Contoh Makalah Ekonomi Islam :: Sufistik Bisnis Dalam Globalisasi Ekonomi

Contoh Makalah Ekonomi Islam :: Sufistik Bisnis Dalam Globalisasi Ekonomi

Makalah Ekonomi Islam - Selamat berkunjung kembali di blog Kumpulan Ilmu dan Seputar Informasi Terkini. Melanjutkan posting bertema contoh makalah, pada kesempatan kali ini admin akan berbagi posting tentang Contoh Makalah Ekonomi Islam dengan judul "Sufistik Bisnis Dalam Globalisasi Ekonomi" yang disusun oleh sobat M. Arif Hakim el-Hakam. Atau mungkin sobat juga ingin sekedar melihat posting sebelumnya tentang "Contoh Makalah Asimetri Informasi dan Manajemen Laba". semoga bermanfaat.

contoh makalah, makalah ekonomi, ekonomi islam, bisnis islami, etika bisnis, makalah ekonomi islam, bisnis dalam islam

SUFISTIKASI BISNIS DALAM GLOBALISASI EKONOMI
Oleh : M. Arif Hakim el-Hakam
(marifhakim.wordpress.com)

ABSTRAKSI

Tulisan ini berusaha mengkaji kebutuhan dan penerapan etika dan nilai-nilai spiritual universal (baca : tasawuf) dalam dunia bisnis dan ekonomi pada masa globalisasi saat ini. Sungguh sangat menarik ketika para ekonom dan pelaku bisnis di dunia Barat yang notabenenya menganut dan menggunakan paham kapitalis dengan sistem pasar bebas-nya mulai menyuarakan pentingnya etika dalam perilaku bisnis mereka yang selama ini sudah kehilangan visi Ilahi. Sehingga mereka mulai mengkaji, meneliti, membuat jurnal dan publikasi serta mempraktekkan etika bisnis untuk mengisi kehampaan spiritual. Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin menawarkan etika bisnis Islam yang merupakan bentuk dari pelaksanaan ajaran tasawuf.

Kata Kunci : sufistikasi, tasawuf, bisnis, etika bisnis dan globalisasi ekonomi.

Pendahuluan
Sudah sejak lama bisnis menjadi sarana penting untuk mendekatkan negara-negara dan bahkan kebudayaan-kebudayaan yang berlainan. Kalau dilihat dalam perspektif sejarah, perdagangan merupakan faktor penting dalam pergulatan antar bangsa. Bertentangan dengan ekspansi politik yang terus-menerus membawakan peperangan dan penderitaan bagi negara-negara bersangkutan, maka perdagangan justru sempat menyebarkan perdamaian dan persaudaraan. Di kawasan kepulauan, pada zaman dahulu para saudagar membawa dagangannya sampai ke tempat jauh dengan berlayar. Di kawasan daratan, para saudagar seringkali menempuh jarak jauh juga untuk mengantar barang jualannya, kadang-kadang dengan mengikuti rombongan kafilah. Sejarawan besar dari Skotlandia, William Robertson (1721-1793), menegaskan bahwa “perdagangan memperlunak dan memperhalus cara pergaulan manusia”. Filosof dan ahli ilmu politik Perancis, Montesquieu (1689-1755), pada waktu yang sama lebih melihat kehalusan dalam pergaulan sebagai syarat untuk perdagangan. Entah sebagai akibat atau sebagai syarat, yang pasti adalah perdagangan mampu menjembatani jarak jauh dan menjamin komunikasi serta hubungan baik antara manusia.

Hubungan perdagangan dengan pengertian “asing” rupanya masih membekas dalam bahasa Indonesia, karena salah satu arti “dagang” adalah orang dari negeri asing. Dalam bahasa daerah juga terlihat gejala yang sama. Hubungan yang sudah mempunyai tradisi lama itu kini tampak dengan cara baru. Dengan sarana transportasi dan komunikasi yang kita miliki sekarang, perdagangan internasional bertambah penting lagi. Berulang kali kita dengar bahwa kini kita hidup dalam era globalisasi ekonomi; kegiatan ekonomi mencakup seluruh dunia, sehingga hampir semua negara tercantum dalam “pasar” sebagaimana dimengerti sekarang dan merasakan akibat pasang surutnya pasar ekonomis. Memang benar, kenyataan itu tidak bisa dipungkiri. Tapi dipandang dari sudut moral, ada konsekuensinya juga. Gejala globalisasi ekonomi ini bisa berakibat positif maupun negatif. Di satu pihak, globalisasi dapat meningkatkan rasa persaudaraan dan kesetiakawanan antara bangsa-bangsa dan dengan demikian melanjutkan tradisi perdagangan internasional sejak dulu. Di lain pihak gejala yang sama bisa berakhir dalam suasana konfrontasi dan permusuhan, karena mengakibatkan pertentangan ekonomi dan perang dagang, melihat kepentingan-kepentingan raksasa yang dipertaruhkan di situ.

