.

Contoh Makalah : ISD tentang Urbanisasi

Kekuatan Kelemahan Peluang dan Tantangan Urbanisasi

Makalah Urbanisasi - Selamat berkunjung kembali di blog Kumpulan Ilmu dan Seputar Informasi Terkini. Melanjutkan posting bertema Contoh Makalah, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi posting tentang Contoh Makalah Ilmu Sosial Dasar tentang Urbanisasi yang disusun oleh sobat Muhammad Ariyanto Sinaga (Universitas Gunadarma Kalimalang Kampus J). Atau mungkin sobat juga ingin sekedar melihat posting sebelumnya tentang "Contoh Makalah ISD tentang Masyarakat Pedesaan Dan Masyarakat Perkotaan". semoga bermanfaat.

contoh makalah, isd, ilmu sosial dasar, urbanisasi

MAKALAH ILMU SOSIAL DASAR

NAMA : MUHAMMAD ARIYANTO SINAGA
KELAS : 1KA26
NPM : 16109596   

UNIVERSITAS GUNADARMA KALIMALANG KAMPUS J
SISTEM INFORMASI


DAFTAR ISI
Kata Pengantar
Bab I Pendahuluan
Latar belakang
Tujuan
Sasaran

Bab II Permasalahan
Kekuatan Urbanisasi
Kelemahan Urbanisasi
Peluang Urbanisasi
Tantangan Urbanisasi

Bab III Penutup
Kesimpulan
Rekomendasi


KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan makalah ini. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Sosial Dasar tentang bagaimana nantinya mengatasi urbanisasi khususnya setelah lebaran atau hari-hari besar.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :
  1. Bapak Burhan Amin, selaku dosen pada mata kuliah ilmu sosial dasar yang telah mencurahkan ilmunya kepada kami,
  2. Rekan-rekan mahasiswa dan semua pihak yang telah membantu  terselesaikannya makalah ini.
Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun kami harapkan demi kesempurnaan makalah ini.

Kami berharap makalah ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi para pembaca.

Jakarta, 06 Oktober 2009


Penulis,


BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pembuatan makalah yang berjudul urbanisasi paska lebaran ini adalah disusun untuk mengungkap banyaknya masalah atau persoalan yang terjadi di dalam masyarakat, khususnya  yang berkaitan dengan laju urbanisai, yang belakangan ini angkanya cukup tinggi apalagi ketika dikaitkan dengan moment-moment hari besar terutama paska lebaran. Ketika kita berbicara tentang urbanisasi, umumnya terdapat dua definisi yang sering digunakan. Definisi urbanisasi yang sesungguhnya adalah persentase atau jumlah penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. Namun masyarakat pada umumnya mengenal bahwa urbanisasi  adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota, dan ini merupakan defenisi dari urbanisasi yang kedua.

Proses urbanisasi erat hubungannya dengan pergerakan penduduk atau mobilitas penduduk maupun proses migrasi atau perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain. Pada dasarnya terdapat perbedaan antara mobilitas penduduk dan migrasi penduduk. Mobilitas penduduk didefinisikan sebagai proses perpindahan penduduk yang melewati batas administratif tingkat II tetapi pelaku tidak berniat menetap di daerah yang baru. Sedangkan migrasi penduduk didefinisikan sebagai perpindahan penduduk yang melewati batas administratif tingkat II dan pelaku sekaligus berniat menetap di daerah yang baru tersebut. Di dalam pelaksanaan penghitungannya, data yang tersedia  sampai saat ini merupakan data dari migrasi penduduk dan bukan data mobilitas penduduk. Dengan demikian, seseorang disebut sebagai migran seumur hidup jika provinsi tempat tinggal orang tersebut saat ini, berbeda dengan provinsi dimana yang bersangkutan dilahirkan. Selain itu ada saatnya seseorang itu dikategorikan sebagai migran risen jika provinsi tempat tinggal sekarang berbeda dengan propinsi tempat tinggalnya lima tahun yang lalu.

