.

CONTOH MAKALAH : Teori-teori Keadilan Ekonomi Kontemporer dan Prinsip-prinsip Alternatif Ekonomi (Prinsip-prinsip Keadilan dalam Distribusi dan Redistribusi)

sebelumnya | CONTOH MAKALAH : Teori-teori Keadilan Ekonomi Kontemporer dan Prinsip-prinsip Alternatif Ekonomi (Prinsip-prinsip Keadilan dalam Konsumsi)
 

d.      Prinsip-prinsip Keadilan dalam Distribusi dan Redistribusi
Persoalan distribusi berhubungan erat dengan pertanyaan: untuk siapa kita melakukan kegiatan produksi? Bagaimana  produksi nasional akan didistribusikan di antara faktor-faktor produksi yang berbeda-beda? Bagaimana mengatasi problem ketidaksamaan sebagai akibat dari distribusi? Ini merupakan tiga pertanyaan utama yang dihadapi oleh setiap masyarakat dengan sistem ekonomi apa pun yang menjadi anutannya.
Distribusi sebagaimana dirujuk oleh istilah dulah[1] dalam al-Qur’an merupakan landasan pentingnya peradaran harta, kekayaan dan pendapatan agar tidak terkonsentrasi di tangan orang-orang tertentu yang sudah kaya atau berkecukupan secara ekonomi.[2] Di samping pernyataan langsung tentang perlunya pendapatan dan kekayaan didistribusikan sehingga tidak terjadi konsentrasi, al-Qur’an juga menyebutkan tiga macam tindakan yang mencegah terjadinya proses distribusi yang adil, yakni larangan menimbun harta (al-iktinaz),[3] bermegah-megahan yang melalaikan (al-takathur), [4] dan celaan atas penumpukan harta dan terlalu “perhitungan” (jama`a mal wa `addadah). [5]
Untuk menjalankan proses distribusi dibutuhkan basis legitimasi. Yang dimaksud basis adalah kriteria  atau prinsip apa pun yang menentukan dan berlaku bagi siapa saja yang memiliki hubungan nyata dengan kekayaan dan pendapatan.  Kriteria distribusi yang memungkinkan cukup banyak dan inilah yang  menyebabkan perbedaan natural atau perbedaan perolehan antara individu-individu. Kriteria itu meliputi: pertukaran, [6] kebutuhan, [7] kekuasaan, [8] dan sistem sosial atau nilai etis.
Sintesis dari kriteria pertukaran dan kebutuhan di muka berbeda dengan Prinsip Berbasis Balasan yang memandang kriteria "usaha" dan "kontribusi aktual" sebagai basis distribusi. Kriteria usaha diterima oleh al-Qur'an karena "setiap orang tidak akan menerima kecuali apa yang ia usahakan". Namun, kriteria kontribusi aktual tidak sepenuhnya diterima karena beberapa alasan: bahwa dalam harta dan kekayaan seseorang ada hak bagi mereka yang kurang beruntung; mereka yang memiliki tanggung jawab memberi nafkah kepada keluarga dengan sendirinya memperoleh tunjangan lebih daripada mereka yang bujangan; dan dengan ketulusan dan kesukarelaan seseorang diperbolehkan berkorban untuk orang lain sehingga bagiannya ia distribusikan kepada mereka yang membutuhkan.
Skema distribusi perlu didefinisikan melalui sejumlah ukuran dan kebijakan distribusi yang dipandu oleh aturan-aturan syariah dengan seluruh implikasi ekonominya. Skema distribusi itu sendiri meliputi dua macam: Pertama, distribusi pra produksi atas sumber daya atau kekayaan alam, antara lain: 1) kemitraan untuk mengatasi kesenjangan antarindividu yang diakibatkan oleh perbedaan kuantitas aset produktif [9] baik berupa kepentingan publik dan beberapa jenis sumber daya alam;    2) larangan membatasi akses ekonomi[10] karena bertentangan dengan prinsip kemitraan atas manfaat kekayaan alam dari tanah yang tidak bertuan; 3) merampas tanah yang tidak produktif[11] untuk tujuan produktif melalui mekanisme iqta`[12];         4)  regulasi barang tambang untuk kesejahteraan publik[13]; 5) efisiensi sumber daya air dan sumber daya alam terbarukan.
Kedua, regulasi distribusi output produksi (kekayaan dan pendapatan) antara lain: 1) berbagi surplus pemanfaatan modal produksi[14];  2) warisan untuk pemerataan kekayaan[15]; 3) zakat sebagai wujud solidaritas sosial[16]; 4) wakaf sebagai filantropi sosial[17]; 5) hadiah tanpa pamrih[18]; 6) al-fay’,[19] al-ghanimah[20] dan rikaz[21] untuk kesejahteraan bersama.
