.

Teori Sosiologi Struktural Fungsional Menurut Para Ahli

Teori Struktural Fungsional - Selamat berkunjung kembali di blog Kumpulan Ilmu dan Seputar Informasi Terkini. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi posting tentang Teori Struktural Fungsional dalam Sosiologi. Untuk lebih lengkapnya silakan sobat sekedar menengok, lebih-lebih membaca posting sebelumnya tentang "Pemikiran Sosiologi Para Ahli". semoga bermanfaat.


Teori Struktural Fungsional

Teori fungsional dan struktural adalah salah satu teori komunikasi yang masuk dalam kelompok teori umum atau general theories (Littlejohn, 1999), ciri utama teori ini adalah adanya kepercayaan pandangan tentang berfungsinya secara nyata struktur yang berada di luar diri pengamat.

Fungsionalisme struktural atau lebih popular dengan ‘struktural fungsional’ merupakan hasil pengaruh yang sangat kuat dari teori sistem umum di mana pendekatan fungsionalisme yang diadopsi dari ilmu alam khususnya ilmu biologi, menekankan pengkajiannya tentang cara-cara mengorganisasikan dan mempertahankan sistem. Dan pendekatan strukturalisme yang berasal dari linguistik, menekankan pengkajiannya pada hal-hal yang menyangkut pengorganisasian bahasa dan sistem sosial. Fungsionalisme struktural atau ‘analisa sistem’ pada prinsipnya berkisar pada beberapa konsep, namun yang paling penting adalah konsep fungsi dan konsep struktur.

Perkataan fungsi digunakan dalam berbagai bidang kehidupan manusia, menunjukkan kepada aktivitas dan dinamika manusia dalam mencapai tujuan hidupnya. Dilihat dari tujuan hidup, kegiatan manusia merupakan fungsi dan mempunyai fungsi. Secara kualitatif fungsi dilihat dari segi kegunaan dan manfaat seseorang, kelompok, organisasi atau asosiasi tertentu.

Fungsi juga menunjuk pada proses yang sedang atau yang akan berlangsung, yaitu menunjukkan pada benda tertentu yang merupakan elemen atau bagian dari proses tersebut, sehingga terdapat perkataan ”masih berfungsi” atau ”tidak berfungsi.” Fungsi tergantung pada predikatnya, misalnya pada fungsi mobil, fungsi rumah, fungsi organ tubuh, dan lain-lain termasuk fungsi komunikasi politik yang digunakan oleh suatu partai dalam hal ini Partai Persatuan Pembangunan misalnya. Secara kuantitatif, fungsi dapat menghasilkan sejumlah tertentu, sesuai dengan target, proyeksi, atau program yang telah ditentukan.

Menurut Michael J. Jucius (dalam Soesanto, 1974:57) mengungkapkan bahwa fungsi sebagai aktivitas yang dilakukan oleh manusia dengan harapan dapat tercapai apa yang diinginkan. Michael J. Jucius dalam hal ini lebih menitikberatkan pada aktivitas manusia dalam mencapai tujuan. Berbeda dengan Viktor A. Thomson dalam batasan yang lebih lengkap, tidak hanya memperhatikan pada kegiatannya saja tapi juga memperhatikan terhadap nilai (value) dan menghargai nilai serta memeliharanya dan meningkatkan nilai tersebut. Berbicara masalah nilai sebagaimana dimaksud oleh Viktor, nilai yang ditujukan kepada manusia dalam melaksanakan fungsi dan aktivitas dalam berbagai bentuk persekutuan hidupnya. Sedangkan benda-benda lain melaksanakan fungsi dan aktivitas hanya sebagai alat pembantu bagi manusia dalam melaksanakan fungsinya tersebut. Demikian pula fungsi komunikasi dan fungsi politik, fungsi dapat kita lihat sebagai upaya manusia. Hal ini disebabkan karena, baik komunikasi maupun politik, keduanya merupakan usaha manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Sedangkan fungsi yang didefenisikan oleh Oran Young sebagai hasil yang dituju dari suatu pola tindakan yang diarahkan bagi kepentingan (dalam hal ini sistem sosial atau sistem politik). Jika fungsi menurut Robert K. Merton merupakan akibat yang tampak yang ditujukan bagi kepentingan adaptasi dan penyetelan (adjustments) dari suatu sistem tertentu, maka struktur menurut SP. Varma menunjuk kepada susunan-susunan dalam sistem yang melakukan fungsi-fungsi. Struktur dalam sistem politik adalah semua aktor (institusi atau person) yang terlibat dalam proses-proses politik. Partai politik, media massa, kelompok kepentingan (interest group), dan aktor termasuk ke dalam infrastruktur politik, sementara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif termasuk ke dalam supra-struktur politik.