Urbanisasi memang bukanlah termasuk tindakan yang melanggar aturan. Merujuk bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang memang membebaskan persebaran warganya. Karena itu adalah hak setiap warga untuk mencari penghidupan yang layak dimanapun tempatnya (pasal 27 ayat 2). Akan tetapi yang jadi masalah adalah jika urbanisasi ini dihadapkan pada sebuah realitas, yakni menumpuknya konsentrasi migrasi pada beberapa kota tertentu. Akibatnya nampak terlihat sekarang ini (daerah paling parah di DKI Jakarta), kondisi kota sudah tidak mampu lagi menampung jumlah penduduknya (oversize people). Apalagi jika frekuensi urbanisasi kian tahun semakin bertambah. Sebagai contoh Provinsi DKI Jakarta yang kedatangan pendatang baru rata-rata 200.000-250.00 ribu jiwa pertahunnya, padahal kebutuhan 8,7 juta warganya (13,2 juta versi PBB) belum sepenuhnya bisa dipenuhi Pemprov DKI Jakarta, seperti perumahan, air minum, pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan.

1.2 Tujuan
Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah memberikan informasi tentang urbanisasi dan  besarnya tingkat keragaman masalah-masalah yang timbul akibat tingginya laju urbanisasi yang tidak terkontrol, serta memperkirakan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk menekan dan menghindari penambahan angka urbanisasi khususnya pada saat hari-hari besar termasuk paska lebaran.

1.3 Sasaran
Pembuatan makalah ini diharapkan mampu memberikan pandangan kepada masyarakat pada umumnya tentang dampak yang timbul akibat laju urbanisasi yang tinggi tanpa kesiapan dan kematangan sikap para pelaku, serta himbauan kepada pemerintah terutama pemerintah daerah (Pemda) maupun pemerintah kota (Pemkot) daerah yang menjadi tujuan urbanisasi agar dapat mengantisipasi dan mempersiapkan program yang dapat menekan laju urbanisasi.


BAB II
PERMASALAHAN
2.1 Kekuatan Urbanisasi
Banyak faktor yang menyebabkan mengapa urbanisasi begitu tinggi hingga tak terkontrol. Salah satunya adalah dari peninggalan kebijakan zaman orde baru yang masih menyisakan masalah hingga saat ini. Paradigma sentralisasi pemerintahan dan pembangunan ekonomi terpusat adalah hal yang menjadi faktor pendorong terjadinya urbanisasi dengan konsentrasi migrasi dan jumlah migran yang tidak sehat. Daerah-daerah kurang diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi ekonomi daerah yang dimilikinya. Pemerintah pusat juga tidak mau memecah kosentrasi pembangunan ke daerah untuk pemerataan pembangunan. Akibatnya, yang terjadi sekarang ini adalah ketidakseimbangan pembangunan satu daerah dengan daerah yang lain.

Selain itu jika kita flashback ke awal pemerintah orde baru saat itu yang terlalu berfokus pada pembangunan industri subtitusi import (manufactur) dengan mengabaikan sektor yang menjadi penghidupan mayoritas penduduk yakni sektor pertanian. Kalaupun sektor pertanian sempat dianggap maju dengan swasemba berasnya, tapi kemajuannya hanya berlangsung singkat, karena orientasi pembangunan pertanian saat itu berdasarkan paradigma industri subtitusi import (mencukupi pangan nasional), bukan pada pengembangan sumber daya pertanian dan keunggulan produk pertanian. Sektor pertanian sangat identik dengan kehidupan ekonomi desa. Jika sektor pertanian tidak berkembang maka ekonomi desa juga terkena dampak buruknya. Sektor pertanian yang tidak menjanjikan lagi dan lapangan pekerjaan yang minim di desa, ditambah lagi rata-rata pendidikan yang rendah menjadi faktor pendorong masyarakat desa untuk melakukan urbanisasi.