Dekade 1990-an sering dikatakan sebagai zaman globalisasi (the age of globalization). Hal ini karena pada dekade ini globalisasi menjadi fenomena penting dan mewarnai corak tatanan ekonomi baru. Kegiatan ekonomi dunia tidak lagi dibatasi oleh sekat geografis, bahasa, budaya, dan ideologi politik sebuah negara. Sebaliknya, sistem ekonomi bergerak secara lebih terbuka atas dasar kesalingtergantungan antar negara. Era abad ke-21 merupakan era dunia yang sudah menjadi sebuah planet yang tidak bersekat (borderless).  Lalu lintas barang, jasa, uang, dan modal antara satu negara dengan negara lain semakin bebas.

Era globalisasi ditandai dengan semakin menyatunya negara-negara di dunia, sehingga batas-batas negara dalam artian ekonomi, keuangan, investasi sumber daya dan informasi semakin kabur. Kecenderungan yang demikian ini ditimbulkan oleh adanya dua hal. Pertama, kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Dengan adanya kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, dimungkinkan terjadinya perpindahan informasi dari satu tempat (negara) ke tempat (negara) lain dalam waktu yang relatif sangat cepat. Informasi dapat berpindah cepat melalui information super high way yang dapat merubah pola bisnis dunia. Dengan digital cash, uang dapat ditransfer dengan cepat melalui telepon dan satelit. Suatu perusahaan yang ingin menjangkau pasar luar negeri tidak harus mengalihkan seluruh usahanya di luar negeri. Penentuan desain pengendalian mutu dapat dilakukan dengan menggunakan satelit dan uang dikirim melalui electronic transfer. Dalam keadaan seperti ini maka setiap negara akan selalu berupaya mencari identitas keunggulan untuk dapat bersaing dengan melakukan berbagai macam bentuk deregulasi.

Kedua, liberalisasi perdagangan. Ide dasar liberalisasi perdagangan sudah ada sejak abad ke-17, berasal dari ekonom klasik (Adam Smith, David Richardo, John Stuart Mill dan sebagainya). Dasar pemikiran mereka adalah dengan spesialisasi (yang arah spesialisasinya pada usaha yang memiliki keunggulan) maka kesejahteraan negara (dunia) akan meningkat (trade is an engine of growth).

Namun tidak semua orang setuju dengan globalisasi ekonomi ini. November tahun 2001, saat berlangsungnya pertemuan tingkat tinggi WTO (World Trade Organization), kota Seatle di Amerika Barat hampir berubah menjadi Jakarta. Polisi anti huru-hara terlihat di setiap sudut kota, aktivis LSM anti globalisasi berdemonstrasi meneriakkan slogan, peluru karet dan gas air mata di tembakkan, kaca-kaca toko dan rumah makan hancur, para demonstran lari kocar-kacir, yang tidak mampu lari ditangkapi. Untuk dua hari, suasana kota Seatle tidak lebih baik dibandingkan keadaan di Jembatan Semanggi Jakarta pada masa pemerintahan Habibie.

Alasan para demonstran menentang globalisasi bermacam-macam, yang jelas mereka menuduh globalisasi tidak demokratis, merusak lingkungan, mengurangi pekerjaan, menimbulkan pengangguran dan menghambat kenaikan gaji. Perusahaan multinasional asing yang merupakan ujung tombak implementasi globalisasi mereka anggap perampok dan secara umum merusak ekonomi nasional.

Internasionalisasi bisnis yang semakin mencolok sekarang ini menampilkan juga aspek etis yang baru. Tidak mengherankan jika terutama tahun-tahun terakhir ini diberi perhatian khusus kepada aspek-aspek etis dalam bisnis internasional. 

Globalisasi Ekonomi

Alvin dan Heidi Toffler pernah menyatakan tentang globalisasi sebagai :
“Few words are more loosely thrown about today than term ‘global’. Ecology is said to be a ‘global’ problem. The media are said to be creating a ‘global’ village. Companies proudly announce that they are ‘globalizing’. Economists speak of ‘global’ growth or recession. And the politication, UN official, or media pundit doesn’t exist who isn’t prepared to lecturer us about the ‘global system’.”