Mengacu pada pengertian fungsi yang diajukan Oran Young dan Robert K. Merton, serta pengertian struktur oleh SP. Varma, maka fungsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah fungsi komunikasi politik sebagai salah satu fungsi input dalam sistem politik. Sementara struktur yang dimaksud adalah Partai Persatuan Pembangunan sebagai salah satu bagian dari infrastruktur dalam sistem politik. Selain fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan, serta fungsi sosialisasi politik, fungsi partisipasi politik dan rekruitmen politik, fungsi lain yang harus dijalankan oleh partai politik sebagai infrastruktur politik dalam sistem politik adalah fungsi komunikasi politik. Mungkin menjadikan fungsional bagi struktur lain akan tetapi partai politik menjadi disfungsional jika tidak dapat melaksanakan semua fungsi tersebut.

Studi struktur dan fungsi masyarakat merupakan sebuah masalah sosiologis yang telah menembus karya-karya para pelopor ilmu sosiologi dan para ahli teori kontemporer. Pendekatan ini memiliki asal-usul sosiologi dalam karya penemunya, yaitu Auguste Comte. Menurut Comte, sosiologi adalah studi tentang strata sosial (struktur) dan dinamika sosial (proses/fungsi). Di dalam membahas struktur masyarakat, Comte menerima premis bahwa ”masyarakat adalah laksana organisme hidup”, akan tetapi dia tidak benar-benar berusaha untuk mengembangkan tesis ini. Seorang ahli sosiologi Inggris dari pertengahan abad ke-19 Herbert Spencer, membahas lebih lanjut berbagai perbedaan dan kesamaan yang khusus antara sistem biologis dan sistem sosial. Pembahasan Spencer tentang masyarakat sebagai suatu organisme hidup (1895: 436-506) dapat diringkas sebagai berikut: (1) masyarakat maupun organisme hidup sama-sama mengalami pertumbuhan; (2) disebabkan oleh pertumbuhan dalam ukurannya, maka struktur tubuh sosial (social body) maupun tubuh organisme hidup (living body) itu mengalami pertambahan pula, di mana semakin besar suatu struktur sosial maka semakin banyak pula bagian-bagiannya, seperti halnya dengan sistem biologis yang menjadi semakin kompleks sementara ia tumbuh menjadi semakin besar. Binatang yang lebih kecil, misalnya bagian yang dapat dibedakan bila dibanding dengan makhluk yang lebih sempurna, misalnya manusia; (3) tiap bagian yang tumbuh di dalam tubuh organisme biologis maupun organisme sosial memiliki fungsi dan tujuan tertentu; ”mereka tumbuh menjadi organ yang berbeda dengan tugas yang berbeda pula”. Pada manusia, hati memiliki struktur dan memiliki fungsi yang berbeda dengan paru-paru; demikian pula dengan partai politik sebagai struktur institusional memiliki struktur dan fungsi serta tujuan yang berbeda dalam sistem politik, sistem budaya dan atau sistem ekonomi; (4) baik di dalam sistem organisme maupun sistem sosial, perubahan pada suatu bagian akan mengakibatkan perubahan pada bagian lain dan pada akhirnya di dalam sistem secara keseluruhan. Misalnya perubahan sistem politik dari suatu pemerintahan demokratis ke suatu pemerintahan totaliter akan mempengaruhi keluarga, pendidikan, agama dan sebagainya. Bagian-bagian itu saling berkaitan satu sama lain; (5) bagian-bagian tersebut, walaupun saling berkaitan, merupakan suatu struktur-mikro yang dapat dipelajari secara terpisah. Demikianlah maka sistem peredaran atau sistem pembuangan merupakan pusat perhatian para spesialis biologi dan medis, seperti halnya sistem politik atau sistem ekonomi merupakan sasaran pengkajian para ahli politik dan ekonomi.