Memberikan surplus pemanfaatan modal berupa aset-aset tetap memperkuat penolakan al-Qur'an terhadap Prinsip Berbasis Balasan yang mengharuskan adanya kompensasi terhadap apa pun dalam aktivitas produksi, termasuk di dalamnya surplus modal harus diganti dengan biaya bagi mereka yang ingin mempergunakannya. Sistem warisan kekayaan memberikan argumen atas penolakan al-Qur'an terhadap pernyataan Prinsip Berbasis Balasan bahwa setiap orang harus menerima balasan sesuai dengan kontribusi aktualnya. Warisan mendistribusikan dan mentransfer kekayaan dari orang meninggal kepada anggota keluarganya yang berhak tanpa memandang apakah anggota keluarga itu memberi kontribusi atau tidak atas kekayaan orang meninggal. Distribusi zakat merupakan bantahan atas Prinsip Libertarian Nozick yang menyatakan bahwa pajak apa pun atas pendapatan dan kekayaan (dan pungutan semisalnya termasuk zakat) oleh negara merupakan pelanggaran atas hak-hak kepemilikan eksklusif (self-interest) karena membiarkan orang untuk memiliki sebagian hak orang lain; pajak dapat dikatakan sama dengan kerja paksa; tidak adil seseorang bekerja untuk kepentingan orang lain. Di sisi lain,  tampak jelas bahwa praktek zakat merupakan bantahan atas Prinsip Berbasis Balasan tentang "kontribusi aktual". Pengeluaran zakat dari  kepemilikan pribadi adalah sah dan penerima zakat juga sah memperoleh sekaligus memiliki bagian itu tanpa memandang kontibusi aktualnya. Berbeda dengan Prinsip Berbasis Kesejahteraan atau Utilitarianisme yang berupaya memaksimalkan kesejahteraan  masyarakat dengan mengorbankan sekelompok kecil lainnya,  institusi wakaf bekerja dengan logika kepentingan publik (al-maslahah al-`ammah). Artinya, demi kepentingan publik, individu diperkenankan mewakafkan harta/kekayaannya dengan pengorbanan tulus. Dengan kata lain, individu berkorban demi kesejahteraan masyarakat, bukan sebaliknya atas nama kesejahteraan masyarakat kepentingan individu atau kelompok kecil dikorbankan.
Sedangkan skema distribusi pendukung meliputi: larangan atas riba sebagai eksploitasi terhadap mereka yang lemah[22]; larangan atas penimbunan harta; dan larangan atas monopoli.
 Meski tiga skema distribusi di atas  sudah dijalankan, masih ada kemungkinan kemiskinan dan ketertindasan. Problem ini juga menjadi perhatian beberapa prinsip keadilan kontemporer seperti Prinsip Perbedaan dan Prinsip  Rawls. Prinsip Libertarian Nozick sebenarnya juga menyediakan bagaimana meralat (rectification) ketidakadilan masa lalu, namun ia tidak membuat upaya sistematis dari prinsip ralat tersebut, bahkan pada akhirnya ia menyerahkan tugas ralat ketidakadilan ini kepada Prinsip Perbedaan.
Secara jelas al-Qur’an menunjukkan keberpihakan terhadap orang-orang miskin dan tertindas. Populasi kaum mustad`afin baru yang merupakan produk dari kecenderungan politik dan ekonomi struktural selama tiga dekade terakhir, akan terus tumbuh dan meningkat lebih-lebih setelah periode krisis ekonomi yang meluas. Keadaan semacam ini membuat populasi mereka akan menjadi subkultur yang menyebar mulai dari krisis perumahan dan pekerjaan, penyusutan besar dalam belanja sosial, perubahan-perubahan pada level makro ekonomi, strategi pembangunan kembali potensi lokal, dan sejumlah sebab-sebab lain.
Oleh karena itu, problem kemiskinan dan ketertindasan saat ini lebih mencerminkan kemiskinan, pemiskinan dan penindasan “struktural”. Maka, diperlukan proses redistribusi secara sistemik untuk dapat mengangkat derajat mereka yang kurang beruntung dari ketidakberdayaan, ketidakpastian dan kelangkaan. Merujuk kepada  al-Qur’an surat al-Anfal 8: 26, upaya-upaya keberpihakan terhadap eksistensi mereka dapat meliputi dua hal – layanan sosial-karitatif dan pemberdayaan sosial. Yang pertama bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka agar tetap survival; yang kedua bermaksud untuk mengangkat “kapasitas” dan “otoritas” mustad`afin agar sustainable.
 “Peningkatan kapasitas” berupa membuka akses atau peluang bagi mereka untuk   memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan  dan ketrampilan (life skill) sehingga tidak lagi menjadi orang yang lemah fisik maupun mental. Pendidikan yang murah, peningkatan ketrampilan dan akses pelayanan kesehatan yang mudah mendorong terjadinya peningkatan kualitas hidup, potensi mereka dapat dikembangkan dan ketrampilan hidupnya (life skills) meningkat signifikan. Dengan cara ini, kaum mustad`afin memiliki posisi tawar yang lebih baik dan diharapkan dapat meningkatkan derajat kelayakan hidup secara memadai. Akses lain yang dibutuhkan kaum mustad`afin adalah kemudahan memperoleh sumber daya air bersih. Air bersih sangat penting tidak semata untuk bertahan namun juga mengatrol mutu hidup mereka. Karena itu, segala tindakan ekonomi yang membatasi akses mereka kepada air bersih atau membuat mereka tidak mampu memperolehnya secara gratis, merupakan pelanggaran serius terhadap hak kepemilikan publik  terhadap air sebagaimana rezim Neoliberalisme memaksakan  proses privatisasi sumber daya air.

