiyuddin Baidhawy*
Pendahuluan
Ketidakadilan ekonomi merupakan problem umiversal yang dihadapi oleh semua sistem kontemporer. Dalam hampir semua bagian dunia, dan dalam seluruh wilayah sejarah, sistem-sistem ekonomi yang dilandaskan pada ketamakan telah mengalami kebuntuan dalam melahirkan keadilan. Sistem-sistem semacam itu biasanya berakar pada ekstrem-ekstrem ideologis yang kurang berhasil mengantarkan kondisi  ekonomi yang lebih baik bagi seluruh partisipan. Pada skala global, banyak orang menolak Kapitalisme tanpa regulasi dan Sosialisme ekstrem, serta Neoliberalisme yang telah berjasa melahirkan kemiskinan dan pemiskinan struktural dalam jumlah masif.
Kapitalisme dalam bentuk klasiknya laissez faire telah runtuh, yang masih bertahan adalah Kapitalisme yang telah dimofidikasi. Kapitalisme berasumsi bahwa dalam sistemnya terdapat suatu distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata dan fair dalam perekonomian. Dengan tidak adanya mekanisme filter dan pemuasan keinginan secara serampangan, pendapatan  tidak didistribusikan secara merata, sebab ketidakmerataan dalam pewarisan kekayaan  berkaitan dengan akses yang tidak adil terhadap fasilitas kredit dan pendidikan, perbedaan bakat, stamina fisik, latar belakang keluarga, dan ambisi pribadi. Ketidakmerataan memungkinkan kelompok berpendapatan tinggi  memperoleh bagian pendapatan yang jauh lebih besar dibandingkan kuantitas mereka. Dengan cara ini  konfigurasi barang-barang dan jasa  yang diproduksi oleh sistem pasar  tidak selaras dengan keinginan mayoritas konsumen. Kesenjangan pendapatan yang besar diterima sebagai wajar dan tak terhindarkan. Ini merupakan ketidakadilan yang nyata, namun dirasionalisasi  dengan argumen bahwa seseorang yang memikirkan diri sendiri yang telah  melahirkan  situasi ini merupakan "kekuatan sosial yang perlu dan bermanfaat".[1]
Sementara itu, Sosialisme dan Marxisme sebagai antitesis dari Kapitalisme juga tak dapat diandalkan. Ideologi ini bahkan mengalami kemunduran lebih cepat dari yang diprediksikan. Ini disebabkan kelemahan-kelemahan utama yang inheren di dalamnya. Pertama, ideologi ini mengimplikasikan ketidakpercayaan pada kemampuan manusia untuk mengelola kepemilikan pribadi  dalam batasan-batasan kesejahteraan sosial. Kedua, mesin kekuasaan negara  dijalankan oleh sekelompok orang yang kepentingannya selaras dengan kepentingan seluruh masyarakat. Dalam praktik yang terjadi sebaliknya,  sekelompok orang yang mengendalikan kekuasaan negara memanfaatkan kekayaan dan pendapatan negara untuk kepentingan mereka sendiri. Ketiga, subsidi umum yang besar hanya menguntungkan si kaya dan orang-orang istimewa dibanding si miskin yang daya belinya terbatas.[2]
Tujuan utama Sosialisme adalah menegakkan keadilan, namun pada praktiknya Sosialisme hanya mengurangi sedikit ketidakmerataan atau menimbulkan ketidakadilan yang lain. Kaum buruh yang tidak mempunyai hak milik tetap menjadi buruh tanpa hak milik, mereka bekerja pada majikan yang lebih bekuasa. Mereka juga tidak mempunyai hak untuk memilih, semua tergantung pada pimpinan. Perjuangan akan hak-hak buruh akan berujung pada penjara atau kematian. Dengan demikian,  negara Sosialis jauh lebih mematikan daripada Kapitalisme. Alienasi para pekerja dari sarana-sarana produksi masih tetap, karena pusat kendali dipisahkan dari pekerja. Praktik semacam ini bertentangan dengan ajaran Marx  sendiri tentang bagaimana alienasi terjadi: yakni ketika pekerjaan  terpisah dari pekerjanya dalam arti pekerjaan bukan milik si pekerja sehingga dalam pekerjaannya ia tidak mengafirmasi dirinya sendiri bahkan menolak dirinya sendiri; dan   pekerja terasing dari pekerjaannya muncul ketika pekerjaan itu bukan miliknya namun milik orang lain.[3] Dengan cara demikian,  kemungkinan eksploitasi sebagaimana terdapat dalam Kapitalisme, yang menjadi sasaran kritik oleh Sosialisme itu sendiri, masih hidup.
Sistem keadilan Negara Sejahtera[4]  merupakan langkah maju dari Kapitalisme.  Tujuan sistem ini adalah melunakkan ekses Kapitalisme yang berlebihan dan dengan cara ini dapat mengurangi daya tarik Sosialisme.  Sistem ini cukup menarik semua lapisan masyarakat, baik pekerja maupun kapitalis. Dari segi filosofinya, Negara Sejahtera  meyakini bahwa kesejahteraan individu merupakan tujuan yang sangat penting yang tidak mungkin tergantung hanya pada operasi kekuatan-kekuatan pasar; kemiskinan dan ketidakmampuan seseorang tidak mesti merupakan bukti dari kegagalannya. Karena itu, sistem ini mengakui  full employment (sebagaimana juga dipercaya Kapitalisme) dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil sebagai bagian dari tujuan pokok kebijakan negara. Meski sistem ini menerapkan strateginya melalui enam perangkat negara – regulasi, nasionalisasi industri pokok, gerakan buruh, kebijakan fiskal, pertumbuhan yang tinggi dan full employment— subsidi umum telah melahirkan kepincangan yang tidak adil antara si kaya dan si miskin.