Globalisasi ekonomi seringkali diidentikkan dengan pasar bebas atau dengan istilah lain “liberalisasi perdagangan”. Usaha-usaha ke arah perdagangan bebas dijalankan mulai tahun 1947 pada pertemuan dunia pertama di Genewa (Swiss) yang mencetuskan GATT (General Agreement of Tariffs and Trade), yakni suatu forum perundingan untuk pengurangan hambatan-hambatan perdagangan. Selama ini perundingan-perundingan (sering diistilahkan dengan “putaran” karena tempatnya berpindah-pindah) telah dilakukan berkali-kali di antaranya di Uruguay tahun 1986 yang menyetujui perdagangan bebas tidak hanya di bidang barang tetapi juga jasa. Selanjutnya forum GATT dalam forum perundingan di Marakesh (Marokko) tanggal 14 April 1994 diganti dengan WTO (World Trade Organization) yang akan berlaku nanti tahun 2020.

John Naisbitt dan Patricia Aburdene menyatakan tentang globalisasi ekonomi dalam tiga ungkapan berikut :
“The economic forces of the world are surging across national borders, resulting in more democracy, more freedom, more trade, more opportunity, and greater prosperity.”
“In global economy, economic considerations almost always transcend political considerations.”
“In the global economy, presidents, prime ministers, and parliments are less and less important.”

Sebagai contoh, keterlibatan Indonesia dalam era globalisasi ekonomi yang ditandai dengan liberalisasi perdagangan dan investasi tidak dapat dipungkiri. Untuk itu, negara-negara ASEAN (termasuk Indonesia) telah melakukan kerjasama AFTA bahkan dengan negara-negara Asia Pasifik lainnya menjalin kerja sama ekonomi (APEC). Semuanya ini merupakan langkah menuju ke arah globalisasi ekonomi 2020.

Kerja sama AFTA bahkan dipercepat pelaksanaannya dari tahun 2008 menjadi 2003. Kerja sama ekonomi ini merupakan latihan dalam menghadapi APEC dan juga nantinya globalisasi 2020. Beberapa langkah telah diambil dalam rangka AFTA ini, antara lain perluasan cakupan kerja sama misalnya sektor pertanian telah dimasukkan kerja sama segitiga pertumbuhan (SIJORI, IMTGT, dan sebagainya). Diharapkaan efisiensi dapat meningkat guna menghadapi persaingan yang lebih luas.

Kerja sama APEC dimulai dengan pembicaraan antar menteri ekonomi Asia Pasifik di Australia tahun 1989 sampai tahun 1992. Pada tahun 1993, Presiden Bill Clinton (USA) mengadakan pertemuan singkat tingkat tinggi di Blake Island (USA) dan menghasilkan suatu komitmen anggota APEC untuk mendukung Putaran Urugay (GATT) tentang perdagangan bebas. Hasil pertemuan ini adalah visi ke depan tentang perdagangan bebas. Pertemuan selanjutnya dilakukan di Bogor (Indonesia) tahun 1994 yang menghasilkan satu deklarasi yaitu tekad bersama untuk meletakkan landasan tercapainya visi tersebut di atas. Sasaran jangka panjang yang hendak dicapai adalah liberalisasi perdagangan dan investasi di kawasan Asia Pasifik. Tindak lanjut dari hasil ini kemudian dirumuskan dalam pertemuan di Osaka (Jepang) yang berupa Agenda Aksi yakni  langkah-langlah kongkrit. Prinsip-prinsip yang disetujui APEC meliputi peningkatan kerja sama ekonomi dalam bidang perdagangan dan investasi agar tercapai perdagangan yang terbuka.

Sebagai kelanjutan dari Putaran Uruguay pada tanggal 14 April 1984 diadakan pertemuan di Marakesh (Maroko) dan dibentuklah WTO (World Trade Organization) sebagai ganti General Agreement of Tariff and Trade (GATT). Prinsip-prinsip deklarasi Marakesh meliputi :
  1. Cross Boarder artinya eksportir/produsen bebas masuk ke satu negara;
  2. Consumption abroad, setiap orang atau konsumen bebas membeli barang dan jasa termasuk dari uar negeri (impor);
  3. Commercial Presence, setiap orang bebas mendirikan pabrik, kantor atau perwakilan di negara lain;
  4. Presence of Natural Person, setiap orang bebas untuk berusaha di negara lain;
  5. Most Favoured Nation, yakni tidak ada perlakuan yang berbeda terhadap negara lain;
  6. National Treatment, perlakuan produsen luar negeri sama dengan produsen dalam negeri.
Dengan prinsip-prinsip di atas, maka batas-batas negara (dalam arti ekonomi) tidak ada lagi. Barang dan jasa dapat dengan bebas keluar masuk satu negara ditunjang dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dunia seolah-olah tanpa batas. Inilah yang sering diartikan era globalisasi (era kesejagatan).

Di samping perdagangan bebas, globalisasi ekonomi juga boleh dikaitkan dengan perkembangan perusahaan-perusahaan di dunia. Perusahaan-perusahaan besar juga menuju ke arah globalisasi.