Tabel 5
Perbandingan Teori Distribusi dan Implikasinya
Teori
Prinsip
Implikasi
Libertarianisme
·         hak-hak kepemilikan eksklusif (self-interest)
·         hak-hak absolut atas distribusi dunia secara tidak proporsional.

·         pajak pendapatan dan kekayaan dan pungutan semisalnya oleh negara merupakan pelanggaran hak milik karena membiarkan orang untuk memiliki sebagian hak orang lain; pajak sama dengan kerja paksa;
·         Kebebasan membolehkan ketidakadilan distributif tidak ada konsep tentang tanggung jawab sosial untuk mengatasi kelangkaan, ketidakberdayaan, dan ketidakpastian mereka yang kurang beruntung
Berbasis Balasan
kompensasi terhadap apa pun dalam aktivitas ekonomi
Semua pemanfaatan modal berupa aset-aset tetap harus ditukar dengan biaya yang setimpal
Berbasis Kesejahteraan
memaksimalkan kesejahteraan  untuk sejumlah besar masyarakat
Atas nama kesejahteraan bagi masyarakat banyak, kepentingan sekelompok kecil dikorbankan
Berbasis Sumber Daya
tidak ada kewajiban atas individu maupun kolektif untuk menyubsidi mereka yang kurang beruntung.
·      Setiap orang dibuat hanya untuk bekerja dan memikirkan pendapatan bagi dirinya sendiri;
·      setiap orang tidak perlu menanggung akibat dari lingkungannya.
John Rawls
ketidaksamaan sosial-ekonomi perlu diatur sedemikian rupa sehingga ketidaksamaan itu dapat diharapkan saling menguntungkan bagi setiap orang
·         Upaya agar mereka yang kurang beruntung menjadi lebih baik dilakukan dengan cara mengurangi kesejahteraan mereka yang beruntung
·         diperlukan biaya besar untuk mencapai keadilan sosial-ekonomi
Etika al-Qur’an
·         Distribusi sumber daya alam dan lingkungan berada dalam kerangka partisipasi;
·         Redistribusi kekayaan dan pendapatan merupakan tanggung jawab bersama  untuk memastikan jaminan sosial, peningkatan kapasitas dan otoritas  bagi mereka yang kurang beruntung.
·         Menjamin pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia
·         kemitraan dalam kepemilikan kekayaan alam tertentu dapat mereduksi disparitas atau kesenjangan dalam pendapatan dan kekayaan;
·         harmoni antara  kepentingan pribadi dan kepentingan sosial, dan antara kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial
·         meningkatkan aktivitas perekonomian