Dengan hati-hati Spencer menegaskan bahwa apa yang diketengahkan itu hanyalah merupakan subuah model atau analogi yang seharusnya tidak diterima begitu saja. Masyarakat tidak benar-benar mirip dengan organisme hidup; di antara kedua hal itu terdsapat sebuah perbedaan yang sangat penting. Di dalam sistem organisme, bagian-bagian tersebut saling terkait dalam suatu hubungan yang intim; sedangkan dalam sistem sosial hubungan yang sangat dekat seperti itu tidak begitu jelas terlihat, dengan bagian-bagian yang kadang-kadang sangat terpisah. Asumsi dasar sosiologi dari pemikiran kaum fungsionalis bermula dari Comte dan dilanjutkan dalam karya Spencer, ialah bahwa masyarakat dapat dilihat sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling tergantung satu sama lain. Demikian pula dengan partai politik, merupakan satu kesatuan dalam sistem yang terdiri dari difusi-difusi atau bagian-bagian yang saling berkaitan dan ketergantungan satu sama lain, tidak berfungsinya satu difusi akan mengakibatkan disfungsional pada difusi lain. Kegagalan suatu partai sebagai sebuah sistem organisasi dalam hal ini Partai Persatuan Pembangunan ditengarai tidak atau adanya salah satu atau beberapa bagian penting yang fungsional sehingga membuat yang lain disfungsional dan menyebabkan kefatalan secara keseluruhan, sebagai konsekuensinya kegagalan mencapai tujuan partai yaitu menjadi pemenang dalam pemilu atau memperoleh dukungan suara terbanyak dari konstituen.

Lahirnya fungsionalisme struktural sebagai suatu perspektif yang ”berbeda” dalam sosiologi memperoleh dorongan yang sangat besar lewat karya-karya klasik seorang ahli sosiologi Perancis, yaitu Emile Durkheim. Masyarakat modern dilihat oleh Durkheim sebagai keseluruhan organis yang memiliki realitas tersendiri. Keseluruhan tersebut memiliki seperangkat kebutuhan atau fungsi-fungsi tertentu yang harus dipenuhi oleh bagian-bagian yang menjadi anggotanya agar dalam keadaan normal, tetap langgeng. Bila mana kebutuhan tertentu tadi tidak dipenuhi maka akan berkembang suatu keadaan yang bersifat ”patologis”. Sebagai contoh dalam masyarakat modern fungsi ekonomi merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi. Bilamana kehidupan ekonomi mengalami suatu fluktuasi yang keras, maka bagian ini akan mempengaruhi bagian yang lain dari sistem itu dan akhirnya sistem sebagai keseluruhan. Suatu depresi yang parah dapat menghancurkan sistem politik, mengubah sistem keluarga dan menyebabkan perubahan dalam struktur keagamaan. Pukulan yang demikian terhadap sistem dilihat sebagai suatu keadaan patologis, yang pada akhirnya akan teratasi dengan sendirinya sehingga keadaan normal kembali dapat dipertahankan. Para fungsionalis kontemporer menyebut keadaan normal sebagai equilibrium, atau sebagai suatu sistem yang seimbang, sedang keadaan patologis menunjuk pada ketidakseimbangan atau perubahan sosial.

Fungsionalisme Durkheim ini tetap bertahan dan dikembangkan lagi oleh dua orang ahli antropologi abad ke-20, yaitu Bronislaw Malinowski dan A.R. Radcliffe-Brown. Malinowski dan Brown dipengaruhi oleh ahli-ahli sosiologi yang melihat masyarakat sebagai organisme hidup, dan keduanya menyumbangkan buah pikiran mereka tentang hakikat, analisa fungsional yang dibangun di atas model organis. Di dalam batasannya tentang beberapa konsep dasar fungsionalisme dalam ilmu-ilmu sosial, pemahaman Radcliffe-Brown (1976:503-511) mengenai fungsionalisme struktural merupakan dasar bagi analisa fungsional kontemporer.

Fungsi dari setiap kegiatan yang selalu berulang, seperti penghukuman kejahatan, atau upacara penguburan, adalah merupakan bagian yang dimainkannya dalam kehidupan sosial sebagai keseluruhan dan, karena itu merupakan sumbangan yang diberikannya bagi pemeliharaan kelangsungan struktural (Radcliffe-Brown (1976:505).

Jasa Malinowski terhadap fungsionalisme, walau dalam beberapa hal berbeda dari Brown, mendukung konsepsi dasar fungsionalisme tersebut. Para ahli antropologi menganalisa kebudayaan dengan melihat pada ”fakta-fakta antropologis” dan bagian yang dimainkan oleh fakta-fakta itu dalam sistem kebudayaan (Malinowski, 1976: 551).

