.

CONTOH MAKALAH : Teori-teori Keadilan Ekonomi Kontemporer dan Prinsip-prinsip Alternatif Ekonomi (Prinsip-prinsip Keadilan dalam Peran Pasar dan Negara)

sebelumnya | CONTOH MAKALAH : Teori-teori Keadilan Ekonomi Kontemporer dan Prinsip-prinsip Alternatif Ekonomi (Prinsip-prinsip Keadilan dalam Distribusi dan Redistribusi)



d.      Prinsip-prinsip Keadilan dalam Peran Pasar dan Negara
Persoalan penting tentang peran negara tidak dapat dilepaskan dalam perbincangan ekonomi kontemporer. Masalah ini terkait dengan bagaimana negara mengambil posisi dalam menjamin, memelihara dan mengatur berbagai kepemilikan. Ini  merupakan salah satu isu yang menentukan dalam berbagai sistem ekonomi kontemporer dan menjadi  unsur pembeda antara satu sistem dengan sistem lainnya. Kapitalisme yang berbasis Prinsip Libertarian cenderung mementingkan hak-hak dan kepemilikan individu, sementara sistem Sosialisme/Komunisme mendasarkan diri pada Prinsip Egalitarianisme Radikal dengan kepemilikan kolektif dan mengekang kebebasan individu. Kini, hampir dapat dikatakan bahwa  sistem ekonomi Neoliberal yang hidup  mempersempit wilayah otoritas negara  atas individu. Tujuannya adalah untuk mencapai  kesejahteraan ekonomi dengan memberi kebebasan penuh kepada individu.  Intervensi  dan meningkatnya otoritas negara  dikhawatirkan dapat  menekan kebebasan individu.
Kebutuhan akan  peran negara atau otoritas pusat  tak terelakkan karena kesejahteraan umat manusia  tidak mungkin kecuali  berada dalam sebuah sistem sosial dan dengan kerjasama. aktivitas ekonomi perlu dijamin melalui suatu sistem pemerintahan  yang mengemban batasan-batasan moral agar diberlakukan, dan ia bertanggung jawab  atas semua peran yang diamanahkan tersebut.  Peran negara ini tidak lain dalam rangka untuk menciptakan tatanan ekonomi yang berkeadilan. [1]
Dari sudut pandang legitimasi, prinsip al-Qur'an secara tegas mengundang peran negara dalam menata dan menegakkan keadilan sosial-ekonomi. Prinsip ini bersebrangan dengan Prinsip Libertarian Nozick yang enggan memberi legitimasi kepada campur tangan negara dalam bidang ekonomi kecuali dengan porsi yang sangat kecil. Teori entitlement yang dikemukakan oleh Nozick dalam rangka mempertahankan the minimal state. The minimal state dalam sistem Neoliberalisme dilucuti sedemikian rupa melalui rejim privatisasi, deregulasi, dan liberalisasi. Sementara itu, Prinsip Rawls yang banyak diadopsi untuk mempertahankan welfare state kiranya bermain pada posisi tengah antara Kapitalisme dan Sosialisme, meskipun Rawls sendiri tidak pernah secara eksplisit mengundang intervensi negara.
Tiga peran penting negara dalam melakukan intervensi aktivitas ekonomi secara relatif terbatas, yakni menyangkut negara sebagai pemilik dan produsen, redistributor kekayaan dan pendapatan, serta regulator kehidupan perekonomian.