 “Peningkatan otoritas” kaum mustad`afin dalam proses pengambilan keputusan. Terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan), terbukanya akses dan peluang pendidikan dan ketrampilan,  serta pelayanan kesehatan yang murah dan mudah memang penting. Bagaimanapun keberpihakan itu pada akhirnya mesti memasuki wilayah politik.  Alangkah makin mantap jika pemberdayaan sosial juga mencakup pelibatan kaum tertindas dan miskin itu sebagai bagian dari warga negara dalam posisi menentukan kebutuhan dan kepentingan mereka, memutuskan kebijakan secara bersama-sama dengan kelompok sosial lainnya. Sesudah partisipasi dapat diraih, usaha berikutnya adalah memosisikan kaum mustad`afin sebagai pengawas terhadap pelaksanaan kebijakan-kebijakan  atau keputusan penting bagi mereka. Partisipasi dalam pengambilan keputusan saja belum cukup. Melakukan kontrol (controling) atas bagaimana implementasi kebijakan itu berjalan memungkinkan mereka dapat menjaga dan memelihara kepentingan-kepentingan sosial-ekonomi mereka. Partisipasi dan kontrol membuat mereka memiliki otoritas dan kekuatan di hadapan  kelompok-kelompok sosial lainnya.
Dari sini bisa dilihat bahwa prinsip al-Qur’an berbeda dari Prinsip Rawls yang percaya bahwa atas dasar prospek yang sama, pendidikan dan ketrampilan  perlu diberikan kepada mereka yang kurang beruntung agar dapat meningkatkan kondisi mereka. Dalam perspektif al-Qur'an, tawaran Rawls hanya menekankan pada upaya "peningkatan kapasitas" dan mengabaikan dua upaya lain yang sama pentingnya. Yakni pemenuhan kebutuhan fisiologis yang bersifat mendesak dan peningkatan "otoritas" mereka yang kurang beruntung, yang meliputi partisipasi dan kontrol dalam proses (politik) pengambilan kebijakan dan implementasinya.



[1] QS. al-H}ashr 59:7.
[2] QS. al-H}ashr 59:7.
[3] Ibnu Manzur, Lisan al-`Arab, vol. 5, hlm.401-402.
[4] QS. al-Takathur 102:1.
[5] QS.  al-Humazah 104:1-2.
[6] QS. al-Baqarah 2:275.
[7] QS. Hud 11:6.
[8] QS. Hud 11:3.
[9] QS. al-Zukhruf 43:32.
[10] Abu Daud, Sunan, kitab al-kharaj wa al-Imarah wa al-fay’, hadis no. 2679.
[11] Abu Daud, Sunan, kitab al-kharaj wa al-Imarah wa al-fay’, hadis no. 2671.
[12] Abu Daud, Sunan, kitab al-kharaj wa al-Imarah wa al-fay’, hadis no. 2658.
[13] Abu Daud, Sunan, kitab al-kharaj wa al-Imarah wa al-fay’, hadis no. 2660.
[14] Muslim, S}ah}ih,  kitab al-luqat}ah, hadis no. 3258.
[15] Ibid., al-Nisa’ 4:7, lihat juga ayat 8-14.
[16] al-Tawbah 9:60.
[17] QS. Al `Imran 3:92, hlm. 91.
[18] Ibn Hajar al-Asqalani, Fath} al-Bari Sharh Sahih al-Bukhari (Beirut: Dar al-Mu`arrafah, t.th.), vol. V, hlm. 243.
[19] QS. al-Hashr 59:6; lihat juga pada ayat-ayat 7-10, yang menyebutkan bagian harta ini untuk Allah dan rasulNya,  kaum kerabat,  anak yatim, orang miskin, ibnu sabil,  orang fakir yang berhijrah dan terusir dari kampung halamannya.
[20] QS. al-Anfal 8:41.
[21] Turmudzi, Sunan, kitab al-ahkam `an Rasulillah, hadis no. 1298.
[22] QS.  Al `Imran 3:130; lihat juga al-Rum 30:39.