.

CONTOH MAKALAH : Teori-teori Keadilan Ekonomi Kontemporer dan Prinsip-prinsip Alternatif Ekonomi (Prinsip-prinsip Keadilan dalam Produksi)

sebelumnya | CONTOH MAKALAH : Teori-teori Keadilan Ekonomi Kontemporer dan Prinsip-prinsip Alternatif Ekonomi (Prinsip-prinsip Keadilan dalam Kepemilikan)
 
a.      Prinsip-prinsip Keadilan dalam Produksi
Persoalan utama dalam perekonomian adalah bagaimana menjawab problem kelangkaan sebagai akibat ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan faktor-faktor produksi yang tersedia (sumber daya, modal, tenaga kerja dan manajemen).  Kebutuhan dasar manusia terbentang dari kebutuhan yang sifatnya individual (private goods) seperti sandang, pangan dan papan, dan kebutuhan publik (public goods) seperti pendidikan, kesehatan dan ilmu pengetahuan dan teknologi.   Dua bentuk kebutuhan tersebut  merupakan sarana kehidupan yang tak terelakkan. Untuk memastikan keseimbangan dua kebutuhan tersebut, penggunaan dan penguasaan serta faktor-faktor produksi, serta proses produksi harus berada dalam kerangka keadilan.
Sumber daya alam adalah sarana utama dalam produksi guna memenuhi kebutuhan dasar manusia yang sifatnya universal.[1] Al-Qur'an secara meyakinkan percaya bahwa sumber daya itu tersedia dalam kadar yang "cukup"  untuk memenuhi kebutuhan manusia dan seluruh makhluk non-manusia. Namun sumber daya  itu tidak dapat mencukupi keinginan-keinginan manusia yang rakus dan tanpa batas.
Pandangan al-Qur'an tentang sumber daya berbeda dengan keyakinan dari Prinsip Libertarian dan Rawlsian. Kaum Libertarian percaya bahwa sumber daya alam itu tidak terbatas dan karenanya tidak penting untuk dipertimbangkan dalam faktor pembangunan dan pendapatan nasional. Dua faktor yang menentukan pembangunan dan pendapatan nasional adalah sumber daya manusia atau tenaga kerja dan modal. Sementara itu, Prinsip Rawls yang menjadi dasar bagi welfare state meyakini sumber daya itu barang langka, namun tetap tidak diperhitungkan dalam faktor-faktor pembangunan dan pendapatan nasional. Dengan demikian, dua prinsip di atas pada hakikatnya sama-sama tidak menaruh kepedulian atas faktor sumber daya  sebagai bagian penting dalam  menentukan kelanjutan pembangunan dan pendapatan nasional.
Al-Qur’an juga mengenal  konsep tentang modal, yakni  segala sesuatu yang melibatkan campur tangan manusia (kerja, man made) dan penggunaan sumber daya alam dalam proses produksi. Secara kategoris bahwa kekayaan hasil tangan manusia sebagai modal dapat dibedakan secara bertingkat menjadi tiga tingkatan: Al-Rizq: kekayaan/modal sebagai faktor produksi yang masih mungkin di dalamnya terdapat unsur atau cara memperoleh yang halal dan atau haram; Al-Fadl: kekayaan/modal sebagai faktor produksi yang diusahakan melalui cara-cara yang halal, inilah yang disebut sebagai “modal bebas korup”; dan Al-Tayyibah: kekayaan/modal sebagai faktor produksi yang memiliki 3 indikator: Dari segi substansinya  ia tidak bercampur antara yang halal dan haram, tidak membahayakan jiwa dan akal, dan banyak manfaatnya.  Dari segi cara memperolehnya halal. Dari segi dampaknya, ia peduli pada  kelestarian lingkungan, menjamin kelangsungan keanekaragaman hayati,  swasembada pangan, bebas polusi udara dan air,  dan sanitasi lingkungan. Inilah yang disebut sebagai “modal bebas korup dan ramah lingkungan”.
Tiga hierarki modal di muka, memperkuat prinsip al-Qur'an tentang pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan yang tidak dikenal dalam prinsip keadilan manapun. Campur tangan manusia atas sumber daya sebagai faktor produksi perlu memperhitungkan secara cermat ketersediaannya secara lestari. Karena itu, modal sebagai intervensi manusia yang juga merupakan faktor produksi mesti memasukkan pertimbangan cara-cara intervensi yang benar dan memiliki dampak positif bagi lingkungan.
Ketersediaan sumber daya alam tidak ada manfaatnya bila manusia sendiri tidak produktif. Sumber daya alam akan memberikan kegunaan  dengan daya dukung aktivitas produksi. Islam mengandaikan berbagai macam aktivitas ekonomi seperti pertanian, peternakan, perdagangan, industri, dan pekerjaan dalam berbagai profesi.  Secara eksplisit al-Qur'an menyebutkan istilah kerja dengan kasb. [2] Pekerja akan produktif jika ia memiliki etos kerja yang tercermin dalam ikhtiar, [3] yakni kebebasan manusia untuk menentukan nasib dirinya sendiri. Al-Qur'an, kemudian, menegaskan bahwa manusia hidup untuk bekerja sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai pemakmur dunia. Oleh karena itu, tiada jalan yang lebih baik untuk memenuhi fungsi kekhalifahan ini melainkan berbuat ihsan, mengisi waktu dengan kerja profesional dan aktivitas produktif.[4] Profesionalisme dan produktivitas kerja manusia juga dipengaruhi oleh motivasi intrinsik. Untuk mencapai suatu kehidupan sosial-ekonomi yang berkeadilan diperlukan motivasi individu yang benar sebagai suatu mekanisme filter yang baik.