Orde baru memang telah jatuh selama satu dekade terakhir, tapi sisa kebijakannya masih terasa sampai saat ini. Pikiran masyarakat (mindset) masyarakat desa tentang urbanisasi sebagai peningkatan taraf hidup masih belum banyak berubah. Orde reformasi dengan otonomi daerahnya juga tidak mampu menjawab banyak untuk memajukan ekonomi desa, terbukti dengan masih tingginya urbanisasi. Michael Lipton (1977) pernah mengatakan, orang berurbanisasi merupakan refleksi dari gejala kemandekan ekonomi di desa yang dicirikan oleh sulitnya mencari lowongan pekerjaan dan fragmentasi lahan (sebagai faktor pendorong), serta daya tarik kota dengan penghasilan tinggi (sebagai faktor penarik).

Urbanisasi pada tingkatan tertentu dari sisi ekonomi justru akan menguntungkan kota tujuan urbanisasi. Bagi kota tujuan urbanisasi, manfaat yang dapat diperoleh antara lain adalah terpenuhinya jumlah sumberdaya manusia sebagai tenaga kerja yang memadai untuk mendukung pembangunan daerah, dan meningkatnya pendapatan daerah dengan tingginya aktivitas ekonomi dari para migran,

2.2 Kelemahan Urbanisasi
Dalam teori umum semakin meningkat persentase penduduk suatu kota semakin meningkatkan produk domestik bruto dan capaian pembangunan manusia dari penduduk di kota itu. Jika begitu mengapa urbanisasi saat ini justru menjadi momok bagi pemerintah kota? Jawabannya adalah karena urbanisasi yang terjadi sekarang ini sudah pada tingkatan tidak terkontrol, akibatnya urbanisasi tidak lagi menjadi faktor kemajuan kota. Bukti empiris menunjukkan hubungan antara urbanisasi dan kemajuan itu bisa terwujud jika urbanisasi berada pada tingkat yang terkontrol (UNDP, Human Development Report, 2005). Alih-alih kemajuan yang didapatkan dari urbanisasi, justru urbanisasi malah jadi biang kerok berbagai permasalahan pelik kota. Kemiskinan, pengangguran, pemukiman kumuh, banyaknya gepeng (gelandangan dan pengemis), tingkat kriminalitas tinggi adalah sebagian contoh akibat langsung maupun tidak langsung dari urbanisasi. Jadi tidaklah janggal jika pemerintah kota menjadi pihak yang paling getol  menghadapi “ancaman urbanisasi”.

Arus urnbanisasi tidak dapat dihindari oleh kota – kota besar. Urbanisasi merupakan masalah persebaran penduduk yang tidak merata antara desa dengan kota yang akan menimbulkan berbagai permasalahan kehidupan sosial dan kemasyarakatan. Jumlah peningkatan penduduk kota yang signifikan tanpa didukung dan diimbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan, fasilitas umum, aparat penegak hukum, perumahan, penyediaan pangan, dan lain sebagainya merupakan masalah yang timbul akibat lemahnya sistem urbanisasi saat ini.

2.3 Peluang Urbanisasi
Dari pemantauan pemerintah ada dua arus besar menjadi pendorong urbanisasi, yang pertama adalah tahun kelulusan siswa/i atau mahasiswa/i dari studinya. Arus pertama ini bagi pemerintah kota bukan ancaman serius. Selain karena segi kuantitas tidak terlalu banyak, dilihat dari segi kualitas mayoritas adalah tenaga-tenaga terdidik yang potensial dan mempunyai prospek kerja (formal) cukup tinggi. Bahkan banyak yang memandang mereka akan membawa urbanisasi kearah positif untuk kemajuan kota.

Arus yang kedua adalah di saat pasca lebaran. Arus inilah yang paling diantisipasi ekstra oleh pemerintah kota dan menjadi ancaman serius bagi mereka. Kebanyakan perantau baru dari arus balik lebaran ini datang dari wilayah miskin di Indonesia. Kebanyakan lagi dari mereka tidak mempunyai modal yang cukup mengarungi sengitnya persaingan kerja di kota. Dengan latar pendidikan minim,  keahlian (skill) yang kurang mumpuni, dan sumber daya finansial (modal dana) juga kurang memadai, semakin mempersulit para migran urban meraih kesuksesan di kota. Kalaupun ada yang sukses mungkin bisa dihitung dalam hitungan jari dibanding ratusan migran lainya. Itupun karena mereka mempunyai soft skill yang menunjang kerjanya seperti keuleten, pekerja yang keras, humanis dalam membangun jaringan, dan yang paling penting adalah kejujuran untuk membangun trustment.

