.

Akuntansi Zakat

Artikel Akuntansi Zakat

Selamat berkunjung kembali di blog Kumpulan Ilmu dan Seputar Informasi Terkini. Pada kesempatan kali ini kumpulan ilmu akan berbagi Artikel Akuntansi Zakat dengan judul "Akuntansi Zakat Sebuah Keharusan" yang disusun oleh sobat Setiawan Budi Utomo. Dr. (Ketua Tim Kerja Akuntansi Zakat-Ikatan Akuntan Indonesia). atau mungkin sobat ingin melihat posting sebelumnya "Makalah Akuntansi Keuangan". semoga bermanfaat.

ilustrasi bagan zakat

Contoh Artikel Akuntansi Zakat

Sejarah akuntansi syariah (baca akuntansi zakat), sebenarnya sudah lama lahir. Jika diruntut, sejak ada perintah untuk membayar zakat itu. Adanya perintah  membayar zakat itulah mendorong pemerintah untuk membuat laporan keuangan secara periodik Baitul Maal, sementara para pedagang muslim atau produsen muslim wajib menghitung hartanya (assetnya) apakah sudah sesuai dengan nishabnya (batas harta yang harus dibayarkan).

Penghitungan dengan sistem akuntan syariah itu di Indonesia belum terbiasa. Maklum, Bank Mualamat saja, sebagai Bank Syariah Islam pertama di Indonesia  baru berdiri pada awal Nopember 1991. Itu artinya akuntan syariah baru akan lahir setelah puluhan tahun bank itu berdiri. Tetapi fenomena munculnya transaksi syariah, usaha syariah di kalangan pebisnis Indonesia, kini telah mendorong lahirnya para akuntan syariah  untuk lebih mendalami masalah audit di bidang zakat dan bentuk perdagangan lainnya secara syariah Islam.

Itu sebabnya, penyusunan dan penyempurnaan  akuntansi zakat oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) merupakan sebuah keharusan. Mengapa? ”Karena ini  sebuah keniscayaan sejarah untuk pelaksanaan dan pengelolaan zakat sesuai dengan kaedah syariah Islam dan sejalan dengan adanya konsep GCG/ good governance,” ujar  Dr. Setiawan Budi Utomo, Ketua Tim Kerja Akuntansi Zakat IAI, kepada Muh. Yusuf,  wartawan Akuntan Indonesia, di Jakarta, belum lama ini. Menurut Setiawan, posisi amilin (pengelola zakat) yang diformalkan dalam bentuk LAZ maupun BAZ merupakan lembaga kepercayaan publik yang sensitif pada isu public trust  (kepercayaan publik) dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat.

Berikut petikan wawancara itu.
Apa latar belakang penyusunan Standar Akuntansi Syariah dan Zakat?
UU Zakat mewajibkan kepada Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat (BAZ) untuk diaudit secara independen atas laporan keuangannya. Sayangnya, sampai kini, di Indonesia, belum ada standar akuntansi untuk zakat yang dikeluarkan oleh standard setter akuntansi syariah, IAI. Yang ada, baru pedoman akuntansi yang dibuat secara mandiri oleh masing-masing institusi dan lembaga.

Akibatnya, banyak ditemukan kesulitan dan dispute oleh para auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam melaksanakan tugasnya di lapangan mengingat ketiadaan standar akuntasi zakat itu, disamping adanya beragam interpretasi, pedoman akuntansi yang digunakan serta beragamnya pendapat fikih (ketentuan hukum syariah) seputar pelaksanaan dan pengelolaan zakat.

Hal itu, sama persoalannya dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS), baik bank maupun non-bank serta Lembaga Bisnis Syariah (LBS). Usaha ini memerlukan standar akuntansi untuk setiap transaksinya, sebab LKS dan LBS memilki akuntabilitas dan komitmen untuk melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang pada utamanya adalah transaksinya secara syariah.

Konteksnya dengan zakat?
Zakat merupakan salah satu bentuk transaksi syariah dalam domain sosial sehingga perlu pengaturan sendiri perlakuan akuntansinya yang bersifat standar sebagaiamana dalam transaksi komersial dikenal mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, salam, istishna’, dsb.