Dalam membahas sejarah fungsionalisme struktural, Alvin Gouldner (1970: 138-157) mengingatkan pada pembaca-pembacanya akan lingkungan di mana fungsionalisme aliran Parson berkembang. Walaupun kala itu adalah merupakan masa kegoncangan ekonomi di dalam maupun di luar negeri sebagai akibat dari depresi besar. Teori fungsionalisme Parsons mengungkapkan suatu keyakinan akan perubahan dan kelangsungan sistem. Pada saat depresi kala itu, teorinya merupakan teori sosial yang optimistis. Akan tetapi agaknya optimisme Parson itu dipengaruhi oleh keberhasilan Amerika dalam Perang Dunia II dan kembalinya masa kemewahan setelah depresi yang parah itu. Bagi mereka yang hidup dalam sistem yang kelihatannya galau dan kemudian diikuti oleh pergantian dan perkembangan lebih lanjut maka optimisme teori Parsons dianggap benar. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Gouldner (1970: 142): ”untuk melihat masyarakat sebagai sebuah firma, yang dengan jelas memiliki batas-batas srukturalnya, seperti yang dilakukan oleh teori baru Parsons, adalah tidak bertentangan dengan pengalaman kolektif, dengan realitas personal kehidupan sehari-hari yang sama-sama kita miliki”.

Walaupun fungsionalisme struktural memiliki banyak pemuka yang tidak selalu harus merupakan ahli-ahli pemikir teori, akan tetapi paham ini benar-benar berpendapat bahwa sosiologi adalah merupakan suatu studi tentang struktur-struktur sosial sebagai unit-unit yang terbentuk atas bagian-bagian yang saling tergantung. Coser dan Rosenberg (1976: 490) melihat bahwa kaum fungsionalisme struktural berbeda satu sama lain di dalam mendefinisikan konsep-konsep sosiologi mereka. Sekalipun demikian adalah mungkin untuk memperoleh suatu batasan dari dua konsep kunci berdasarkan atas kebiasaan sosiologis standar. Struktur menunjuk pada seperangkat unit-unit sosial yang relatif stabil dan berpola”, atau ”suatu sistem dengan pola-pola yang relatif abadi”.

Lembaga-lembaga sosial seperti keluarga, agama, atau pemerintahan, termasuk struktur kelembagaan partai politik adalah contoh dari struktur atau sistem sosial yang masing-masing merupakan bagian yang saling bergantungan satu sama lain (norma-norma mengatur status dan peranan) menurut beberapa pola tertentu. Coser dan Rosenberg (1976: 490) membatasi fungsi sebagai ”konsekuensi-konsekuensi dari setiap kegiatan sosial yang tertuju pada adaptasi penyesuaian suatu struktur tertentu dari bagian-bagian komponennya”. Dengan demikian fungsi menunjuk kepada proses dinamis yang terjadi di dalam struktur itu. Hal ini melahirkan masalah tentang bagaimana berbagai norma sosial yang mengatur status-status, ini memungkinkan status-status tersebut saling berhubungan satu sama lain dan berhubungan dengan sistem yang lebih luas.

Selama beberapa dasawarsa, fungsionalisme struktural telah berkuasa sebagai suatu paradigma atau model teoritis yang dominan di dalam sosiologi kontemporer Amerika. Di tahun 1959 Kingsley Davis di dalam pidato kepemimpinannya di hadapan anggota ”American Sociological Association”, bahkan melangkah lebih jauh dengan menyatakan bahwa fungsionalisme struktural sudah tidak dapat lagi dipisahkan dari sosiologi itu sendiri. Tetapi dalam sepuluh tahun terakhir ini teori fungsionalisme struktural itu semakin banyak mendapat serangan sehingga memaksa para pendukungnya untuk mempertimbangkan kembali pernyataan mereka tentang potensi teori tersebut sebagai teori pemersatu dalam sosiologi.