Ekses Globalisasi Ekonomi

Seperti diungkapkan sebelumnya, cerita globalisasi bermula dari krisis ekonomi di awal 1970-an. Seperti diperkirakan, Fordisme dan kebijakan Keynesian melewati masa emasnya,  berubah menjadi inflasi, penumpukan produksi, pengangguran dan menurunnnya investasi di negara-negara berkembang. Menjawab krisis yang sedang menganga tersebut, AS dan Inggris mengkampanyekan bringing the market back in. Fordisme digantikan sistem produksi Post-Fordisme yang lebih menekankan fleksibilitas, economies of scope, sistematisasi produksi dan sistem kerja self employment. Kebijakan Keynesian digantikan oleh model ekonomi non-liberal yang anti intervensi negara, pro-deregulasi dan menghendaki perdagangan bebas.

Seperti diduga, globalisasi ekonomi melahirkan disparitas. Globalisasi belum-belum sudah menciptakan kesenjangan global. Perbedaan sosial semakin menajam dan terpolarisasi ketika yang kaya bertambah kaya sedangkan yang miskin bertambah melarat. Selain itu, kadar eksploitasi juga meningkat pesat. Globalisasi ekonomi menciptakan individualisasi proses produksi ketika kontribusi buruh dihitung sendiri-sendiri berdasarkan kontrak individual. Akibatnya, kekuatan buruh untuk melawan kondisi kerja yang buruk secara kolektif menjadi berkurang, sehingga akibatnya muncul berbagai macam gerakan ketidakpuasan terhadap kebijakan globalisasi.

Gerakan-gerakan itu bisa dikategorikan menjadi tiga macam gerakan perlawanan. Yakni fundamentalisme, nasionalisme dan anti gobalisasi. Gerakan fundamentalisme mengedepankan agama sebagai solusi terbaik untuk mengembalikan kontrol sosial atas ekonomi. Nasionalisme merupakan bentuk perlawanan yang ingin meraih kembali kehidupan ekonomi melalui purifikasi bangsa. Sementara anti globalisasi adalah gerakan perlawanan terhadap kapitalisme global. Gerakan ini menganggap globalisasi ekonomi merupakan sumber kemiskinan dan kesenjangan sosial dunia kontemporer.

Globalisasi juga dihujat karena, ditinjau dari pendekatan struktur ekonomi politik ineternasional, yang terjadi sebenarnya tidaklah global. Kenyataannya yang terjadi adalah ketidakseimbangan spatial sebagaimana ditunjukkan oleh konsentrasi kegitan ekonomi di dalam triad regions (Amerika utara, Eropa Barat dan Asia Timur), sedangkan kawasan lainnya tetap saja terbelakang dan bahkan cenderung semakin termarginalisasikan dari proses penciptaan kemakmuran. Konfigurasi tripolar telah berkembang sejak 1960-an, dan secara substansial mengalami penguatan selama dekade 1980-an. Dewasa ini produksi, perdagangan dan investasi global terpusat di dalam dan di antara tiga kawasan besar tersebut, sehingga sementara kalangan menjulukinya sebagai global triad. Betapa tidak, global triad ini pada tahun 1993 menguasai tiga perempat perdagangan dunia dan memberikan kontribusi sebesar 90 % bagi arus investasi asing langsung dunia. Sudah barang tentu global triad ini pulalah yang mendominasi arus keuangan global. Oleh karena itu, ditinjau dari struktur ekonomi politik internasional, yang terjadi bukanlah globalisasi melainkan “triadisasi”.Sungguh ironis memang !

Mitos Bisnis Amoral dan Mitos Bisnis Imoral

Mitos bisnis amoral adalah mitos yang mengungkapkan suatu keyakinan bahwa bisnis adalah bisnis (business is business) dan tidak bisa dicampradukkan dengan moralitas. Mitos bisnis amoral pertama kali dikenalkan oleh seorang pakar etika bisnis, yaitu Richard T, De George. Menurutnya, antara bisnis  dan moralitas tidak ada kaitan apa-apa karena itu merupakan kekeliruan jika kegiatan bisnis dinilai dengan menggunakan tolok ukur moralitas.

Para pemikir ekonomi seperti James McKie dan Milton Friedman dan akhir-akhir ini juga pemikir manajemen terkenal Peter Drucker, sering disebut-sebut dan dikutip sebagai pendukung bisnis amoral ini. Barang kali, karena anggapan bahwa mitos ini didukung oleh uraian-uraian teoritis semacam itu, George Steiner dan John Steiner tidak menyebutnya sebagai “mitos”, melainkan sebagai “teori”, lengkapnya “theory of amorality”.

