CONTOH MAKALAH : Teori-teori Keadilan Ekonomi Kontemporer dan Prinsip-prinsip Alternatif Ekonomi (Prinsip-prinsip Keadilan dalam Kepemilikan)

sebelumnya | CONTOH MAKALAH : Teori-teori Keadilan Ekonomi Kontemporer dan Prinsip-prinsip Alternatif Ekonomi (Keterbatasan Teori-teori Keadilan Kontemporer)



Prinsip-prinsip Alternatif: Perspektif Etik-Qur’anik
a.      Prinsip-prinsip Keadilan dalam Kepemilikan
Isu pertama dalam prinsip-prinsip keadilan  kontemporer menyangkut kepemilikan. Bersama-sama dengan asumsi-asumsi kebebasan dan kompetisi, Adam Smith sebagai penggagas Liberalisme Klasik meletakkan kepentingan diri (self-interest) sebagai basis kepemilikan. Asumsi ini oleh Libertarianisme dijadikan prinsip pertama dalam keadilan, yaitu setiap orang memiliki dirinya sendiri. Berbeda dari Liberalisme Klasik dan Libertarianisme, Prinsip Egalitarianisme Radikal mengedepankan kepemilikan bersama, dan konsekuensinya mengabaikan kepemilikan pribadi dan mengekang kebebasan individu. Dua prinsip keadilan tersebut menemukan jalan buntu dalam memecahkan tarik ulur antara kepentingan pribadi dan kepentingan kolektif atau sosial.
Kepemilikan merupakan subjek penting dalam kerangka keadilan ekonomi. Pengakuan atas hak kepemilikan adalah prasyarat untuk berhubungan dengan dan melakukan transaksi atas kekayaan. Postulat al-Qur’an tentang kepemilikan menyatakan: Allah Maha Memiliki segalanya, langit, bumi dan beserta isinya; [1] Allah adalah pemilik manfaat dan mudharat, kehidupan, kematian dan kebangkitan; [2] Allah juga yang memiliki rezeki untuk semua makhluk. [3]
Postulat di atas menegaskan "posisi awal" bahwa seluruh sumber daya adalah hak mutlak Allah. Proposisi ini merupakan antitesis dari dua prinsip keadilan Liberalisme Klasik dan Prinsip Libertarianisme. Prinsip keadilan pertama menyatakan setiap orang memiliki dirinya sendiri. Manusia adalah pemilik dirinya sendiri, karena itu ia memiliki kebebasan mutlak untuk mengupayakan dan memenuhi kepentingan-kepentingannya sendiri tanpa harus peduli pada kepentingan-kepentingan orang lain. Secara hakiki, proposisi ini mengandung problem ontologis dari perspektif al-Qur'an. Yakni, proposisi ini tidak menjawab masalah krusial tentang asal dan tujuan (sangkan-paran) dari segala ciptaan yang ada di alam semesta. Proposisi ini juga mencerminkan bias antroposentris yang menempatkan manusia sebagai pusat dari semesta raya. Karena ketidakjelasan asal, maka proposisi ini juga tidak memberikan arah yang tegas tentang dimensi teleologis dari semua ciptaan, termasuk tujuan manusia sendiri. Bias antroposentris mengarahkan prinsip keadilan Liberalisme Klasik dan Libertarianisme meletakkan manusia sebagai tujuan dalam dirinya sendiri, bukan sesuatu yang pada akhirnya kembali kepada asal ciptaan sebagai tujuan akhir.
Prinsip keadilan kedua  menyatakan dunia pada awalnya tidak dimiliki siapa pun. Proposisi ini jelas merupakan kebalikan dari postulat keadilan dalam al-Qur'an tentang kepemilikan primordial atas segala sesuatu. Dengan menyadari posisi awal dari kepemilikan  sesungguhnya atas sumber daya, bahkan manusia sendiri, al-Qur'an meletakkan kepemilikan manusia dalam proporsi temporal. Postulat ini  bermaksud agar manusia sebagai homo socius and economicus menyadari peran dan fungsinya berhadapan dengan Kuasa dan Pemilik Mutlak atas segala sesuatu.
Postulat al-Qur'an tentang kepemilikan di atas merupakan titik pijak untuk melahirkan rumus turunan yang disebut sebagai prinsip-prinsip fundamental  kepemilikan antara lain: sumber daya adalah hak Allah;[4] sumber daya adalah amanat;[5] cara memperoleh yang benar.[6] Secara umum, pernyataan-pernyataan al-Qur'an menjelaskan pengakuan dua tingkat kepemilikan, yakni kepemilikan nyata dan mutlak, dan kepemilikan terbatas dan merupakan mandat dari Pemilik Mutlak. Allah adalah pemilik sejati dan mutlak atas seluruh kekayaan.[7]