Dengan demikian, penyusunan akuntansi zakat oleh IAI merupakan sebuah kaharusan syariah zakat sekaligus sebuah meniscayaan sejarah untuk pelaksanaan dan pengelolaan zakat yang sesuai dengan kaedah syariah. Ini juga sekaligus untuk memenuhi tuntutan dan ketentuan good governance yang meliputi transparency, responsibility, accountability, fairness, dan independency.

Posisi amilin (pengelola zakat) yang diformalkan dalam bentuk LAZ maupun BAZ merupakan lembaga kepercayaan publik yang sensitif pada isu public trust (kepercayaan publik) dalam penghimpunan dan penyaluran dana-dana zakat. Jadi, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 yaitu mengenai Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah ini untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infak, dan sedekah.

Lalu, apa saja cakupan pengaturan dalam    standar Akuntansi zakat itu?
Ruang lingkup dan cakupan pengaturan standar akuntansi zakat pada akhirnya akan diperuntukkan bagi entitas yang menerima dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah (amil); Entitas yang membayar zakat (muzakki); dan  Entitas yang menerima zakat (mustahiq).Standar ini tidak berlaku untuk entitas yang melakukan aktivitas penerimaan dan penyaluran zakat tetapi bukan sebagai kegiatan utamanya. Entitas itu  harus mengikuti ketentuan dalam PSAK 101 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Standar ini juga menegaskan, entitas yang menerima dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah yang disebut entitas pengelola zakat, infak, dan sedekah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan, baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun nonpemerintah.

Standar akuntasi ini tidak hanya mengatur transaksi zakat saja melainkan infak/sedekah, maka akan diatur juga dalam penjelasannya mengenai Zakat yaitu sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat (muzakki) untuk diserahkan kepada penerima zakat (mustahiq). Di samping itu juga dijelaskan mengenai infak/sedekah yaitu sebagian harta yang tidak wajib dikeluarkan oleh pemiliknya, yang diserahkan yang peruntukannya dapat tertentu (muqayyadah) atau tidak tertentu (mutlaqah).

Agar memenuhi syarat dan rukun zakat, diatur pula ketentuan mengenai nisab yaitu batas minimum atas kepemilikan sejumlah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dalam satu tahun. Juga penerima zakat (mustahiq) adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat. Demikian pula menangani wajib zakat (muzakki) adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.

Kini lembaga amil zakat sudah berkembang sejauh mana?
Pengelolaan zakat di Indonesia sebelum tahun 90-an memiliki beberapa ciri khas, seperti,  diberikan langsung oleh muzakki. Jika  melalui amil zakat hanya terbatas pada zakat fitrah dan zakat yang diberikan pada umumnya hanya bersifat konsumtif untuk keperluan sesaat. Jenis zakat hanya terbatas pada harta-harta yang secara eksplisit (manthuq) dikemukakan secara rinci dalam Al-Qur’an maupun hadits Nabi, yaitu emas dan perak, pertanian (terbatas pada tanaman yang menghasilkan makanan pokok), peternakan (terbatas pada sapi, kambing/domba), perdagangan (terbatas pada komoditas yang berbentuk barang), dan rikaz (harta temuan).

Kondisi itu  diakibatkan oleh beberapa hal, antara lain, belum tumbuhnya lembaga pemungut zakat,  rendahnya kepercayaan masyarakat pada amil zakat dan  profesi amil zakat masih dianggap profesi sambilan.

Sedangkan perkembangan zakat setelah tahun 90-an sampai kini terutama,  pengelolaan  zakat telah diatur melalui UU No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581/ 1999 dan Keputusan Dirjend Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Tujuan pengelolaan zakat, antara lain,  meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

UU itu juga mengatur keorganisasian  pengelola zakat yang terdiri atas dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat.

Setiap pengelola yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar tentang zakat, infaq, dan hibah, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau denda sebanyakbanyaknya   Rp. 30 juta.  Sanksi ini agar BAZ dan LAZ lebih baik dalam melakukan pengelola zakat.