Peran pertama mengandaikan bahwa semua yang berkaitan dengan kebutuhan hidup semua penduduk dan warga negara harus berada di bawah kendali negara baik kepemilikan maupun pengelolaan produksinya atas nama mandat kepemilikan publik. Demikian pula perusahaan-perusahaan yang mengelola produksi sumber daya alam dan lingkungan milik bersama itu harus dikuasai oleh negara demi kesejahteraan (al-falah}) sebesar-besarnya bagi semua penduduk. Prinsip ini berbeda dengan apa yang diyakini oleh Prinsip Libertarian dan Liberalisme Klasik. Libertarianisme dan Liberalisme Klasik bersandar pada kepentingan diri (self-interest). Karenanya dua prinsip ini menghendaki privatisasi terhadap seluruh sumber daya tanpa kecuali atas nama efisiensi dan distribusi yang adil.  Peran pemerintah yang ekstensif dalam kepemilikan dapat berarti pelanggaran atas hak-hak dan kepemilikan individu.
Peran kedua memastikan agar  dalam proses  distribusi tidak satu pun dari faktor-faktor produksi ditekan pembagiannya dan mengeksploitasi faktor lainnya. Sumber daya termasuk tanah, pekerja dan modal sama-sama berharga. Karenanya pemilik tanah, pekerja dan pemilik modal harus berbagi bersama dalam hasil-hasil produksi.  Di samping itu, al-Qur’an juga secara tegas menghendaki agar sebagian dari hasil produksi itu diberikan kepada  mereka yang tidak dapat memberikan kontribusi dalam produksi  karena alasan-alasan seperti cacat sosial, fisik dan ekonomi. Ini sekali lagi menguatkan prinsip al-Qur'an bahwa seseorang dapat memperoleh balasan tanpa sepenuhnya memandang kontribusi aktualnya.
Peran ketiga berbentuk regulasi, baik regulasi terhadap perilaku konsumsi warga negara maupun regulasi pasar.  Peran ini dalam satu sisi merupakan antitesis terhadap Prinsip Libertarian, yang karena alasan hak-hak absolut atas pembagian dunia yang tidak proporsional, maka kepemilikan pribadi sangat layak dan pasar bebas dalam kapital dan pekerjaan secara moral dikehendaki. Pasar bebas adalah mekanisme bagi alokasi dan distribusi yang adil. Untuk itu, campur tangan negara sebisa mungkin dilucuti. Pada praktiknya, Prinsip Libertarian  ini diterapkan oleh Neoliberalisme yang mencoba menghapuskan subsidi umum bagi rakyat banyak dengan dalih pemborosan, sementara pada saat yang sama korporasi multinasional (MNCs) dan transnasional (TNCs) meminta fasilitas tax holidays. Karena itu, Neoliberalisme mesti menuntut proses deregulasi yang menghalangi terjadinya pasar bebas yang menguntungkan secara ekonomi bagi sekelompok kecil konglomerat.  Suatu paradoks yang bertentangan dengan rasa keadilan (al-`adl) sekaligus mengancam kesejahteraan umum (al-falah}). Di sisi lain, prinsip al-Qur'an menawarkan suatu alternatif bagi etisasi pasar untuk menghindarkan dari praktek-praktek spekulatif dan judi (gharar).