Sedangkan yang dimaksud dengan mitos bisnis imoral adalah mitos yang menganggap bahwa bisnis merupakan kegitan tak terpuji dan karenanya perlu dihindari.  Semua perilaku bisnis yang merugikan, melanggar hak asasi atau keadilan masyarakat ataupun merusak lingkungan alamiah, dianggap sebagai patut dan wajar, justru karena “kodrat” bisnis yang dianggap ”imoral” itu. Karena mitos ini, publik atau masyarakatpun menjadi kehilangan sikap kritis terhadap sepak terjang dunia bisnis.

Dalam pengamatan De George, mitos bisnis amoral dianut secara luas di kalangan bisnis Amerika Serikat, sehingga mitos ini dianggapnya mencerminkan citra dunia bisnis Amerika.  Pada awalnya mitos bisnis amoral muncul dari mekanisme pertahanan diri kalangan bisnis Amerika pada zaman robber barons atau captains of industry, tetapi pada perkembangan selanjutnya fenomena tersebut kini dapat hadir tidak hanya di Amerika saja tetapi juga di negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Untuk yang terakhir ini, khususnya di negara-negara yang masih jauh dari praktek  politik demokratis sejati, masalahnya akan semakin parah, bila dipadukan dengan --katakanlah-- mitos “politik amoral”, yakni bahwa aktivitas politik juga memiliki logika dan aturan main sendiri, yang berbeda dengan kepatutan pergaulan manusiawi belaka. Kerjasama atau kolusi antara captains of industry dengan politik Machiavellianisme akan melipatgandakan kualitas dan kuantitas dehumanisasi terhadap rakyat kecil sebagai obyek ekonomi maupun obyek politik.

Mitos bisnis amoral dan mitos bisnis imoral kedua-duanya merugikan karena merupakan dalih bagi dunia bisnis untuk lepas dari kontrol ekspektasi etis masyarakat. Dalam mitos bisnis amoral, perilaku bisnis dianggap sama sekali tidak dapat dinilai secara moral, hasilnya akan netral, dalam arti tidak dapat dikatakan positif atau negatif. Sedangkan dalam mitos bisnis imoral, perilaku bisnis dapat dinilai secara moral, namun hasilnya dan bahkan secara apriori dapat diputuskan akan selalu negatif. Dalam kenyataan, perilaku bisnis konkret tidaklah netral bila dilihat dari sudut etika. Perilaku bisnis dapat dikatakan etis atau tidak etis. Adakah bertentangan dengan kenyataan pula bila kita anggap bahwa perilaku bisnis itu secara apriori bertentangan dengan etika.

Etika Bisnis

Bisnis sebagai suatu fenomena sosial yang begitu hakiki tidak bisa dilepaskan dari aturan-aturan main yang selalu harus diterima dalam pergaulan sosial, termasuk juga aturan-aturan moral. Namun demikian, kadang-kadang kehadiran etika dalam bidang bisnis masih diragukan. Dalam masyarakat sering kali beredar anggapan bahwa bisnis tidak mempunyai hubungan dengan etika atau moralitas. Pelaku bisnis hanya menjalankan pekerjaan atau tugasnya sebagaimana matahari yang hanya berfungsi memancarkan cahaya serta panas saja.

Menurut De George,  itu semua hanyalah mitos atau cerita dongeng saja. Ia menemukan tiga gejala dalam masyarakat yang menunjukkan sirnanya mitos  tersebut, yaitu :
  1. Media massa sering memuat liputan luas tentang skandal-skandal dalam bidang bisnis; bisnis ternyata disoroti tajam oleh masyarakat; sehingga masyarakat tidak ragu-ragu langsung mengaitkan bisnis dengan moralitas;
  2. Bisnis diamati dan dikritik oleh semakin banyak LSM, terutama LSM konsumen dan LSM pecinta lingkungan hidup dan apa yang disimak adalah yang berkonotasi etika;
  3. Bahwa bisnis itu sendiri mulai prihatin dengan dimensi etis dalam kegiatannya;
Oleh karena itu, bisnis harus berlaku etis. Keharusan ini bisa ditinjau dari segi agama (teologis), segi filsafat modern, maupun filsafat Yunani kuno sekalipun.

Menurut agama, sesudah kehidupan jasmani ini manusia hidup terus dalam dunia baka, di mana Tuhan sebagai Hakim akan mempertimbangkan dan menghukum kebaikan dan kejahatan manusia. Pandangan ini didasarkan atas iman/kepercayaan. Meskipun tentu sangat diharapkan setiap pelaku bisnis akan dibimbing oleh iman/kepercayaannya, menjadi tugas agama mengajak para pemeluknya untuk tetap berpegang pada motivasi moral.