Robert K. Merton, sebagai seorang yang mungkin dianggap lebih dari ahli teori lainnya telah mengembangkan pernyataan mendasar dan jelas teori-teori fungsionalisme, adalah seorang pendukung yang mengajukan tuntutan lebih terbatas bagi perspektif ini. Mengakui bahwa pendekatan ini telah membawa kemajuan bagi pengetahuan sosiologis, ia juga mengakui bahwa fungsionalisme struktural mungkin tidak akan mampu mengatasi seluruh masalah sosial (Merton, 1975: 25). Pada saat yang sama Merton tetap sebagai pelindung setia dari analisa fungsional, yang dinyatakannya mampu melahirkan ”suatu masalah yang saya anggap menarik dan cara berfikir yang saya anggap lebih efektif dibanding dengan cara berfikir lain yang pernah saya temukan” (Merton, 1975: 30). Di dalam kata-kata Coser dan Rosenberg (1976: 492) model fungsionalisme struktural Merton ini adalah merupakan ”pernyataan yang paling canggih dari pendekatan fungsionalisme yang tersedia dewasa ini.”

Model analisa fungsional Merton merupakan hasil perkembangan pengetahuan yang menyeluruh dari teori-teori klasik yang menggunakan penulis besar seperti Max Weber. Pengaruh Weber dapat dilihat dalam batasan Merton tentang birokrasi. Mengikuti Weber, Merton (1957: 195-196) mengamati beberapa hal berikut di dalam organisasi birokrasi modern; (1) birokrasi merupakan struktur sosial yang terorganisir secara rasional dan formal; (2) ia meliputi suatu pola kegiatan yang memiliki batas-batas yang jelas; (3) kegiatan-kegiatan tersebut secara ideal berhubungan dengan tujuan-tujuan organisasi; (4) jabatan-jabatan dalam organisasi diintegrasikan ke dalam keseluruhan struktur birokratis; (5) Status-status dalam birokrasi tersusun ke dalam susunan yang bersifat hirarkis; (6) berbagai kewajiban serta hak-hak di dalam birokrasi dibatasi oleh aturan-aturan yang terbatas serta terperinci; (7) otoritas pada jabatan, bukan pada orang; (8) hubungan-hubungan antara orang-orang dibatasi secara formal. Organisasi-organisasi yang berskala besar, termasuk universitas atau akademi, memberikan ilustrasi yang baik tentang model birokrasi yang diuraikan oleh Weber dan Merton.

Paradigma analisa fungsional Merton, mencoba membuat batasan-batasan beberapa konsep analitis dasar dari bagi analisa fungsional dan menjelaskan beberapa ketidakpastian arti yang terdapat di dalam postulat-postulat kaum fungsional. Merton mengutip tiga postulat yang terdapat di dalam analisa fungsional yang kemudian disempurnakannya satu demi satu. Postulat pertama, adalah kesatuan fungsional masyarakat yang dapat dibatasi sebagai ”suatu keadaan di mana seluruh bagian dari sistem sosial bekerja sama dalam suatu tingkat keselarasan atau konsistensi internal yang memadai, tanpa menghasilkan konflik yang berkepanjangan yang tidak dapat diatasi atau diatur” (Merton, 1967: 80). Merton menegaskan bahwa kesatuan fungsioanal yang sempurna dari suatu masyarakat adalah ”bertentangan dengan fakta”. Sebagai contoh dia mengutip beberapa kebiasaan masyarakat yang dapat bersifat fungsional bagi suatu kelompok (menunjang integrasi dan kohesi suatu kelompok) akan tetapi disfungsional (mempercepat kehancuran) bagi kelompok lain. Para sesepuh sosiologi melihat agama, misalnya, sebagai suatu unsur penting (kalau tidak esensial) di dalam masyarakat. Kita memiliki banyak contoh di mana agama mampu mempertinggi tingkat kohesi suatu masyarakat, kita juga mempunyai banyak kasus di mana agama memiliki konsekuensi disintegratif.

Paradigma Merton menegaskan bahwa disfungsi (elemen disintegratif) tidak boleh diabaikan hanya karena orang begitu terpesona oleh fungsi-fungsi positif (elemen integratif). Sebagai contoh, beliau juga menegaskan bahwa apa yang fungsional bagi suatu kelompok (masyarakat Katolik atau Protestan di kota Belfast, misalnya) dapat tidak fungsional bagi keseluruhan bagi kota Belfast. Oleh karena itu batas-batas kelompok yang dianalisa harus diperinci.