Pengumpulan zakat, meski  masih  jauh dengan potensinya, bagi kalangan potensi zakat di Indonesia lebih dari Rp 7 triliun setiap tahun. Dari tahun ke tahun menunjukkan kenaikan yang cukup berarti. Bulan Ramadhan 1425 H, BAZ dan LAZ Nasional menghimpun zakat sebesar Rp 35 miliar, tahun berikiutnya sebesar Rp 47,2 miliar.

Demikian pula pendayagunaan zakat sudah didasarkan pada program-program yang disusun oleh  BAZ dan LAZ maupun oleh program sinergi seperti Perbankan Syariah Peduli Umat (PSPU) yang dikoordinasikan oleh bank Indonesia bekerjasama dengan BAZNAS dan perbankan syariah dengan memperhatikan kondisi mustahiq dan skala prioritas, seperti pemberian beasiswa dari tingkat SD sampai perguruan tinggi, pemanfaatan dana  zakat bersifat produktif, dan mendirikan rumah sakit gratis untuk kaum dhu’afa.

Sejak tahun 90-an kalangan pers banyak andil dalam pengelolaan zakat, begitu juga kalangan ormas Islam.
Bagaimana perkembangannya?
Ya. Pengelolaan zakat nasional memasuki sejarah baru pada tahun 1993, dengan berdirinya Dompet Dhuafa Republika. Lembaga ini merupakan lembaga pengelola zakat yang didirikan para jurnalis dandidukung oleh koran berbasis Islam,  kemudian menjadi organisasi pengelola zakat yang independen dan mandiri.

Dompet Dhuafa Republika dikenal oleh publik sebagai lembaga zakat yang mempelopori model pengelolaan zakat secara profesional.  Kepercayaan masyarakat  ditunjukkan dengan terus meningkatnya dana sosial yang dihimpun dalam bentuk zakat, infak/sedekah, wakaf, dana kemanusiaan dan dana kurban.

Pada periode ini kemunculan organisasi pengelola zakat yang dibentuk masyarakat semakin banyak, baik dalam lingkup organisasi keislaman, maupun perusahaan. Banyaknya organisasi pengelola zakat mendorong interaksi dan komunikasi antar pengelola zakat. Salah satu peran yang dimainkan Dompet Dhuafa Republika pada kondisi ini,  berinsiatif untuk membentuk Asosiasi organisasipengelola Zakat “Forum Zakat” (disingkat FOZ) pada 7 Juli 1997. FOZ dideklarasikan 11 lembaga, seperti Dompet Dhuafa Republika, Bank Bumi Daya, dan Pertamina  Fungsi Forum itu sebagai forum konsultatif dan kordinatif antar pengelola zakat, dan mensinergikan kekuatan antar pengelola zakat, baik yang dibentuk pemerintah, maupun masyarakat.

Seiring dengan kiprah lembaga-lembaga pengelola zakat, khususnya melalui Forum Zakat, pemerintah juga semakin menyadari, sudah saatnya dibuat instrumen regulasi zakat di Indonesia. Melalui komitmen bersama berbagai pihak di Indonesia termasuk legislatif, maka pada akhir pemerintahan Presiden BJ. Habibie disahkan UU  tentang Pengelolaan Zakat pada  23 September 1999.

Dampak dari itu, berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pengelola zakat tingkat nasional yang dinisbahkan dapat melakukan peran kordinatif di antara lembaga pengelola zakat.

Sayangnya, fungsi BAZNAS tampaknya belum berjalan secara optimal.
Fungsi kordinatif BAZNAS sesungguhnya diperlukan dan menentukan kerjasama pelaku zakat di Indonesia. Namun dalam perkembangannya peran ini masih memerlukan berbagai prasyarat pendukung sehingga bisa mencapai kondisi yang optimal.

Kepengurusan BAZNAS dilahirkan melalui Surat Keputusan Presiden, akan tetapi perannya masih terbatas. Kondisi ini masih terjadi karena masih belum jelasnya posisi dan kedudukan BAZNAS; apakah BAZNAS merupakan badan negara non-departemen setingkat kementerian negara ataukah BAZNAS  lembaga dalam naungan dan di bawah pembinaan Departemen Agama.