Fisafat modern memandang perilaku manusia dalam perspektif sosial. Setiap kegiatan yang  kita lakukan bersama-sama dalam masyarakat, menuntut adanya norma-norma dan nilai-nilai moral yang disepakati bersama. Hidup dalam masyarakat berarti mengikat diri untuk berpegang pada norma-norma dan nilai-nilai tersebut. Kalau tidak, hidup bersama dalam masyarakat menjadi kacau tak karuan. Hal ini semacam “kontrak sosial” dan berlaku juga dalam bidang bisnis.

Menurut Plato and Aristoteles, manusia harus melakukan yang baik, justru karena hal itu baik. Yang baik mempunyai nilai intrinsik, artinya yang baik adalah baik karena dirinya sendiri. Malah yang baik adalah satu-satunya hal yang kita kejar karena dirinya sendiri. Pikiran ini juga bisa diterapkan pada situasi bisnis. Pelaku bisnis harus melakukan yang baik karena hal itu baik (harus mempunyai integritas moral yang tinggi).

Suatu pendekatan yang menarik telah disarankan oleh Mark Casson.  Dia menyatakan bahwa sejumlah nilai etika dapat memberikan legitimasi atas tindakan ekonomi dan karenanya memberikan suatu keuntungan "manfaat moral", sementara tindakan yang dilihat sebagai tidak sah memberikan kerugian manfaat moral. Keuntungan atau kerugian manfaat moral akan dievaluasi dibandingkan dengan kerugian dan keuntungan materi yang terlibat.

Para konsultan manajemen yang lebih terdidik saat ini bahkan merekomendasikan satu hal sebagai pendekatan alamiah dari kepemimpinan spiritual. Dana Zohar, dalam karyanya Rewiring the Corporate Brain, menekankan perlunya para pemimpin untuk mengembangkan kecerdasan emosional (EQ) dan spiritual (SQ) di samping pemahaman mental. Ketimbang kepemimpinan diktatorial, dia lebih menyukai pemimpin yang percaya pada kejujuran dan perasaan.

Jadi, sekarang sudah tertanam keinsafan bahwa bisnis harus berlaku etis demi kepentingan bisnis itu sendiri. Terdengar semboyan baru seperti Ethics Pay (etika membawa untung), Good Business is Ethical Business dan sebagainya. Bahkan telah diusahakan untuk menunjukkan secara empiris bahwa perusahaan yang mempunyai standar etis tinggi tergolong juga perusahaan yang sukses. Kendati tidak ada jaminan mutlak, pada umumnya perusahaan yang etis adalah perusahaan yang mencapai sukses juga. Good Ethics, Good Business. Keyakinan ini sekarang terbentuk cukup umum.

Tasawuf dan Bisnis

Pengembangan etika bisnis saat ini terasa mendesak, karena untuk membangun kembali kehidupan ekonomi dan bisnis yang terpuruk dalam beberapa tahun terakhir ini selain kepastian hukum, stabilitas politik dan keamanan juga diperlukan etika bisnis. Tanpa etika bisnis maka korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) akan tetap marak dan menghalangi pemulihan ekonomi dan bisnis di berbagai negara berkembang dan atau negara miskin.

Karena itu, makin berkembang kegiatan bisnis, maka etika bisnis juga makin diperlukan. Keperluan terhadap etika bisnis saat ini ditandai dengan berkembangnya lembaga-lembaga kajian, penerbitan jurnal dan buku serta penyelenggaraan pertemuan-pertemuan ilmiah tentang etika bisnis di berbagai belahan dunia. Akibatnya pemikiran etika bisnis dengan sendirinya juga berkembang pesat.

Dalam perkembangannya etika bisnis dipengaruhi oleh setidahnya tiga hal, yaitu filsafat, kebudayaan dan agama.  Pengaruh filsafat terhadap etika bisnis sangat besar, karena etika itu merupakan bagian dari filsafat. Kebudayaan juga berpengaruh dalam etika bisnis, karena pelaku bisnis biasanya memiliki kebudayaan tertentu, termasuk di bidang bisnis. Lalu agama berpengaruh pula dalam etika bisnis, terutama bagi pelaku bisnis yang beragama. Kalau pelaku bisnis itu beragama Islam, maka etika bisnis Islam tentu berpengaruh pada kehidupan bisnis mereka.

Etika bisnis dalam Islam dipengaruhi oleh tasawuf,  suatu ilmu yang dipengaruhi oleh cara dan jalan bagi orang untuk berada sedekat mungkin dengan Allah. Sebab untuk mendekatkan diri dengan Allah, orang Islam harus menjauhi akhlak yang tercela (madzmumah) dan mengamalkan akhlak yang terpuji (mahmudah). Dalam tasawuf, orang Islam harus lebih dahulu mengosongkan diri dari akhlak yang tercela, kemudian mengisi dirinya dengan akhlak yang terpuji.