Tabel 2
Perbandingan Teori Kepemilikan dan Implikasinya
Teori
Prinsip
Implikasi
Libertarianisme
·         Pada awalnya dunia ini tidak ada yang memiliki
·         Absolutisme self-interest
·         Kepemilikan individu mutlak
·         Kepentingan diri berada di atas segalanya
·         tidak mengenal fungsi sosial kekayaan;
·         pajak dan retribusi sosial semacamnya merupakan perampasan atas kepemilikan pribadi; enggan menerima hak kepemilikan publik dan cenderung meminimalkan barang-barang publik  untuk kesejahteraan sosial
·         privatisasi atas sumber daya publik dan HaKI
Egalitarianisme Radikal
·         Kebebasan individu dibatasi
·         Absolutisme kepemilikan kolektif
·         Kepentingan kolektif sebagai panglima;
·         negara cenderung totaliter karena akumulasi kekuasaan politik dan ekonomi;
·         elite penguasa sebagai personifikasi negara 
Etika al-Qur'an
·         Kepemilikan individu terbatas
·         Kepemilikan kolektif dijamin
·         Sumber daya bukan kepemilikan eksklusif
·         Ada fungsi sosial dalam kepemilikan pribadi baik melalui sarana wajib maupun sukarela;
·         kepemilikan kolektif untuk kesejahteraan bersama;
·         sumber daya menjadi hak bersama semua spesies makhluk hidup yang perlu dijaga kelestariannya;
·         menolak privatisasi atas sumber daya milik publik dan HaKI atas kekayaan milik bersama masyarakat

Sejalan dengan postulat dan prinsip-prinsip kepemilikan, al-Quran memperkenalkan keunikan konsep tentang kepemilikan pribadi. Ini terletak pada fakta bahwa legitimasi "kepemilikan tergantung pada usaha/kerja yang melekat padanya".[8] Al-Qur'an hadir dengan mempertahankan moderasi, keseimbangan  antara dua hal, yaitu  mengakui kepemilikan pribadi dan kepemilikan untuk mengamankan distribusi kesejahteraan yang sangat luas dan menguntungkan melalui institusi-institusi  yang dibangunnya. 
Pangkal kepemilikan publik berpijak pada ayat: “Dia Allah yang telah menjadikan semua yang ada di bumi untuk kamu”.[9] Ada sumber daya alam bebas yang diciptakan Allah untuk seluruh manusia, seperti air, ruang angkasa, dan sumber daya laut. Sumber daya lain seperti mata air, hutan dan bumi, kehidupan liar, dan sumber daya bumi  seperti bahan tambang, mineral, minyak bumi fosil, adalah milik kolektivitas penduduk yang tinggal di wilayah yang mengandung sumber daya tersebut, seperti dinyatakan hadis berikut:
“Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah saw. bersabda: “Kaum Muslim itu beryarikat dalam tiga hal, yakni (kepemilikan) air, rerumputan (hutan) dan api (sumber energi), dan menjualnya adalah haram.   Abu Said berkata, yaitu air yang mengalir.”[10]



[1] Saba’ 34:22; al-Zumar 39:43; al-Baqarah 2:108; Alu `Imran 3:189; al-Ma’idah 5:17-18, 40, 120 dsb.
[2] al-Furqan 25:3; al-Ra`d 13:16;  Saba’ 34:42; al-Ma’idah 5:76;  al-A`raf 7:188, Yunus 10:49.
[3] al-`Ankabut 29:17, juga al-Nahl 16:73.
[4] al-Hadid 57:2.
[5] al-Hadid 57:7.
[6] al-Baqarah 2:215.
[7] al-Nur 24: 42; Taha 20:6; Ali `Imran 3:26; Fatir 35:13; al-Isra' 17:111; al-Furqan 25:2; al-Zumar 39:6, 44; al-Shura 42:49; al-Zukhruf 43:84; al-Jathiyah 45:27, dan lain-lain.
[8] al-Nisa’ 4:32, hlm. 122.
[9] al-Baqarah 2:29.
[10] lihat Ibn Majah, Sunan (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), jilid ii, kitab al-rahn bab al-muslimun shuraka’ fi thalath, hadis no. 2472, hlm. 826.