Postulat kedua, yaitu fungsionalisme universal, terkait dengan postulat pertama. Fungsionalisme universal menganggap bahwa ”seluruh bentuk sosial dan kebudayaan yang sudah baku memiliki fungsi-fungsi positif” (Merton, 1967: 84), seperti apa yang telah kita ketahui Merton memperkenalkan konsep disfungsi maupun fungsi positif. Beberapa perilaku sosial jelas bersifat disfungsioanal. Merton menganjurkan agar elemen-elemen kultural seharusnya dipertimbangkan menurut kriteria keseimbangan konsekuensi fungsional (net balance of functional consequences), yang menimbang fungsi positif relatif terhadap fungsi negatif. Sehubungan dengan kasus agama yang dicontohkan tadi, seorang fungsionalis harus mencoba mengkaji fungsi positif maupun negatifnya, dan kemudian menetapkan keseimbangan di antara keduanya.

Postulat ketiga melengkapi trio postulat fungsionalisme, adalah postulat indispensability. Ia menyatakan bahwa ”dalam setiap tipe peradaban, setiap kebiasaan, ide, obyek materil, dan kepercayaan memenuhi beberapa fungsi penting, memiliki sejumlah tugas yang harus dijalankan, dan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan sistem sebagai keseluruhan” (Merton, 1967: 86).

Dalam penelitian ini, walaupun menggunakan jenis atau desain penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus, pendekatannya tetap objektif, karena peneliti tetap dalam posisi outsider yang menggambarkan, menganalisa dan menginterpretasikan hasil penelitian sebagaimana yang dikemukakan oleh informan. Adapun untuk mengkaji secara operasional mengenai fungsi komunikasi politik pada Partai Persatuan Pembangunan untuk melihat kegagalannya dalam pemilu, digunakan teori-teori pendukung yang sesuai dengan objek kajian penelitian yang sifatnya aplikatif. Oleh karena penelitian ini lebih menekankan pada metode kualitatif-studi kasus; maka fungsi dan kedudukan teori-teori di sini lebih merupakan ”rambu-rambu” yang membatasi wilayah fenomena yang diteliti.

Salah satu pendekatan sosiologi komunikasi yang digunakan untuk menelaah sistem politik dalam hal ini fungsi komunikasi politik pada Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya adalah teori struktural fungsional sebagai teori umum (general theory) dalam disiplin ilmu komunikasi. Teori struktural fungsional sebagaimana Garna (1996: 54) mengemukakan, Pertama, bahwa fungsionalisme sebagai kaidah atau teori dapat menjelaskan gejala-gejala dan institusi sosial dengan memfokuskan kepada fungsi yang dibentuk dan disusun oleh gejala sosial dan institusi sosial tersebut. Dari sisi kaidah tersebut, maka fungsional memperhatikan sistem dan pola komunikasi sebagai fakta sosial (social facts). Kedua, struktur sosial merujuk pada pola hubungan dalam setiap satuan sosial yang mapan dan sudah memiliki identitas sendiri; sedangkan fungsi merujuk pada kegunaan atau manfaat dari tiap satuan sosial tadi.

Menurut Sendjaja (1994: 32) mengemukakan bahwa model struktural fungsional mempunyai ciri sebagai berikut: (1) sistem dipandang sebagai satu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang saling berkaitan; (2) adanya spesifikasi lingkungan yakni spesifikasi faktor-faktor eksternal yang bisa mempengaruhi sistem; (3) adanya ciri-ciri, sifat-sifat yang dipandang esensial untuk kelangsungan sistem; (4) adanya spesifikasi jalan yang menentukan perbedaan nilai; dan (5) adanya aturan tentang bagaimana bagian-bagian secara kolektif beroperasi sesuai ciri-cirinya untuk menjaga eksistensi sistem.

Dalam mengkaji fungsi komunikasi politik Partai Persatuan Pembangunan, maka digunakan konsep struktur sosial dari Radcliffe Brown yang mengemukakan bahwa, struktur sosial dalam hal ini struktur dalam partai politik merupakan dasar untuk pendekatan ”struktural fungsional” di mana rangkaian relasi-relasi sosial yang kompleks dan berwujud itu analoginya seperti organisme hidup dalam biologi yaitu: (1) adanya relasi sosial di antara para individu; (2) adanya perbedaan individu; dan (3) adanya kelas sosial menurut peranan sosial mereka (Garna, 1996: 50). Untuk itu berbicara tentang struktur sosial dalam hal ini struktur dalam partai politik akan erat kaitannya dengan fungsi-fungsi yang melekat pada struktur partai politik tadi. Artinya, juga turut membahas tentang sistem politik, hukum, budaya, dan kekerabatan yang hasilnya nanti berbentuk sebuah model, namun masih diragukan sebagai sesuatu yang konkret. Ditambahkan menurut Raymond Firth bahwa, struktur sosial berarti menentukan relasi sosial yang penting dalam menentukan tingkah laku manusia dalam masyarakat yang dapat ditinjau dari: (1) status; (2) peranan; (3) nilai-nilai dan norma-norma; dan (4) institusi sosial.