Kota–kota besar merupakan kota yang berpeluang besar menjadi kota tujuan arus urbanisasi. Hal ini bisa kita pahami karena kota merupakan pusat pemerintahan, pusat industri, pusat perdagangan baik barang maupun jasa. Sasaran seseorang melakukan urbanisasi adalah untuk mengisi kekurangan tenaga kerja terutama disektor industri.karena industri merupakan yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Kota merupakan pusat penggerak perekonomian, adanya banyak peluang yang memungkinkan seseorang untuk melakukan kegiatan perdagangan, membuka lapangan usaha dll. karena di kota iklim perekonomiannya cukup setabil. Hal ini seharusnya menjadi perhatian urbanisme sebagai salah satu alternatif untuk mewujudkan impianya tentunya didukung dengan usaha keras dan modal usaha.

2.4 Tantangan Urbanisasi
Banyak penduduk yang melakukan urbanisasi tidak memiliki skill, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri atau lembaga yang ada. Hal ini tentunya akan menimbulkan peningkatnya angka pengangguran di kota dan hal ini tentunya akan memicu naiknya tingkat angka kemiskinan diperkotaan. Terjadinya tingkat urbanisasi yang berlebihan, atau tidak terkendali, dapat menimbulkan berbagai permasalahan pada penduduk itu sendiri. Ukuran terkendali atau tidaknya proses urbanisasi biasanya dikenal dengan ukuran primacy rate, yang kurang lebih diartikan sebagai kekuatan daya tarik kota terbesar pada suatu negara atau wilayah terhadap kota-kota di sekitarnya. Makin besar tingkat primacy rate menunjukkan keadaan yang kurang baik dalam proses urbanisasi. Tidak adanya peraturan yang jelas yang mengatur masalah urbanisasi sehingga laju urbanisasi tidak terkendali dan penyebarannya pun tidak merata.selain itu kurangnya kontrol dan pengawasan dari pemerintah kota. Semua masalah ini merupakan tantangan yang perlu kita renungkan dan mencoba mencari solusi terbaik untuk menghadapinya.


BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Urbanisasi merupakan kegiatan yang wajar dilakukan ketika seseorang atau sekumpulan masyarakat merasa perlu untuk meningkatkan taraf hidupnya. Tuntutan akan kebutuhan hidup yang semakin tinggi mendorong dan memaksa masyarakat untuk terus berupaya menggapai kehidupan yang layak, walaupun salah satunya dengan melakukan urbanisasi. Tetapi banyak para pelaku urbanisasi tidak memiliki persiapan yang matang untuk bertahan di daerah urban, seperti pendidikan yang cukup, modal finansial yang memadai, sampai skill yang bisa diandalkan untuk tetap bertahan di lingkungan urban yang notabene kehidupannya sangat jauh berbeda dibandingkan dengan kehidupan di pedesaan. Kekurangsiapan dan kurang matangnya perencanaan untuk melakukan urbanisasi inilah yang kemudian menimbulkan masalah baru di daerah urban. Tidak hanya karena penduduknya yang meningkat tajam, juga jumlah pengangguran, jumlah pengemis, pedagang kaki lima, bahkan angka kriminalitas yang meningkat. Masalah-masalah ini yang perlu mendapat perhatian ekstra dari pemerintah, khususnya pemerintah daerah atau kota tujuan urbanisasi. Tindakan untuk melarang urbanisasi bukan merupakan keputusan yang bijak apabila tidak dibarengi dengan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana, infrastruktur, serta industri di daerah pedesaan.