Tabel 6
Perbandingan Teori Peran Negara dan Implikasinya
Teori
Prinsip
Implikasi
Libertarianisme
Pasar bebas dalam kapital dan pekerjaan secara moral dikehendaki
Minimal State; negara dilucuti kekuasaannya melalui deregulasi dan privatisasi dan liberalisasi
Egalitarianisme Radikal
Campur tangan negara bersifat absolut
Negara totalitarian
Etika al-Qur’an
Intervensi negara adalah keniscayaan bagi penciptaan pasar etis
Peran negara sebagai pemilik dan produsen, regulator, redistributor adalah komplementer bagi pasar etis

Peran dan campur tangan negara dalam kehidupan dan tatanan ekonomi  penduduknya, dengan demikian, tentu saja  diakui. Al-Qur’an mendukung kebebasan dan tidak menghendaki batasan-batasan yang tidak diperlukan. Oleh karena itu, peran negara dalam kaitan ini harus bersifat komplementer atas peran pasar untuk menjamin alokasi dan distribusi sumber daya yang adil melalui persaingan sempurna dan etis. Karena itu batasan peran negara yang melengkapi itu adalah untuk menjaga rasa keadilan (al-`adl)  dan kesejahteraan umum utamanya (al-falah}).

Tujuan dan Implikasi
Tujuan penerapan prinsip-prinsip keadilan tersebut dalam aktivitas ekonomi adalah untuk mencapai kesejahteraan baik pada tingkat individu  maupun kolektif, yang indikatornya meliputi survival dan sustainable, kaya dan bebas dari kemiskinan; memelihara harga diri (tidak mengemis) dan kemuliaan (bebas dari jeratan hutang).
Upaya menjaga "rasa keadilan" (sense of justice) dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan  dalam rangka menuju  kesejahteraan  (sense of happiness) melahirkan sejumlah implikasi dalam proses pelembagaannya melalui: (1) penubuhan nilai-nilai keadilan  sebagai motif bertindak (motive of action) dalam aktivitas ekonomi; (2) perwujudan kebaikan dan kewajiban-kewajiban agama (religious obligations and virtues) dalam aktivitas ekonomi;   (3) penegakkan suatu sistem manajemen sosial-ekonomi (socio-economic management) yang berkeadilan, manusiawi, dan ramah lingkungan; dan (4) implementasi peran pemerintah (role of state) dalam menjalankan sistem politik dan kebijakan yang adil dan menyejahterakan untuk semua.