Fungsi komunikasi politik Partai Persatuan Pembangunan, secara sosiologis juga relevan dengan kondisi yang digambarkan oleh Robert K. Merton melalui teori struktural fungsional yang dianggap lebih pragmatis dan konkrit dengan asumsinya sebagai berikut; asumsi pertama, satuan-satuan masyarakat berfungsi; andaian bahwa semua kepercayaan yang umum, unsur-unsur kebudayaan, atau kebiasaan yang umum seperti institusi sosial dan aktifitas sosial adalah berfungsi bagi keseluruhan sistem sosial ataupun sistem kebudayaan.

Untuk mengetahui aktifitas sosial, norma dan kepercayaan tertentu dalam suatu masyarakat, sebenarnya dapat dilihat bagaimana satuan atau bagian tertentu itu dalam lingkup keseluruhan masyarakat, seperti melihat sebagian dari seluruh masyarakat dan manakah yang berfungsi secara khusus dari sistem ekonomi ataukah politik; asumsi yang kedua, fungsional itu bersifat sejagat atau universal; andaian ini bersifat positif karena unsur-unsur organisasi sosial atau tingkah laku itu haruslah memenuhi fungsi yang berfaedah apabila masih berwujud dalam jangka waktu tertentu.

Keadaan itu kemudian mengandung makna bahwa tidaklah semua unsur memenuhi fungsi yang positif. Mungkin tidak semua unsur itu berfungsi bagi seluruh masyarakat, tetapi pada sisi lain ada unsur yang berfungsi pada bagian yang satu dan tidak berfungsi pada bagian lainnya. Unsur yang tidak berfungsi pada bagian tertentu memiliki nilai negatif dan menimbulkan ketidakpahaman sistem. Sehingga tidak berfungsi (disfungsional) atau menceraiberaikan kemampuan keseluruhan sistem sosial; asumsi yang ketiga, tanpa kekecualian (indispensibility) yang termasuk dalam dua konsep, yaitu: kebutuhan yang berfungsi dan konsep praktis, institusi sosial, yang dengan perspektif fungsional ini mengungkapkan suatu pendekatan tentang kehidupan sosial atau kehidupan diri kita sendiri dalam suatu masyarakat. Dalam analisis sosial terdapat suatu perbedaan antara fungsi yang tampak (manifest), dan fungsi terpendam (latent). Fungsi yang tampak adalah tindakan tingkah laku sosial yang dialami oleh para individu tersebut. Karena itu selalu ada kemungkinan dari sebagian sistem kepercayaan, adat kebiasaan, dan tingkah laku sosial lainnya yang tidak atau kurang berfungsi bagi sebagian anggota masyarakat lainnya.

Walaupun teori struktural fungsional banyak manfaatnya, namum kritik dan revisi atas teori ini masih terus berlangsung, diantaranya kekurangan teori ini dikemukakan oleh Garna (1996: 114-117) sebagai berikut: (1) keyakinan bahwasanya ada masyarakat yang tanpa lapisan sosial harus diabaikan; (2) beberapa tindakan dan institusi sosial tampak tidak nyata hubungannya dengan tindakan dan institusi sosial lainnya; (3) teori ini beranjak dari pengalaman lapangan formatif untuk menemukan bahwa masyarakat itu dapat dipahami sebagai suatu sistem yang berkaitan dan rasional, tanpa melihat kaitan unsur-unsur budaya yang diteliti masa silam; (4) pertimbangan teori ini sebagian terletak hanya pada gambaran eksplanasi yang memerlukan fakta yang diketahui dan mampu diobservasi, terutama kebudayaan material atau benda-benda yang tampak.

sumber:
Heri Setyawan (2011). Artikel Ilmiah : Sosiologi Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Itulah tadi artikel tentang Teori Sosiologi Makro Struktural Fungsional. terima kasih atas kunjungannya n jangan bosan-bosan ataupun jenuh untuk berkunjung kembali di blog kumpulan ilmu dan Seputar Informasi Terkini, semoga ada guna dan manfaatnya. wassalam.