3.2 Rekomendasi   
Rekomendasi dalam mencari solusi permasalahan urbanisasi dapat dibagi menjadi dua jalan penyelesaian, yakni secara struktural sebagai prioritas utama dan secara kultural sebagai sarana pendukung/pelengkap. Cara struktural seperti yang diajukan oleh Weller and Bouvier (1981), menyebutkan ada tiga alternatif solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi urbanisasi. Solusi pertama, melarang penduduk pindah ke kota. Kebijakan ini diterapkan oleh pemerintah kota di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, biasa disebut dengan operasi yustisi. Kebijakan ini dipandang terutama dari kalangan LSM terlalu otoriter dan berpotensi melanggar HAM. Pandangan ini ditentang oleh Direktur Eksekutif KP3I (Komite Pemantau Pemberdayaan Parlemen Indonesia), Tom Pasaribu dan menganggap operasi yustisi tidak melanggar HAM. Alasannya sangat logis karena memang sasarannya adalah orang-orang yang tidak jelas identitasnya dan berkeliaran di kota. Jadi, tidak ada pelanggaran HAM didalamnya. Kebijakan jangka pendek ini ternyata cukup efektif untuk sedikit menekan arus urbanisasi.

Solusi kedua, menyeimbangkan pembangunan antara desa dan kota. Keseimbangan pembangunan itu bisa dicapai jika ada komitmen untuk melakukan pembangunan hampir semua sektor di pedesaan, seperti industri dan jasa. Selain itu, pemerintah perlu menata reforma agraria, memberdayakan masyarakat pedesaan dan membangun infrastruktur pedesaan. Setelah itu jangan sampai ada kesenjangan ekonomi atau penghasilan yang tinggi antara desa dan kota. Apabila antara pedesaan dan perkotaan masih terdapat kesenjangan pendapatan itu, maka pilihan untuk berurbanisasi adalah hal yang rasional secara ekonomis bagi mereka.

Solusi ketiga, mengembangkan kota-kota kecil di daerah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Cara ini kini mendapat respons positif dari berbagai negara dan menjadi bahan kajian dari badan kependudukan dunia dalam rangka membangun kemajuan suatu bangsa atau negara. Kajian itu didasarkan atas pemikiran bahwa urbanisasi merupakan salah satu wujud modernisasi sehingga perlu dikelola secara baik.

Cara penyelesaian kedua adalah dengan jalan kultural. Cara penyelesaian ini penting untuk didorong untuk mendukung sistem yang ada (supporting system). Intinya adalah bagaimana membangun budaya yang kondusif untuk mengatasi problematika masyrakat miskin desa. Beberapa hal salah satunya dengan menggali lagi local wisdom yang dimiliki dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Lokal wisdom dikebanyakan desa adalah rasa persaudaraan dan kebersamaan antar masyarakat. Dari sini akan melahirkkan budaya gotong royong termasuk juga dalam gotong royong dalam perekonomian. Maka jika ini menjadi budaya yang masif, tentu permasalahan kemiskinan desa dapat ditekan. Yang kedua adalah membangun budaya yang respect terhadap kebijakan positif pemerintah. Dengan cara mensosialisasikan dan ikut menyukseskan kebijakan pemerintah tersebut. Apalagi kini ruang aspirasi desa sudah dibuka seluas-luasnya dalam era otonomi daerah.

Menjalankan berbagai solusi diatas tidak semudah membalikkan telapak tangan. Butuh banyak dukungan untuk menjalankannya, terutama yang paling ditunggu adalah kebijaksanaan pemerintah. Operasi yustisi dengan orientasi jangka pendek haruslah di dibarengi dengan kebijakan jangka panjang, tidak lain dan tidak bukan adalah dengan membangun kesejahteraan di desa-desa yang masih dilanda kemiskinan. Didukung dengan budaya masyarakat bergotong royong membangun perekonomian bersama, mungkin urbanisasi tidak akan menjadi ancaman bagi negara ini.

Untuk versi original makalah Ilmu Sosial Dasar diatas, silakan sobat download, filetype:doc (klik disini)

Itulah tadi posting Contoh Makalah ISD tentang Urbanisasi. terima kasih atas kunjungannya n jangan bosan-bosan ataupun jenuh untuk berkunjung kembali di blog kumpulan ilmu dan Seputar Informasi Terkini, semoga ada guna dan manfaatnya. wassalam.