Perlunya kita menjauhi akhlak yang tercela, lalu mengamalkan akhlak yang terpuji berlaku dalam semua bidang kehidupan, termasuk di bidang bisnis. Hal ini merupakan salah satu bentuk pengamalan tasawuf.

Tasawuf juga menghendaki pelaksanaan syariat, sebab syariat dan tasawuf tidak boleh dipisahkan satu sama lain, apalagi dipertentangkan. Tasawuf merupakan aspek esoteris (batiniah), sedangkan syariat adalah aspek eksoteris (lahiriah) Islam. Kedua aspek Islam ini saling terintegrasi satu sama lain.

Karena itu, orang Islam yang  memiliki syariat harus juga mengamalkan tasawuf. Sebaliknya orang yang bertasawuf harus pula melaksanakan syariat. Dalam syariat terdapat ajaran tentang hubungan sesama manusia di segala bidang kehidupan, termasuk bisnis. Urusan bisnis dalam syariat masuk dalam pembahasan fikih muamalah.

Hubungan antara tasawuf, syariat dan bisnis melahirkan etika bisnis dalam Islam. Etika bisnis ini terlihat dalam praktek bisnis, seperti investasi, produksi, distribusi, promosi, konsumsi, dan hubungan karyawan dengan perusahaan. Penerapan etika bisnis Islam juga terlihat pada penanganan krisis ekonomi, hubungan bisnis internasional dan krisis lingkungan hidup. 

Sistem Etika Islam

Sejumlah parameter kunci sistem etika Islam telah terungkap dan dapat dirangkum sebagai berikut :
  • Berbagai tindakan ataupun keputusan disebut etis bergantung pada niat individu yang melakukannya. Allah SWT pasti mengetahui apa pun niat kita sepenuhnya dan secara sempurna.
  • Niat baik yang diikuti tindakan yang baik akan dihitung sebagai ibadah. Niat yang halal tidak dapat mengubah tindakan yang haram menjadi halal.
  • Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk percaya dan bertindak berdasakan apapun keinginannya, namun tidak dalam hal tanggungjawab dan keadilan.
  • Percaya kepada Allah SWT memberi individu kebebasan sepenuhnya dari hal apapun atau siapa pun kecuali Allah.
  • Keputusan yang menguntungkan kelompok mayoritas ataupun minoritas tidak secara langsung berarti bersifat etis dalam dirinya. Etika bukanlah permainan mengenai jumlah.
  • Islam mempergunakan pendekatan terbuka terhadap etika, bukan sebagai sistem yang tertutup, dan berorientasi diri sendiri. Egoisme tidak mendapat tempat dalam ajaran Islam.
  • Keputusan etis harus didasarkan pada pembacaan secara bersama-sama antara al-Qur'an dan alam semesta.
  • Tidak seperti sistem etika yang diyakini banyak agama lain, Islam mendorong umat manusia untuk melaksanakan tazkiyah melalui partisipasi aktif dalam kehidupan ini. Dengan berperilaku secara etis di tengah godaan ujian dunia, umat Islam harus mampu membuktikan ketaatannya kepada Allah SWT.

Aplikasi Filsafat Etika Islam dalam Bisnis

1. Keesaan
Dengan menerapkan konsep keesaan dalam etika bisnis, maka umat Islam dilarang :
  • Berbuat diskriminatif terhadap pekerja, pemasok, pembeli atau siapa pun pemegang saham perusahaan atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, ataupun agama.
  • Dapat dipaksa untuk berbuat tidak etis, karena hanya takut dan cinta kepada Allah SWT. Umat Islam selalu mengikuti aturan perilaku yang sama dan satu, di mana pun apakah itu di masjid, di dunia kerja atau aspek apa pun dalam kehidupannya.
  • Menimbun kekayaannya dengan penuh keserakahan. Konsep amanah atau kepercayaan memiliki makna yang sangat penting karena umat Islam sadar bahwa semua harta dunia bersifat sementara dan harus dipergunakan secara bijaksana. Tindakan seorang muslim tidak semata-mata dituntun oleh keuntungan (profit oriented), dan tidak demi mencari kekayaan dengan cara apa pun.
2. Keseimbangan
Prinsip keseimbangan atau kesetaraan berlaku baik secara harfiah maupun kias dalam dunia bisnis. Sangat menarik untuk mengetahui bahwa makna lain kata 'adl adalah keadilan dan kesetaraan. Al-Qur'an mempergunakan istilah 'adl dalam pengertian ini. Secara keseluruhan, Islam sebenarnya tidak ingin menciptakan sebuah masyarakat pedagang-syahid, yang berbisnis semata demi alasan kedermawanan. Sebaliknya Islam mengajarkan sikap zuhud.  Zuhud sebagai sikap sederhana dalam kehidupan berdasarkan motif agama, akan bisa menanggulangi sifat al-tama' dan al-hirsh. Islam ingin mengekang kecenderungan sikap serakah manusia dan kecintaannya untuk memiliki barang-barang. Sebagai akibatnya, baik sikap kikir maupun boros keduanya dikutuk baik dalam al-Qur'an maupun Hadis.