Dalam Prinsip Libertarianisme, kepentingan pribadi adalah motivasi utama bagi individu untuk memaksimalkan efisiensi sementara persaingan akan berperan sebagai pembatas kepentingan pribadi dan membantu menjaga kepentingan sosial. Libertarianisme hanya percaya bahwa keadilan dan efisiensi dapat dicapai jika dan hanya jika secara otomatis dengan mengejar kepentingan pribadi, bukan kepentingan umum. Karena dua kepentingan ini tidak selalu selaras, memungkinkan orang-orang kaya untuk menyelewengkan sumber daya yang langka guna memenuhi keinginan-keinginan mereka yang tidak penting bahkan mengorbankan pemenuhan barang-barang untuk kepentingan mereka yang kurang beruntung. Prinsip Egalitarianisme Radikal mengasumsikan  bahwa mengejar kepentingan pribadi mesti akan merugikan kepentingan sosial; jalan keluarnya diusulkan agar kepentingan pribadi dihapuskan dan dikontrol oleh negara untuk mengawal kepentingan sosial. Egalitarianisme mencegah individu mengejar kepentingan pribadi, ia mencerabut dirinya dari mekanisme agar individu bekerja secara efisien.
Prinsip al-Qur'an secara tegas mengasumsikan bahwa kepentingan pribadi tidak selalu merupakan motivasi yang buruk. Kepentingan pribadi akan berbahaya bagi masyarakat jika melampaui batas-batas kemanusiaan dan tidak diarahkan untuk menciptakan suatu masyarakat yang menjadikan persaudaraan dan keadilan sosio-ekonomi sebagai tujuan  utamanya. Ada mekanisme yang efektif di sini dan perlu diciptakan untuk mendorong individu agar bekerja demi kepentingan masyarakat, sembari mengakui bahwa kepentingan pribadi adalah suatu keniscayaan. Keseimbangan antara dua kepentingan ini digariskan oleh al-Qur'an melalui  prinsip tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa (ta`awun `ala al-birr wa al-taqwa).[5]
Sebagai akibat perbedaan etos kerja, bakat bawaan dan ketrampilan yang diajarkan, “perbedaan”  pada prinsipnya merupakan keniscayaan dan hakikat dari kehidupan alamiah yang tak bisa ditolak. Perbedaan merupakan pijakan nyata untuk menciptakan keseimbangan ekonomi. Kaya dan miskin, majikan dan buruh, pemilik dan penggarap tanah, atasan dan bawahan, adalah dua status dan fungsi dalam relasi ekonomi “kemitraan”. Yakni  suatu relasi kerjasama dan partisipasi, saling memanfaatkan untuk keuntungan bersama,[6] bukan hubungan atas-bawah yang berbingkai eksploitasi dan opresif.
Hubungan antara tenaga kerja atau buruh dan modal  selalu mewarnai kegiatan ekonomi. Hubungan keduanya sering menimbulkan konflik dan ini sudah lama terjadi dalam dunia perekonomian. Konflik semacam ini menghasilkan dampak buruk yang rumit. Hingga kini konflik industri belum pernah diatasi secara substansial oleh Prinsip Libertarian. Sementara itu, Prinsip Egalitarianisme Radikal terlalu mengedepankan protes dalam hubungan antara tenaga kerja dan modal. Karl Marx mengembangkan teori nilai dan surplus nilai. Menurut teori nilai, nilai komoditas apa pun merupakan hasil kaum pekerja dan karenanya produk-produknya harus dibagi secara sosial.  Modal adalah sekumpulan jasa tenaga kerja pada masa lalu dan menjadi hak pekerja.[7] Kapitalis menjual komoditas di pasar dengan harga yang sama dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam produksi. Pada saat yang sama,  pekerja tetap hidup subsistens. Akibatnya, surplus nilai hanya dinikmati kaum Kapitalis. Ini tentu saja melahirkan eksploitasi tenaga kerja oleh modal.[8]
Persoalan ini bersumber dari kenyataan bahwa kepemilikan dan penguasaan modal hanya menjadi hak bagi kapitalis. Sementara tenaga kerja tidak berpatisipasi dalam proses penguasaan faktor-faktor produksi. Tenaga kerja sebagai bagian dari faktor produksi tidak dihitung sebagai penyertaan modal oleh kaum Kapitalis. Karenanya eksploitasi tidak dapat terelakkan.
Al-Qur'an mencoba memberikan solusi atas konflik industri berbasis relasi tenaga kerja dan modal melalui prinsip kemitraan  yang termanifestasi dalam dua bentuk kerjasama, yakni musharakah  dan mudarabah. Dua bentuk kerjasama ini pada dasarnya merupakan cerminan dan manifestasi dari prinsip keadilan (`adl), altruisme (ihsan) dan meritokrasi (nasib). [9]
Keadilan juga harus menjadi kerangka proses produksi. Oleh karena kebutuhan harus terus tersedia sepanjang masa, proses produksi perlu mempertimbangkan faktor-faktor non-ekonomi, utamanya kelestarian sumber daya alam yang dapat menjamin kesinambungan spesies manusia dan non-manusia. Ekologi, dengan demikian, perlu berada di dalam kalkulasi  aktivitas produksi, dan aktivitas ekonomi pada umumnya. Rasionalitas ini menyadarkan bahwa efisiensi dalam aktivitas produksi adalah terbatas dan bergantung kepada kondisi-kondisi  yang berada di luar ekonomi itu sendiri.
Karena itu, al-Qur'an menegaskan relasi yang seimbang (tawazun) antara manusia dan alam. Alam bukanlah proyek promothean (seperti prinsip Libertarian), yang  menjadi "objek" bagi manusia; [10] Bumi ini diciptakan menjadi hak bagi semua komunitas makhluk yang ada di dalamnya.[11] Mempertimbangkan sumber daya alam dan lingkungan serta hak-hak ekologis dari spesies di luar manusia,  proses produksi yang melibatkan teknologi perlu memperhatikan kelestarian dan mempertahankan keseimbangan ekologis yang dibutuhkan untuk kehidupan dan memihak kepada perkembangan dan otonomi dari individu-individu dan komunitas-komunitas yang bersifat ramah lingkungan. Al-Qur'an menyebutnya dengan ungkapan "bersyukur", agar negeri yang damai dan sejahtera, baldah tayyibah, [12] dapat menjadi kenyataan.