Juga karena BAZNAS yang diharapkan memiliki peran besar dalam pengelolaan zakat secara nasional, akan tetapi belum mendapatkan dukungan dana dari APBN yang memadai. Pada masa depan hal ini harus semakin diperjelas dan ditegaskan.

Pada Oktober 2006 sudah berdiri satu BAZ tingkat Nasional (BAZNAS), 32 BAZ tingkat provinsi dan tidak kurang dari 330 BAZ Kabupaten/Kota. Sedangkan LAZ yang sudah dikukuhkan berjumlah 18 LAZNAS.

Semakin banyaknya organisasi pengelola zakat di Indonesia menciptakan suasana pengamalan zakat yang bergairah dan semarak.

Bagaimana hubungan zakat dan pajak?
UU Pengelolaan Zakat menegaskan berlakunya pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Meskipun belum memenuhi harapan utama umat Islam, yaitu zakat sebagai pengurang pajak, akan tetapi akomodasi pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak merupakan bentuk motivasi dan pengakuan sehingga umat diharapkan lebih terdorong untuk membayarkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat formal.

Hanya saja, pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, masih menghadapi kendala, antara lain, masih banyak masyarakat muslim selaku wajib pajak belum mengetahui tentang adanya peraturan perundang-undangan ini, sebagian aparat pajak yang juga belum mengetahui bagaimanakah prosedur pelaksanaan zakat sebagai pengurang pajak dan penggunaan Bukti Setor Zakat dan pengaturan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWZ) yang belum merata.

Penelitian yang dilakukan oleh Pusat Bahasa dan Budaya UIN Jakarta tahun  2003 – 2004 yang meneliti potensi dan sosial umat Islam. Dalam riset terhadap 1500 keluarga muslim yang dipilih secara acak (probability sampling) dan 300 organisasi filantropi (LAZIS, BAZIS dan kepanitiaan masjid) yang seluruh sampelnya dipilih dengan metoda purposif (non probability sampling).

Riset mencatat, potensi dana umat dari sektor zakat, infak dan sedekah yang mungkin  dapat digali mencapai Rp19.3 triliun  per tahun. Angka ini diperoleh dari rata-rata sumbangan keluarga muslim per tahun sebesar Rp 409.267 dalam bentuk tunai (cash) dan Rp 148.200 dalam bentuk barang (in kind). Jika jumlah rata-rata sumbangan  dikalikan dengan jumlah keluarga muslim, sebesar 34,5 juta (data BPS tahun 2000), maka total dana  yang dapat dikumpulkan Rp 14,2 triliun. Sementara total sumbangan dalam bentuk barang sebesar Rp 5,1 triliun.

Kembali ke soal pembahasan aturan akuntansi zakat.
Apa yang menjadi pro kontra?
Dalam perjalanan pembahasan akuntansi zakat banyak persoalan yang menjadi fokus perdebatan di kalangan anggota tim kerja, yang  memerlukan diskusi lebih lanjut diantaranya, zakat atas perkumpulan harta (entitas), Cara perhitungan zakat untuk wajib zakat entitas (perusahaan).

Dari perspektif akuntansi, zakat yang dihitung berdasarkan dua pendekatan itu  mempunyai beberapa aspek yang harus dipertimbangkan yakni berdasarkan asset neto. Di sini akan menimbulkan kesulitandalam menghitung asset neto, dengan semakin banyaknya intangible asset yang tidak tercatat di dalam neraca. Misalnya, perusahaan yang bergerak di bidang  computer software, zakat yang dikenakan akan lebih kecil dibandingkan perusahaan tekstil, walaupun kemungkinan besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan computer software akan lebih besar daripada perusahaan tekstil dan berdasarkan keuntungan neto; dinilai lebih cocok, karena perusahaan yang menghasilkan keuntungan yang besar akan dikenakan zakat yang lebih besar, tanpa memperhatikan besaran aset neto yang dimiliki perusahaan tersebut.

itulah tadi Contoh Artikel Akuntansi Zakat. terimakasih atas kunjungannya n jangan bosan-bosan ataupun jenuh untuk berkunjung kembali di blog kumpulan ilmu dan Seputar Informasi Terkini, semoga ada guna dan manfaatnya. he he he. wassalam