Setelah krisis Kapitalisme selama 25 tahun terakhir dan semakin berkurangnya tingkat profit yang berakibat jatuhnya akumulasi kapital, meneguhkan tekad korporasi besar untuk kembali ke sistem liberalisme. Melalui corporate globalization mereka merebut kembali  ekonomi dan berhasil mengembalikan paham Liberalisme, bahkan dalam skala global. Inilah yang disebut sebagai paham Neoliberalisme. Sejak 1970-an Keynesianisme yang menjadi fondasi Welfare State telah masuk dalam catatan kaki sejarah. Panggung kini menjadi milik dua bapak ekonom Neoliberalisme Friederich August von Hayek[5] dan Milton Friedman.[6] Mulai dekade 1980-an, aliran kanan baru yang diwakili oleh Margaret Thatcher dan Ronald Reagan memperjuangkan pasar bebas dan menolak dengan tegas paham negara intervensionis. Satu dekade kemudian, tepatnya  pada 1990-an, Kapitalisme  Neoliberal pasar bebas  dari dua tokoh tersebut telah menjadi ideologi dunia yang dominan.
Keyakinan-keyakinan Neoliberalisme menggarisbawahi bahwa: pasar harus bekerja secara bebas tanpa campur tangan negara, menekan pengeluaran upah dan melenyapkan hak-hak buruh, menghilangkan kontrol atas harga; mengurangi pemborosan anggaran negara dengan memangkas semua subsidi untuk pelayanan sosial seperti pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial, dan pada saat yang sama subsidi besar-besaran diberikan kepada perusahaan transnasional (TNCs) melalui tax holidays; memercayai deregulasi ekonomi; privatisasi adalah jalan menuju persaingan bebas yang dibungkus dengan efisiensi dan mengurangi korupsi, meski kenyataannya terjadi konsentrasi kapital di tangan sedikit orang dan memaksa rakyat kecil membayar lebih mahal kebutuhan dasar mereka; dan mempetieskan paham tentang public goods dan solidaritas sosial dan menggantinya dengan tanggung jawab individual.[7]
Gambaran di muka menyatakan bahwa kekuatan-kekuatan yang bermain di bawah sistem Kapitalisme, Sosialisme,  Negara Sejahtera,  dan Neoliberalisme masih menyisakan sejumlah masalah dalam hubungannya dengan keadilan ekonomi – baik dalam soal produksi, konsumsi, dan distribusi – dan ini perlu diatasi  secara langsung  dan menangani sumber masalahnya bukan hanya dari gejala lahiriah. Perlu ada reformasi struktur sosio-ekonomi dan nilai-nilai keadilan yang membimbingnya.


* Staf Edukatif STAIN Salatiga
[1] George Soule, Ideas of the Great Economists (New York: Mentor, 1952), hlm. 53; George Dalton, Economic System and Society (Kingsport, Tenn:  Kingsport Press, 1974), hlm. 77.
[2] Norman Furniss dan Timothy Tilton, The Case of Welfare State: From Social Security to Social Equality (Bloomington, Indiana: International Union Press, 1977), hlm. 42.
[3] Lihat pembahasan tentang alienasi ini dalam Karl Marx, Economic and Philosophic Manuscripts of 1884 (Moscow: Foreign Language Publishing House, 1961), hlm. 67-83.
[4] Negara Sejahtera memperoleh dua momentum: setelah Depresi Besar dan Perang Dunia II sebagai respon terhadap tantangan yang ditimbulkan oleh Sosialisme dan kesulitan-kesulitan akibat Depresi dan Perang Dunia II tersebut. Untuk melihat sejarah Negara Sejahtera silahkan merujuk pada Maurice Bruce, The Coming of the Welfare State (London: Batsford, 1968).
[5] Pengaruh besar Hayek terutama pada pendasaran filosofis ekonomi pasar bebas, ia juga menentang keras kolektivisme dan fascisme yang melanda sebagian Eropa saat itu. Lihat B. Herry Priyono,”Dalam Pusaran Neoliberalisme”, dalam I. Wibowo dan Francis Wahono, ed. Neoliberalisme (Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, 2003), hlm. 52-53.
[6] Ia dikenal sebagai penentang gagasan John M. Keynes tentang campur tangan negara atau pemerintah dalam kehidupan ekonomi, yang biasanya dilakukan lewat stabilisasi untuk mengontrol inflasi dan pengangguran, dengan kebijakan investasi untuk mengangkat belanja masyarakat, lihat ibid.
[7] kebangkitan liberalisme ekonomi ini pada intinya memperjuangkan leissez faire, yakni paham yang mempertahankan hak-hak atas pemilikan dan kebebasan individual, dan lebih percaya kepada pasar daripada metode regulasi negara untuk menyelesaikan masalah sosial. Lihat Mansour Fakih, Bebas dari Neoliberalisme (Yogyakarta: Insist Press, 2003), hlm. 54-58.