Tabel 3
Perbandingan Teori Produksi dan Implikasinya
Teori
Prinsip
Implikasi
Berbasis Balasan
·         setiap orang harus diberi balasan/upah berdasarkan: kontribusi aktual dan usahanya
Meritokrasi murni minus ihsan
Egalitarianisme Radikal
·         kepentingan sosial sebagai motif utama;
·         setiap orang harus memiliki tingkat yang sama dalam kebutuhan barang dan jasa
Sama rata sama rasa mengabaikan sunnatullah tentang perbedaan
Libertarianisme
·         sumber daya alam itu tidak terbatas;
·         kepentingan pribadi sebagai motif utama dalam berusaha
·         Sumber daya alam tidak penting sebagai faktor pembangunan dan pendapatan nasional;
·         eksploitasi tanpa batas merusak sumber daya alam dan lingkungan
Prinsip Perbedaan
·         kekayaan/pendapatan yang lebih banyak untuk mereka yang lebih produktif
Meritokrasi murni minus ihsan
Rawlsianisme
·         sumber daya alam itu barang langka;
·         ketidaksamaan untuk saling menguntungkan secara fair
(inkonsisten) sumber daya alam bukan  faktor pembangunan dan pendapatan nasional
Etika al-Qur'an
·         sumber daya alam  cukup  untuk memenuhi kebutuhan,  bukan  keinginan tanpa batas;
·         keseimbangan kepentingan pribadi dan sosial;
·         ikhtiar menentukan nasib individu;
·         Individu menerima apa yang menjadi haknya  berdasarkan usaha, tanpa sepenuhnya memandang kontribusi aktualnya;
·         Perbedaan untuk saling mengambil manfaat, kompetisi, kerjasama, dan ihsan;

·         sumber daya alam penting dalam produksi, penentu kelanjutan pembangunan; satu variable dalam pendapatan nasional; 
·         usaha adalah kewajiban individu dan hasilnya merupakan hak;
·         ketidaksamaan adalah untuk prestasi dan kebajikan bersama. 




[1] QS. Ibrahim 14: 32-33; al-Nahl 16: 10-11, 66-67;  al-Hadid 57: 25
[2] QS. al-Nisa’ 4:32.
[3] QS. al-Ra`d 13:11.
[4] QS. al-`Asr 103:1-3.
[5] QS. al-Ma'idah 5:3.
[6] al-Zukhruf 43:32.
[7] Lihat Karl Marx dan Friedriech Engel, Capital: Manifesto of the Communist Party (Chicago: Encyclopaedia of Britannica Inc., 1952), hlm. 85-95.
[8] M.A. Mannan, Islamic Economics: Theory and Practice (Delhi: Idarah-I Adabiyt-I Delli, c1980), hlm. 129-131.
[9] al-Nahl 16:90, al-Nisa' 4:32.
[10] Departemen Agama, al-Qur'an dan Terjemahnya…al-An`am 6:38, hlm. 192.
[11] Ibid., al-Rahman 55:10, hlm. 885.
[12] QS. Saba' 34:15.