3. Kehendak Bebas
Berdasarkan konsep kehendak bebas, manusia memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dan menepatinya ataupun mengingkarinya. Seorang muslim yang telah menyerahkan hidupnya kepada Allah SWT, akan menepati semua kontrak yang telah dibuatnya.

Sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf Ali, kata 'uqud adalah sebuah konstruksi multidimensional. Kata tersebut mengandung arti :
  • Kewajiban suci yang muncul dari kodrat spiritual dan hubungan kita dengan Allah SWT;
  • Kewajiban sosial kita seperti misalnya dalam perjanjian perkawinan;
  • Kewajiban politik kita seperti misalnya perjanjian hukum;
  • Kewajiban bisnis kita seperti misalnya kontrak formal mengenai tugas-tugas tertentu yang harus dilakukan ataupun kontrak tak tertulis mengenai perlakuan layak yang harus diberikan kepada para pekerja. 
Dari sudut pandang ekonomi, Islam menolak prinsip laissez-faire dan keyakinan Barat terhadap konsep "Tangan Yang Tak Terlihat". Karena aspek kunci dalam diri manusia adalah nafs ammarah, maka ia akan cenderung menyalahgunakan sistem seperti ini.

4. Tanggungjawab
Jika seorang pengusaha muslim berperilaku secara tidak etis, ia tidak dapat menyalahkan tindakannya pada persoalan tekanan bisnis ataupun pada kenyataan bahwa setiap orang juga berperilaku tidak etis. Ia harus memikul tanggungjawab tertinggi atas tindakannya sendiri.

Konsep ini bertalian erat dengan konsep kesatuan, keseimbangan dan kehendak bebas. Semua kewajiban harus dihargai kecuali jika secara moral salah.

5. Kebajikan
Menurut al Ghazali, terdapat enam bentuk kebajikan :
  • Jika seseorang membutuhkan sesuatu, maka orang lain harus memberikannya, dengan mengambil keuntungan yang sesedikit mungkin. Jika sang pemberi melupakan keuntungannya, maka hal tersebut akan lebih baik baginya.
  • Jika seseorang membeli sesuatu dari orang miskin, akan lebih baik baginya untuk kehilangan sedikit uang dengan membayarnya lebih dari harga yang sebenarnya. Tindakan seperti ini akan memberikan akibat yang mulia, dan tindakan yang sebaliknya cenderung akan memberikan hasil yang juga berlawanan.
  • Dalam mengabulkan hak pembayaran dan pinjaman, seseorang harus bertindak secara bijaksana dengan memberi waktu yang lebih banyak  kepada sang peminjam untuk membayar hutangnya, dan jika diperlukan, seseorang harus membuat pengurangan pinjaman untuk meringankan beban sang peminjam.
  • Sudah sepantasnya bahwa mereka yang ingin mengembalikan barang-barang yang telah dibeli seharusnya diperbolehkan untuk melakukannya demi kebajikan.
  • Merupakan tindakan yang sangat baik bagi sang peminjam jika mereka membayar hutangnya tanpa harus diminta, dan jika mungkin jauh-jauh hari sebelum jatuh waktu pembayarannya,
  • Ketika menjual barang secara kredit seseorang harus cukup bermurah hati, tidak memaksa membayar ketika orang tidak mampu membayar dalam waktu yang telah ditetapkan.
Penutup
Sebagai penutup kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kebutuhan spiritualitas universal (dalam Islam disebut tasawuf) sangat diperlukan dalam dalam segala aktivitas (termasuk ekonomi dan bisnis) terutama dalam masyarakat Barat dalam globalisasi ekonomi saat ini. Wassalam.

untuk versi original dari Makalah Ekonomi Islam diatas (lengkap dengan endnote dan daftar pustaka), silakan sobat download, filetype:doc (klik disini)


Itulah tadi artikel tentang Contoh Makalah Ekonomi Islam. terima kasih atas kunjungannya n jangan bosan-bosan ataupun jenuh untuk berkunjung kembali di blog kumpulan ilmu dan Seputar Informasi Terkini, semoga ada guna dan manfaatnya. wassalam.