Penutup
Problem ketidakadilan dan kegagalan sistem-sistem ekonomi dan teori-teori keadilan kontemporer menjawabnya, mendorong upaya pemikiran terhadap teori dan praktik ekonomi berkeadilan tetap relevan dalam mana ketidakpastian, kelangkaan, dan ketidakberdayaan sebagian penduduk bumi terus mengalami peningkatan di tengah-tengah sekelompok kecil orang yang bergelimang kekayaan dan limpahan materi. Keadilan sebagai dasar pijak aktivitas dan kebijakan ekonomi semakin memperoleh tempat dalam diskusi-diskusi tentang sistem ekonomi kontemporer. Tak terkecuali Islam – sebagai agama sekaligus pandangan dunia dan way of life – berupaya urun rembug memberikan kontribusi tentang apa, bagaimana, dan ke mana keadilan akan diarahkan dalam aktivitas perekonomian.
Merespon tantangan ketidakadilan dan peluang untuk menawarkan nilai-nilai keadilan yang orisinal dalam ruang dialektis di mana berbagai sistem ekonomi saling berkompetisi, berhimpit, dan berebut pengaruh, bahasan-bahasan terdahulu telah memberikan alternatif jawaban atas problem ketidakadilan, implementasi, dan dimensi teleologisnya dalam hubungannya dengan lima persoalan utama yang menyangkut aktivitas kepemilikan, produksi, konsumsi, distribusi, dan peran negara.
Pembahasan secara rinci pada bab-bab terdahulu telah menggambarkan suatu jawaban konseptual al-Qur'an  terhadap problem ketidakadilan, yang darinya dapat ditarik beberapa prinsip keadilan ekonomi sebagai berikut: 
1.      Pada hakikatnya sumber daya adalah hak mutlak Allah, manusia adalah pemilik terbatas berdasarkan amanah;
2.      Sumber daya dimiliki manusia secara kemitraan, bukan hak eksklusif,  spesies lain memiliki hak serupa atasnya;
3.      Ihktiar, manusia bebas menentukan pilihan atas nasibnya sendiri;
4.      Individu menerima apa yang menjadi haknya  berdasarkan usaha, tanpa sepenuhnya memandang kontribusi aktualnya;
5.      Perbedaan adalah keniscayaan untuk saling mengambil manfaat, berkompetisi, bekerjasama, dan berbuat ihsan;
6.      Konsumsi pada asalnya adalah boleh kecuali melampaui batas maksimal (berlebih-lebihan, boros, bermewah-mewahan) atau minimal (kikir);
7.      Efisiensi dan prioritas  konsumsi berdasarkan hierarki kebutuhan dan menjaga kelestarian lingkungan alam dan kemanusiaan;
8.      Distribusi sumber daya alam dan lingkungan berada dalam kerangka partisipasi;
9.      Redistribusi kekayaan dan pendapatan merupakan tanggung jawab bersama  untuk memastikan jaminan sosial, peningkatan kapasitas dan otoritas  bagi mereka yang kurang beruntung.
10.  Peran negara adalah keniscayaan yang bersifat komplementer bagi pasar yang etis guna menjamin rasa keadilan dan capaian kesejahteraan umum.
Sudah saatnya sistem dan aktivitas perekonomian untuk mempertimbangkan faktor kelestarian  sumber daya alam/lingkungan dan kemanusiaan sebagai variabel penting dalam pembangunan berkelanjutan. Lebih dari itu, variabel ini juga perlu diadopsi untuk melengkapi maqasid al-shari`ah yang limahifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-`aql, hifz al-nasl, dan hifz al-mal – dengan maksud keenam, yaitu hifz al-bid'ah, proteksi dan konservasi lingkungan.  
Konsep keadilan ekonomi dalam al-Qur’an, prinsip-prinsip  keadilan yang diturunkannya, dan tujuan penerapannya,  sebagaimana dijelaskan  di atas, menetapkan prinsip-prinsip moral untuk ditubuhkan dan diinternalisasikan dalam institusi-institusi ekonomi. Institusi-institusi ini menentukan bagaimana setiap orang berjuang untuk hidup, memasuki kontrak dan transaksi, pertukaran barang dan jasa dengan pihak lain, dan memproduksi fondasi material secara independen atas kelangsungan ekonominya. Melalui prinsip-prinsip ini pula keadilan ekonomi tidak semata membebaskan setiap orang untuk terlibat secara kreatif dalam kerja berorientasi ekonomi, namun juga melampauinya, yakni menjadi jiwa dan spirit bagi mereka.
Dalam kaitan penubuhan prinsip-prinsip keadilan ini ke dalam institusi-institusi ekonomi, penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu antara lain: pertama, karena pendekatannya qawliyyah, prinsip-prinsip yang dideduksi secara tematik itu bersifat normatif, maka diperlukan penelitian lebih lanjut dengan mempergunakan pendekatan kawniyyah untuk memastikan secara empirik apakah prinsip-prinsip keadilan normatif itu memperoleh verifikasi atau falsifikasi   dari praktek dan kenyataan lapangan; dan kedua, karena sifat normatifnya,  prinsip-prinsip keadilan itu membutuhkan kajian lanjutan yang tak kurang seriusnya dengan  fokus pada interpretasi pragmatis untuk kebutuhan operasionalisasinya pada tingkat praksis.
Sistem keadilan ekonomi melibatkan individu dan tatanan sosial. Karena itu, sistem keadilan ekonomi membutuhkan interrelasi secara timbal balik dengan sistem keadilan sosial, yang dalam khazanah pemikiran keislaman telah banyak dibahas secara luas. Di sisi lain kajian ini membawa kepada pentingnya dukungan sensitivitas keadilan ekologis. Keadilan ekologis menjadi signifikan karena berkaitan erat dengan kegiatan produksi dan konsumsi atas berbagai sumber daya yang dapat diperbarui (renewable resources) maupun yang habis pakai atau tidak dapat diperbarui (unrenewable resources), serta berbagai dampak langsung dan tidak langsungnya atas keberlangsungan hidup semua makhluk bumi. Keadilan ekologis ini berakar pada sustainability di mana masa depan kehidupan yang berkeadaban bergantung. Menimbang urgennya usaha-usaha investasi hijau  (green investment) dan pelestarian lingkungan hidup, perlu kiranya ada suatu penelitian yang secara khusus mendalami persoalan-persoalan keadilan ekologis.



[1] QS. al-Hadid 57:25.